EDUCARE.CO.ID – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengajak Pemerintah Kabupaten Bungo, Jambi, memperkuat akses pendidikan menengah dengan menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA dan mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Berdasarkan rilis Kemendikdasmen, Fajar menyampaikan ajakan tersebut saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo pada Kamis (6/8/2026).
“Ini menjadi tugas kita bersama, terutama pemerintah daerah, agar anak-anak usia 16–18 tahun di Bungo dapat melanjutkan pendidikan ke SMA, MA, atau sederajat,” ujar Fajar.
Ia menyoroti capaian APK SMA di Bungo yang masih sekitar 67 persen. Artinya, belum semua remaja usia sekolah menengah mendapatkan akses pendidikan yang memadai.
PJJ SMA Jadi Solusi untuk Anak Tidak Sekolah
Kemendikdasmen saat ini mendorong pengentasan ATS yang secara nasional mencapai sekitar 4 juta anak. Pemerintah mengaktifkan jalur pendidikan formal dan nonformal agar anak yang belum pernah sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, maupun putus sekolah dapat kembali belajar.
Kemendikdasmen memperkuat program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) SMA untuk membantu siswa yang menghadapi kendala geografis, sosial, atau ekonomi.
“PJJ merupakan layanan pendidikan formal tingkat SMA yang 100 persen tidak tatap muka. Ijazahnya setara dengan SMA reguler dan alumninya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi mana pun,” jelas Fajar.
Menurutnya, Kemendikdasmen menggandeng Universitas Terbuka (UT) untuk menjaga mutu pembelajaran dan pendampingan akademik peserta didik.
Kemendikdasmen Percepat Revitalisasi Sekolah di Bungo
Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Bungo. Kabupaten ini tercatat sebagai penerima bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan terbanyak di Provinsi Jambi.
Pada tahun lalu, pemerintah merevitalisasi 63 satuan pendidikan, sedangkan tahun ini bantuan menyasar sekitar 60 satuan pendidikan. Pemerintah pusat juga menambah dukungan anggaran agar sekolah memiliki fasilitas belajar yang lebih layak.
Sekolah Mulai Terima Papan Interaktif Digital Gratis
Kemendikdasmen juga memperkenalkan transformasi pembelajaran berbasis teknologi melalui distribusi Interactive Flat Panel (IFP) atau papan interaktif digital ukuran 75 inci ke sekolah-sekolah di Bungo, mulai dari PAUD hingga SMP.
Pemerintah berharap teknologi tersebut dapat memperkecil kesenjangan kualitas pembelajaran antara sekolah di daerah dan sekolah di kota besar.
Di sisi lain, Kemendikdasmen menerapkan pengendalian jumlah rombongan belajar di sekolah negeri melalui kebijakan SPMB agar sekolah swasta tetap memperoleh kesempatan menerima peserta didik baru.
Kemendikdasmen Targetkan SNT Hadir di Seluruh Kabupaten pada 2029
Dalam kunjungan itu, Fajar memaparkan rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di setiap kabupaten paling lambat tahun 2029.
Pemerintah akan melengkapi sekolah unggulan tersebut dengan fasilitas olahraga, asrama, dan sarana pembelajaran modern. Pemerintah berharap SNT menjadi pusat peningkatan mutu pendidikan di daerah sekaligus membuka peluang bagi lulusan perguruan tinggi kependidikan lokal untuk menjadi tenaga pendidik.
Fajar Sebut Sekolah Swasta Mitra Strategis Pemerintah
Ia menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat bergantung pada pemerintah semata. Fajar mengingatkan bahwa sekitar 60 persen sekolah di Indonesia dikelola swasta, sehingga pemerintah perlu memperkuat kemitraan dengan masyarakat.
“Semangat kolaborasi inilah yang kami dorong. Pemerintah tidak boleh meminggirkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,” katanya.
Pendidikan Menengah Jadi Pintu Menuju Perguruan Tinggi
Dalam pertemuan tersebut, Fajar kembali mengajak pemerintah daerah, sekolah, dan berbagai pemangku kepentingan di Bungo untuk aktif menyosialisasikan berbagai jalur pendidikan yang tersedia, termasuk PJJ dan pendidikan nonformal.
Ia berharap peningkatan APK SMA akan memperluas kesempatan generasi muda Bungo melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
“Tidak boleh ada anak yang kehilangan hak belajar hanya karena jarak, kondisi ekonomi, atau keadaan sosial. Semua anak berhak memperoleh pendidikan bermutu,” tegas Fajar.
