EDUCARE.CO.ID – Masih menyimpan SIUP lama di laci kantor? Jangan langsung menganggap dokumen tersebut sebagai izin utama usaha Anda pada 2026.
Sistem perizinan usaha Indonesia kini menggunakan pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS). Pemerintah menetapkan kerangka terbaru melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Dalam sistem tersebut, NIB (Nomor Induk Berusaha) menjadi identitas resmi pelaku usaha. OSS juga menentukan jenis kewajiban berdasarkan tingkat risiko dan bidang usaha.
Lalu, apa perbedaan SIUP dan NIB? Bagaimana status SIUP lama? Apakah pedagang cukup mengandalkan NIB?
Berikut penjelasannya untuk pelaku usaha pada 2026.
Apa Perbedaan SIUP dan NIB?
SIUP merupakan Surat Izin Usaha Perdagangan. Pada sistem lama, pelaku usaha perdagangan mengenal SIUP sebagai salah satu dokumen utama untuk menjalankan kegiatan usaha.
Sementara itu, NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha dalam sistem OSS. OSS kemudian menentukan perizinan berdasarkan bidang usaha dan tingkat risikonya.
Perbedaan keduanya dapat dilihat secara sederhana:
| Aspek | SIUP | NIB |
|---|---|---|
| Fungsi utama | Izin usaha perdagangan pada sistem lama | Identitas resmi pelaku usaha |
| Sistem | Sistem perizinan lama | OSS berbasis risiko |
| Cakupan | Berkaitan dengan kegiatan perdagangan | Berlaku dalam sistem perizinan lintas bidang usaha |
| Pengurusan | Mengikuti mekanisme perizinan lama | Melalui sistem OSS |
| Dasar penentuan | Sistem perizinan perdagangan lama | Bidang usaha dan tingkat risiko |
| Status 2026 | Dasar penerbitan SIUP umum sudah dicabut | Menjadi bagian penting dalam perizinan berusaha |
Perubahan ini mengikuti PP Nomor 28 Tahun 2025. Aturan tersebut mengatur perizinan berusaha berbasis risiko dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.
Apakah SIUP Masih Berlaku pada 2026?
Untuk SIUP sebagai izin umum perdagangan, pelaku usaha tidak lagi mengurusnya seperti pada sistem lama.
Pemerintah mencabut aturan penerbitan SIUP melalui Permendag Nomor 26 Tahun 2025. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 30 Juni 2025 dan mencabut Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 beserta beberapa perubahannya.
Dengan pencabutan tersebut, pelaku usaha tidak lagi mengurus SIUP umum sebagai izin perdagangan melalui mekanisme lama.
Sebagai gantinya, pelaku usaha perlu memiliki NIB dan memenuhi kewajiban perizinan sesuai bidang serta tingkat risiko usahanya.
Situs resmi OSS juga menjelaskan bahwa NIB merupakan identitas resmi untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. OSS mengelompokkan kegiatan usaha ke dalam empat tingkat risiko.
Bagaimana dengan SIUP Lama yang Masih Disimpan?
Pemilik usaha yang masih menyimpan SIUP lama tidak perlu langsung membuang dokumen tersebut.
Simpan dokumen itu sebagai bagian dari arsip legalitas usaha. Namun, jangan menjadikan SIUP lama sebagai satu-satunya bukti legalitas bisnis.
Pelaku usaha perlu mengecek kondisi legalitas terkini melalui OSS. Periksa NIB, kegiatan usaha, KBLI, lokasi, serta perizinan lain yang muncul sesuai profil usaha.
Permeninves/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 mengatur prosedur perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS dan memuat ketentuan terkait proses peralihan. Karena itu, pemilik SIUP lama perlu melihat kondisi perizinannya secara keseluruhan, bukan hanya status dokumen lama.
Langkah tersebut membantu memastikan legalitas usaha tetap sesuai dengan kegiatan bisnis yang berjalan.
NIB Tidak Selalu Berarti Cukup Satu Dokumen
Sebagian pelaku usaha masih menganggap NIB otomatis menyelesaikan seluruh kebutuhan perizinan.
Anggapan tersebut tidak selalu tepat.
OSS menggunakan pendekatan berbasis risiko. Sistem tersebut menentukan kewajiban berdasarkan karakteristik dan tingkat risiko kegiatan usaha.
Secara umum, OSS mengenal empat tingkat risiko:
- Risiko rendah: NIB menjadi legalitas utama sesuai ketentuan.
- Risiko menengah rendah: pelaku usaha memenuhi NIB dan standar yang berlaku.
- Risiko menengah tinggi: pelaku usaha memenuhi NIB serta sertifikat standar yang memerlukan verifikasi.
- Risiko tinggi: pelaku usaha memenuhi NIB dan izin sesuai kegiatan usahanya.
Karena itu, pelaku usaha perlu memilih KBLI dengan tepat.
Kesalahan memilih KBLI dapat membuat sistem menampilkan kewajiban perizinan yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis.
Pedagang Online Juga Perlu Memperhatikan NIB
Perubahan aturan juga menyentuh perdagangan melalui platform digital.
Pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Aturan tersebut mulai berlaku pada 8 Juni 2026.
Kementerian Perdagangan kemudian mendorong pedagang di platform digital untuk segera memenuhi perizinan usaha, termasuk kepemilikan NIB.
Kemendag memberikan masa tenggang 18 bulan bagi pedagang yang sudah berjualan di platform dan 6 bulan bagi pedagang baru. Kebijakan tersebut memberi waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan legalitasnya.
NIB juga memberikan sejumlah manfaat bagi pedagang digital. Kemendag menyebut legalitas usaha, akses ke platform digital, peluang pembiayaan, pengembangan usaha, dan peningkatan daya saing sebagai beberapa manfaatnya.
Jadi, penjual marketplace tidak perlu kembali mencari SIUP lama sebagai dokumen utama.
Fokus utama mereka sekarang ialah memastikan NIB dan perizinan usahanya sesuai dengan kegiatan bisnis.
Tidak Semua Usaha Perdagangan Hanya Membutuhkan NIB
NIB memang menjadi bagian penting dalam sistem perizinan. Namun, beberapa kegiatan usaha tetap memiliki persyaratan khusus.
Kementerian Perdagangan mengatur standar kegiatan usaha dan produk/jasa melalui aturan sektoral. Salah satunya Permendag Nomor 33 Tahun 2025 untuk sektor perdagangan dan metrologi legal.
Karena itu, kebutuhan legalitas setiap bisnis bisa berbeda.
Pelaku usaha sebaiknya tidak hanya bertanya:
“Apakah saya masih membutuhkan SIUP?”
Pertanyaan yang lebih relevan ialah:
“Perizinan apa saja yang saya butuhkan berdasarkan KBLI dan tingkat risiko usaha?”
Beberapa Sektor Memiliki Persyaratan Khusus
Penjualan Langsung
Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan penjualan langsung perlu mengecek ketentuan sektoral yang berlaku.
NIB saja belum tentu mencakup seluruh kewajiban usaha. Periksa persyaratan tambahan melalui OSS sesuai KBLI dan aktivitas bisnis.
Perdagangan Minuman Beralkohol
Perdagangan minuman beralkohol memiliki ketentuan khusus. Karena itu, pelaku usaha di sektor tersebut perlu mengecek seluruh persyaratan yang muncul dalam sistem perizinan.
Jangan menggunakan aturan perdagangan umum sebagai satu-satunya acuan.
Waralaba
Pelaku usaha waralaba juga perlu memperhatikan ketentuan khusus di sektor perdagangan.
Dokumen dan kewajiban yang berlaku dapat berbeda dari bisnis perdagangan umum. Karena itu, cek persyaratan berdasarkan kegiatan usaha sebelum mulai beroperasi.
Perantara Properti dan Jasa Survei
Kegiatan perdagangan tertentu juga memiliki aturan sektoral tersendiri.
Permendag Nomor 33 Tahun 2025, misalnya, mencabut sejumlah aturan lama di sektor perdagangan, termasuk ketentuan terkait perusahaan perantara perdagangan properti dan jasa survei.
Artinya, pelaku usaha perlu melihat aturan terbaru dan tidak hanya mengandalkan dokumen atau nomenklatur lama.
Cara Mengurus NIB melalui OSS
Pelaku usaha dapat mengurus NIB secara online melalui sistem OSS.
Situs resmi OSS menjelaskan bahwa NIB menjadi identitas resmi untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. OSS juga menyediakan informasi mengenai jenis izin berdasarkan bidang usaha dan tingkat risiko.
Secara umum, alurnya meliputi:
- Buka sistem OSS.
- Buat akun atau masuk ke akun yang sudah tersedia.
- Lengkapi data pelaku usaha.
- Masukkan kegiatan usaha sesuai KBLI.
- Isi informasi usaha sesuai kondisi sebenarnya.
- Periksa tingkat risiko yang muncul dalam sistem.
- Lengkapi persyaratan tambahan jika sistem memintanya.
- Terbitkan NIB setelah seluruh data dan persyaratan terpenuhi.
- Simpan dokumen NIB untuk arsip legalitas usaha.
OSS dapat menyesuaikan alur sesuai jenis pelaku usaha dan kegiatan yang dipilih. Karena itu, ikuti petunjuk yang muncul dalam sistem saat melakukan pendaftaran.
Jangan Asal Memilih KBLI
KBLI menjadi salah satu bagian penting dalam proses perizinan.
Kode tersebut menggambarkan kegiatan usaha yang dijalankan. Karena itu, pilih kode yang benar-benar sesuai dengan aktivitas bisnis.
Situs OSS kini menyediakan klasifikasi KBLI 2025 dan informasi mengenai transisi KBLI 2025 dalam ekosistem perizinan berusaha.
Jangan memilih KBLI hanya karena judulnya terlihat mirip dengan usaha Anda.
Baca uraian kegiatan dan ruang lingkupnya. Setelah itu, cocokkan dengan aktivitas bisnis yang benar-benar Anda jalankan.
Pemilihan yang tepat membantu sistem OSS menampilkan kewajiban perizinan yang sesuai.
Apa Manfaat Memiliki NIB?
NIB bukan sekadar nomor administrasi.
Dokumen ini menjadi identitas resmi pelaku usaha dalam sistem OSS. Pemerintah juga terus mendorong penggunaan NIB untuk memperkuat formalisasi dan legalitas usaha.
Bagi pelaku UMKM, legalitas yang jelas dapat membantu ketika usaha mulai berkembang.
Contohnya saat pemilik usaha ingin bekerja sama dengan perusahaan lain, mengakses pembiayaan, memperluas pasar, atau mengikuti program pemerintah.
Kemendag juga menyebut NIB dapat meningkatkan kepercayaan usaha dan mempermudah aktivitas pelaku usaha di platform digital.
Karena itu, NIB sebaiknya tidak hanya dibuat untuk memenuhi administrasi awal. Pastikan data di dalamnya tetap sesuai dengan kondisi bisnis.
Apa Risiko Jika Legalitas Usaha Tidak Sesuai?
Memiliki NIB saja belum cukup jika data di dalamnya tidak sesuai dengan kegiatan usaha.
Pelaku usaha perlu memastikan beberapa hal tetap sinkron, seperti:
- NIB;
- KBLI;
- lokasi usaha;
- kegiatan bisnis;
- data usaha; dan
- perizinan tambahan.
Ketika bisnis berkembang, pemilik usaha juga perlu memeriksa kembali data legalitas.
Misalnya, usaha awalnya hanya menjual produk secara langsung. Kemudian, pemilik mulai membuka toko online atau menambah kegiatan produksi.
Perubahan tersebut bisa memengaruhi kebutuhan perizinan.
Karena itu, lakukan pengecekan kembali ketika kegiatan bisnis berubah.
Jadi, SIUP atau NIB?
Untuk sistem perizinan usaha 2026, NIB menjadi identitas resmi pelaku usaha dalam OSS. Sementara itu, pemerintah sudah mencabut aturan penerbitan SIUP umum melalui Permendag Nomor 26 Tahun 2025.
Namun, NIB tidak otomatis menggantikan seluruh izin sektoral.
Kegiatan usaha tertentu tetap dapat memiliki kewajiban tambahan sesuai bidang dan tingkat risikonya.
Jadi, pelaku usaha sebaiknya memastikan tiga hal:
NIB sudah ada.
KBLI sudah sesuai.
Perizinan tambahan sudah terpenuhi jika kegiatan usaha memang membutuhkannya.
Masih Punya SIUP Lama? Lakukan Ini
Jika Anda masih menyimpan SIUP lama, tidak perlu panik.
Simpan dokumen tersebut sebagai arsip. Setelah itu, cek legalitas usaha melalui OSS.
Pastikan NIB sudah tersedia. Periksa juga KBLI, lokasi, kegiatan usaha, dan kewajiban perizinan lain.
Jika data usaha sudah berubah, segera cek apakah Anda perlu memperbarui data atau memenuhi persyaratan tambahan.
Dengan begitu, Anda tidak hanya mengandalkan dokumen lama yang sudah tidak menjadi dasar penerbitan SIUP umum.
Bingung Urus NIB dan Legalitas Usaha?
Perubahan sistem perizinan membuat pelaku usaha perlu lebih teliti.
Anda tidak cukup hanya membuat NIB. Anda juga perlu memilih KBLI yang tepat dan memastikan seluruh kebutuhan izin sesuai dengan aktivitas bisnis.
Colegality.id dapat membantu pelaku usaha menyiapkan berbagai kebutuhan legalitas, mulai dari NIB/OSS, pendirian badan usaha, perpajakan, sertifikasi ISO, virtual office, website & SEO, hingga SBUJK.
Masih menyimpan SIUP lama dan belum yakin dengan kondisi legalitas usaha Anda?