EDUCARE.CO.ID – Guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat peluang untuk mengembangkan karier pada 2027. Pemerintah menyiapkan skema yang membuka kesempatan bagi guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Namun, peluang tersebut bukan berarti pemerintah akan langsung mengangkat seluruh guru PPPK menjadi PNS. Setiap guru tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan keterangan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), pemerintah juga menyiapkan skema bagi guru PPPK paruh waktu. Guru yang masuk kategori tersebut dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu sesuai mekanisme dan kebutuhan pemerintah.
Guru PPPK Harus Ikut Seleksi untuk Jadi PNS
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan pengangkatan otomatis kepada guru PPPK.
Guru PPPK penuh waktu yang ingin menjadi PNS harus mengikuti proses seleksi. Pemerintah akan menerapkan ketentuan yang berlaku dalam proses tersebut.
“Perlu kami sampaikan, mekanismenya adalah melalui seleksi, bukan pengangkatan otomatis. Setiap peserta mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku dan bagi yang belum berhasil, statusnya tetap sebagai PPPK,” kata Qodari dikutip melalui kanal YouTube Bakom RI, Senin (31/8/2026).
Artinya, guru PPPK tetap memiliki status kepegawaian apabila belum berhasil dalam seleksi CPNS. Kebijakan ini sekaligus memberi ruang bagi guru untuk mengembangkan jenjang karier tanpa kehilangan status sebagai PPPK.
Pemerintah Siapkan Formasi Guru Secara Nasional
Penataan karier guru berjalan bersamaan dengan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah.
Pemerintah akan membuka pengadaan guru bagi pelamar umum. Kesempatan tersebut tidak hanya menyasar lulusan baru, tetapi juga mereka yang sudah memiliki pengalaman mengabdi sebagai guru.
Calon pelamar tetap harus memenuhi persyaratan yang pemerintah tetapkan.
Qodari mengatakan pemerintah ingin menyatukan penataan status dan jenjang karier guru dalam satu kerangka nasional.
“Pemerintah juga membuka pengadaan untuk memenuhi kekurangan guru secara nasional. Pengadaan ini dibuka bagi pelamar umum, sehingga terbuka bagi lulusan baru maupun bagi mereka yang selama ini telah mengabdi, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kebutuhan guru sekaligus memberikan arah karier yang lebih jelas.
Hampir 1,2 Juta Guru Sudah Berstatus PPPK
Data yang pemerintah sampaikan dalam rapat koordinasi bersama DPR RI pada 18 Agustus 2026 menunjukkan jumlah guru PPPK yang cukup besar.
Saat ini terdapat:
- 955.245 guru PPPK penuh waktu
- 231.246 guru PPPK paruh waktu
Jika digabungkan, jumlah tersebut mencapai lebih dari 1,18 juta guru PPPK.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan penataan guru pada 2027.
Pemerintah Proyeksikan 526.689 Formasi Guru
Di sisi lain, pemerintah juga melihat masih adanya kebutuhan guru di berbagai satuan pendidikan.
Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru secara nasional mencapai 526.689 formasi.
Kebutuhan tersebut mencakup satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Selain kebutuhan sekolah umum, proyeksi tersebut juga mencakup tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Pemerintah selanjutnya akan menyesuaikan pengadaan guru dengan proyeksi formasi nasional. Jadwal dan mekanisme pengadaan akan mengikuti hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi.
Guru PPPK yang Gagal Seleksi Tetap Punya Status
Salah satu poin penting dalam kebijakan ini berkaitan dengan nasib guru yang belum berhasil dalam seleksi PNS.
Pemerintah memastikan guru PPPK tidak otomatis kehilangan status kepegawaiannya karena gagal dalam proses seleksi. Mereka tetap berstatus sebagai PPPK.
Ketentuan tersebut membuat skema seleksi berbeda dengan pengangkatan otomatis. Pemerintah memberikan kesempatan untuk naik jenjang karier, tetapi tetap menggunakan mekanisme seleksi.
Dengan demikian, guru PPPK dapat mengikuti proses tersebut tanpa harus khawatir kehilangan status PPPK apabila belum berhasil.
Penataan Guru Bukan Sekadar Urusan Administrasi
Qodari mengatakan pemerintah tidak melihat kebijakan ini hanya sebagai upaya menyelesaikan persoalan administrasi kepegawaian.
Pemerintah juga ingin memberikan kepastian kepada guru dalam menjalankan profesinya. Selain itu, penataan karier dapat memberikan arah keberlanjutan bagi guru yang terus mengabdi di bidang pendidikan.
“Namun tujuan akhirnya bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian. Pemerintah ingin para guru memiliki kepastian dan keberlanjutan dalam mengabdi, sehingga penataan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola guru dan peningkatan mutu pendidikan,” katanya.
Menurut Qodari, penguatan posisi guru juga berkaitan langsung dengan masa depan pendidikan Indonesia.
Karena itu, pemerintah menempatkan penataan guru sebagai bagian dari reformasi tata kelola sekaligus upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Peluang Karier Guru Dibuka, Kebutuhan Guru Tetap Dipenuhi
Skema yang pemerintah siapkan pada 2027 membawa dua agenda sekaligus. Pertama, pemerintah membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS. Kedua, pemerintah menyiapkan pengadaan formasi baru untuk mengisi kekurangan guru secara nasional.
Sementara itu, guru PPPK paruh waktu yang berprofesi sebagai guru juga memiliki peluang untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu sesuai mekanisme yang berlaku.
Bagi guru PPPK, kebijakan tersebut membuka kesempatan untuk mengembangkan karier tanpa menghilangkan status kepegawaian ketika belum berhasil dalam seleksi.
Bagi pemerintah, pengadaan formasi baru dapat membantu memenuhi kebutuhan guru di berbagai satuan pendidikan.
Pada akhirnya, penataan tersebut tidak hanya menyangkut status kepegawaian. Pemerintah ingin membangun sistem karier guru yang lebih terarah sekaligus memastikan kebutuhan tenaga pendidik di Indonesia terus terpenuhi.
