EDUCARE.CO.ID – Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) terus menjadi salah satu prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor agar semakin banyak anak kembali memperoleh hak atas pendidikan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Tahun 2026 di Cimahi, Jawa Barat. Pemerintah daerah, mitra strategis, media, serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan hadir untuk berbagi pengalaman dan strategi penanganan ATS.
Berdasarkan sumber rilis Kemendikdasmen, sejumlah daerah menunjukkan hasil positif melalui pendekatan kolaboratif.
Kolaborasi Ciamis Percepat Verifikasi Data ATS
Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firmantria, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penanganan ATS.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya, Pemerintah Kabupaten Ciamis tetap mengalokasikan 20 persen APBD untuk sektor pendidikan. Langkah itu menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Andang mengatakan proses verifikasi data sempat berjalan lambat. Hingga Maret 2026, tim baru memverifikasi sekitar 45,23 persen dari total 15.033 data ATS.
Namun, setelah pemerintah daerah melibatkan mitra strategis dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, capaian verifikasi melonjak menjadi sekitar 64 persen hanya dalam waktu tiga bulan.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi mampu mempercepat penanganan ATS sekaligus menghasilkan data yang lebih akurat,” ujar Andang.
Fokus pada Solusi, Bukan Sekadar Pendataan
Selain mempercepat verifikasi, Pemerintah Kabupaten Ciamis juga memetakan kondisi setiap anak di lapangan.
Tim kemudian mengidentifikasi penyebab anak putus sekolah. Selanjutnya, pemerintah mendampingi keluarga agar anak dapat kembali mengikuti pendidikan sesuai kebutuhannya.
Karena itu, penanganan ATS tidak berhenti pada proses pendataan. Pemerintah daerah juga menyusun solusi yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.
Di sejumlah desa, berbagai inovasi mulai berkembang. Pemerintah desa memperkuat pendidikan berbasis keterampilan melalui PKBM. Selain itu, mereka menyalurkan bantuan pendidikan dan membentuk komunitas belajar.
Andang berharap daerah lain dapat mengadopsi pola kerja tersebut.
“Kami menargetkan verifikasi data ATS melampaui 90 persen pada akhir 2026. Setelah memiliki data yang akurat, kami bisa menentukan bentuk intervensi yang paling tepat,” katanya.
PKBM Al Fattah Buktikan Pendidikan Nonformal Mampu Berprestasi
Praktik baik juga datang dari PKBM Al Fattah, Kabupaten Tasikmalaya.
Pengelola PKBM Al Fattah, Feri Fauzi Firdaus, menjelaskan bahwa lembaganya terus membangun rasa percaya diri warga belajar agar mampu bersaing dengan siswa sekolah formal.
Hasilnya mulai terlihat pada 2026. Tiga peserta didik PKBM Al Fattah berhasil lolos ke tingkat provinsi dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN). Dua siswa berasal dari jenjang SD, sedangkan satu siswa mengikuti bidang Matematika jenjang SMP.
Prestasi tersebut menjadikan PKBM Al Fattah sebagai satu-satunya PKBM yang menembus tingkat provinsi pada OSN tahun ini.
“Mengusung slogan Kami Ada Karena Kami Beda, kami terus mendorong warga belajar agar percaya diri dan berani meraih prestasi,” ujar Feri.
Selain itu, PKBM Al Fattah kini bergabung dalam satuan tugas penanganan ATS di Kabupaten Tasikmalaya.
Revitalisasi Tingkatkan Mutu Pembelajaran
Feri menambahkan bahwa PKBM Al Fattah menerima bantuan revitalisasi serta perangkat Interactive Flat Panel (IFP) pada 2025.
Bantuan tersebut meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi peserta didik.
Ke depan, PKBM Al Fattah akan memperluas kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Langkah ini bertujuan membuka akses lulusan menuju dunia kerja maupun pendidikan tinggi.
Kemendikdasmen Apresiasi Pendidikan Nonformal
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menilai pendidikan nonformal memiliki peran yang semakin penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Menurutnya, jalur pendidikan tersebut mampu menghadirkan pembelajaran yang fleksibel, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi masyarakat.
Fajar juga memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pendidikan nonformal di Indonesia.
“Kami terus membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Fajar.
Ia berharap semakin banyak daerah mengembangkan praktik baik penanganan ATS agar setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara.
 melalui kolaborasi pemerintah daerah, PKBM, dan mitra strategis. Praktik baik dari Ciamis dan Tasikmalaya menjadi contoh peningkatan layanan pendidikan.){kind=link}