EDUCARE.CO.ID – Pemerintah terus memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meresmikan Deklarasi Sekolah Cakap Digital sekaligus mendorong platform digital menghadirkan layanan yang lebih aman dan ramah bagi anak.
Berdasarkan sumber rilis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pernyataan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional dan Girls in ICT Day 2026 di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Menurut Meutya, perlindungan anak di dunia digital tidak cukup hanya dengan membatasi usia akses ke platform berisiko tinggi. Pemerintah juga mengajak seluruh penyelenggara platform digital untuk menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak.
“Kita ingin anak-anak cakap digital. Namun, mereka juga harus mampu menyeimbangkan kehidupan di dunia maya dengan kehidupan bersama orang tua, keluarga, dan teman sebaya,” ujar Meutya Hafid.
Pemerintah Dorong Platform Lebih Aman untuk Anak
Meutya menjelaskan bahwa teknologi digital membawa banyak manfaat bagi pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai tantangan.
Anak-anak berpotensi mengalami gangguan pola tidur, kecanduan media sosial, hingga terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Selain itu, fitur komunikasi pada sejumlah platform juga membuka peluang interaksi antara anak dan orang asing tanpa sepengetahuan orang tua.
Menurut Meutya, kondisi tersebut meningkatkan risiko kejahatan digital, termasuk praktik child grooming.
Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan penundaan akses ke media sosial berisiko tinggi hingga usia 16 tahun sebagai langkah perlindungan terhadap anak.
“Fitur kontak ini sangat berbahaya. Orang dewasa yang memiliki niat tidak baik bisa berkomunikasi dengan anak tanpa diketahui orang tua maupun guru. Karena itu, kami menunda akses anak ke platform digital berisiko tinggi sampai usia 16 tahun,” jelasnya.
Platform Diajak Bertransformasi
Meski menerapkan pembatasan usia, pemerintah tidak memilih pendekatan pelarangan sepenuhnya.
Sebaliknya, Komdigi memberikan kesempatan kepada perusahaan platform digital untuk meningkatkan sistem perlindungan anak. Pemerintah mendorong platform menghapus fitur yang berisiko, memperkuat moderasi konten, serta memastikan anak hanya mengakses materi yang sesuai dengan usianya.
Jika memenuhi standar tersebut, platform dapat masuk dalam kategori layanan berisiko rendah sehingga lebih aman bagi anak.
Selain itu, Meutya meminta platform digital memperkuat upaya pencegahan terhadap konten pornografi, judi online, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya.
Sekolah Perkuat Literasi Digital
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga meresmikan Deklarasi Bersama Sekolah Cakap Digital.
Deklarasi tersebut melibatkan tenaga pendidik dan perwakilan siswa dari delapan sekolah di Jakarta. Mereka berkomitmen membangun budaya digital yang aman, beretika, dan bertanggung jawab.
Para peserta juga menyatakan kesiapan menjaga data pribadi, menolak perundungan siber, serta mendukung implementasi PP TUNAS sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
Kolaborasi Jadi Kunci Perlindungan Anak
Meutya menegaskan bahwa anak tetap membutuhkan keseimbangan antara aktivitas digital dan kehidupan nyata. Karena itu, ia mengajak keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara platform digital untuk bersama-sama menciptakan ruang digital yang sehat.
Menurutnya, anak perlu tetap bermain bersama teman, berinteraksi dengan keluarga, dan mengenal lingkungan sekitar agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara sosial maupun emosional.
Pemerintah berharap kolaborasi tersebut mampu menciptakan ekosistem digital yang aman sehingga anak Indonesia dapat memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa mengorbankan tumbuh kembang mereka.
