EDUCARE.CO.ID – Pemilik PT dan Yayasan perlu memperhatikan perubahan biaya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI).
Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah menetapkan tarif Rp100.000 per permohonan untuk layanan pengumuman tertentu. Pemerintah memasukkan tarif tersebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum.
Aturan ini mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum.
Selain tarif, pemerintah juga memperbarui mekanisme pengumuman PT dan Yayasan melalui Permenkum Nomor 14 Tahun 2026.
Lantas, layanan apa saja yang terkena tarif Rp100.000? Apakah setiap pendirian atau perubahan PT otomatis membayar biaya tersebut?
Berikut penjelasannya.
Apa Itu BNRI dan TBNRI?
Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) menjadi media resmi negara untuk mengumumkan hal-hal tertentu yang diwajibkan oleh peraturan.
Dalam urusan badan hukum, pengumuman dapat berkaitan dengan pendirian, perubahan Anggaran Dasar, hingga pembubaran Perseroan.
Sementara itu, TBNRI melengkapi kebutuhan pengumuman tertentu yang berkaitan dengan badan hukum.
Kini, pemerintah menghubungkan proses pengumuman tersebut dengan sistem administrasi badan hukum.
Melalui Permenkum Nomor 14 Tahun 2026, Kementerian Hukum mengatur proses pengumuman PT dan Yayasan secara elektronik.
Dengan mekanisme tersebut, proses administrasi badan hukum menjadi lebih terintegrasi dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Tarif BNRI Rp100.000 Berlaku untuk Layanan Apa?
Pemerintah menetapkan tarif Rp100.000 untuk setiap permohonan pada sejumlah layanan pengumuman.
Tarif tersebut tidak menggunakan persentase dari modal perusahaan.
Selain itu, pemerintah juga tidak menghitung biaya berdasarkan nilai transaksi perusahaan.
Beberapa layanan yang masuk dalam ketentuan tarif tersebut meliputi:
- pengumuman pendirian Perseroan;
- pengumuman perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- pengumuman pembubaran Perseroan;
- pengumuman pendirian Yayasan yang telah memperoleh pengesahan badan hukum;
- pengumuman perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang telah mendapat persetujuan; dan
- pengumuman perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang telah mendapat pemberitahuan.
Jadi, tarif Rp100.000 berlaku per permohonan, bukan per modal atau nilai aset.
Karena itu, pemilik usaha perlu memisahkan biaya pengumuman dari komponen biaya legalitas lainnya.
Siapa yang Wajib Membayar Tarif BNRI?
Pada dasarnya, pemohon yang menggunakan layanan pengumuman dalam daftar PNBP perlu membayar tarif tersebut.
Namun, tidak semua proses administrasi perusahaan otomatis menimbulkan biaya BNRI Rp100.000.
Pemilik usaha perlu melihat jenis layanan yang mereka ajukan.
Jika tindakan hukum tersebut membutuhkan pengumuman dan masuk dalam kategori tarif PNBP, pemohon perlu membayar biaya pengumuman.
Sebaliknya, administrasi lain dapat menggunakan jenis tarif yang berbeda.
1. Pendirian PT
Pendirian Perseroan termasuk salah satu layanan yang masuk dalam ketentuan pengumuman.
Karena itu, calon pendiri PT perlu memperhitungkan biaya BNRI sebesar Rp100.000 per permohonan ketika prosesnya membutuhkan pengumuman.
Namun, biaya tersebut bukan total biaya pendirian PT.
Pemilik usaha tetap perlu memperhitungkan PNBP lain yang muncul dalam proses pendirian.
Selain itu, honorarium Notaris juga memiliki komponen tersendiri.
Dengan demikian, calon pendiri sebaiknya menghitung seluruh kebutuhan biaya sebelum memulai proses pendirian.
2. Perubahan Anggaran Dasar PT
Perusahaan juga perlu memperhatikan biaya pengumuman ketika melakukan perubahan Anggaran Dasar.
Tidak semua perubahan administrasi memiliki perlakuan yang sama.
Karena itu, perusahaan perlu melihat jenis perubahan dan layanan yang mereka ajukan.
Jika perubahan tersebut membutuhkan pengumuman dan masuk dalam daftar layanan PNBP, tarif Rp100.000 berlaku untuk permohonan tersebut.
Dengan langkah ini, perusahaan dapat memasukkan biaya pengumuman ke dalam anggaran perubahan sejak awal.
3. Pembubaran PT
Pembubaran Perseroan juga masuk dalam layanan pengumuman yang memiliki tarif Rp100.000.
Selain itu, proses pembubaran memiliki tahapan administrasi tersendiri.
Pemilik perusahaan perlu menyiapkan dokumen dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
Dalam proses tertentu, likuidator atau Notaris dapat mengajukan permohonan pengumuman sesuai jenis layanan.
Karena itu, pihak yang menangani pembubaran perlu memperhatikan jadwal dan persyaratan pengajuan.
4. Pendirian Yayasan
Ketentuan tarif BNRI tidak hanya berlaku untuk Perseroan.
Yayasan juga masuk dalam layanan pengumuman tertentu.
Calon pendiri Yayasan perlu membedakan biaya pengesahan badan hukum dengan biaya pengumuman.
Keduanya memiliki fungsi yang berbeda.
Oleh sebab itu, calon pendiri sebaiknya meminta rincian biaya sebelum memulai proses pendirian Yayasan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
Perubahan Anggaran Dasar Yayasan juga dapat masuk dalam layanan pengumuman.
Jika layanan tersebut termasuk kategori yang dikenakan PNBP, pemohon membayar tarif Rp100.000 per permohonan.
Karena itu, pengurus Yayasan perlu memeriksa jenis perubahan sebelum mengajukan permohonan.
Langkah tersebut membantu pengurus menyiapkan anggaran sekaligus dokumen yang diperlukan.
Apakah Tarif Rp100.000 Termasuk Pajak?
Tidak.
Tarif BNRI dan TBNRI tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Artinya, pemerintah memungut biaya tersebut sebagai penerimaan negara atas layanan tertentu.
Jadi, pemilik usaha tidak boleh menyamakan tarif BNRI dengan PPh, PPN, atau jenis pajak lainnya.
Selain itu, pemilik usaha juga perlu membedakan PNBP dengan biaya jasa profesional.
Perbedaan ini penting agar perusahaan tidak salah menghitung total biaya legalitas.
Apakah Tarif BNRI Sudah Termasuk Jasa Notaris?
Belum.
Tarif Rp100.000 merupakan biaya layanan pemerintah.
Sementara itu, jasa Notaris memiliki biaya tersendiri.
Notaris dapat membantu proses pendirian, perubahan, maupun pembubaran badan hukum sesuai kewenangan dan kebutuhan klien.
Karena itu, pemilik usaha perlu memisahkan kedua komponen biaya tersebut.
Sederhananya:
Tarif BNRI/TBNRI ≠honorarium Notaris.
Selain kedua komponen tersebut, proses tertentu juga dapat menimbulkan PNBP lain.
Jadi, total biaya legalitas bergantung pada jenis layanan yang perusahaan gunakan.
Permenkum 14 Tahun 2026 Atur Mekanisme Pengumuman
Selain mengatur aspek pengumuman, pemerintah juga memperbarui mekanismenya.
Permenkum Nomor 14 Tahun 2026 mengatur proses pengumuman PT dan Yayasan melalui sistem elektronik.
Kementerian Hukum kemudian mengintegrasikan proses tersebut dengan sistem administrasi badan hukum.
Dengan sistem yang terintegrasi, pemohon dapat menjalankan proses pengumuman secara lebih terarah.
Selain itu, mekanisme elektronik juga membantu menghubungkan data badan hukum dengan layanan pengumuman.
Perubahan ini membuat pemilik usaha perlu memahami bukan hanya tarif, tetapi juga prosedur pengajuannya.
Kenapa Pemilik PT Perlu Memahami Tarif BNRI?
Sekilas, angka Rp100.000 memang terlihat kecil.
Namun, biaya tersebut tetap perlu masuk dalam perencanaan legalitas perusahaan.
Sebab, satu proses hukum dapat melibatkan beberapa jenis layanan sekaligus.
Misalnya, perubahan badan hukum dapat membutuhkan akta, PNBP, pengumuman, dan jasa profesional.
Karena itu, pemilik usaha perlu mengetahui setiap komponen sejak awal.
Dengan perencanaan yang lebih jelas, perusahaan dapat:
- menyusun anggaran legalitas dengan lebih akurat;
- mengurangi biaya yang muncul di luar perkiraan;
- membedakan PNBP dengan honorarium profesional;
- memilih layanan sesuai kebutuhan; dan
- menjalankan administrasi badan hukum dengan lebih tertib.
Jangan Anggap Semua Perubahan PT Kena Rp100.000
Pemilik usaha juga perlu memahami satu hal penting.
Tidak setiap perubahan data PT otomatis menimbulkan tarif BNRI Rp100.000.
Jenis tindakan dan layanan menentukan kewajiban pembayaran.
Karena itu, perusahaan perlu mengecek kebutuhan pengumuman sebelum mengajukan perubahan.
Jika tindakan tersebut masuk dalam layanan pengumuman yang memiliki tarif PNBP, biaya Rp100.000 berlaku.
Namun, layanan administrasi lain dapat memiliki tarif serta mekanisme berbeda.
Dengan begitu, perusahaan tidak perlu menyamakan seluruh proses perubahan dengan biaya BNRI.
Apa yang Perlu Disiapkan Sebelum Mengurus Legalitas?
Sebelum mengajukan layanan, pemilik usaha sebaiknya menentukan terlebih dahulu tindakan hukum yang ingin dilakukan.
Selanjutnya, cek dokumen perusahaan dan pastikan data badan hukum sesuai dengan kondisi terbaru.
Kemudian, identifikasi layanan yang membutuhkan pengumuman.
Setelah itu, hitung seluruh komponen biaya yang mungkin muncul.
Langkah sederhana tersebut dapat membantu perusahaan menghindari kesalahan perhitungan.
Selain itu, perusahaan juga dapat meminta rincian biaya dari pihak yang menangani proses legalitas.
Kesimpulan
Tarif BNRI Rp100.000 per permohonan merupakan PNBP untuk layanan pengumuman tertentu terkait PT dan Yayasan.
Pemerintah mulai memberlakukan tarif tersebut pada 1 Agustus 2026 melalui PP Nomor 30 Tahun 2026.
Layanan yang masuk dalam ketentuan antara lain pengumuman pendirian Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pembubaran Perseroan, serta pengumuman pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
Sementara itu, Permenkum Nomor 14 Tahun 2026 mengatur mekanisme pengumuman PT dan Yayasan secara elektronik.
Namun, pemilik usaha tidak boleh menganggap Rp100.000 sebagai total biaya pendirian atau perubahan badan hukum.
PNBP lain tetap dapat muncul sesuai layanan.
Begitu pula, biaya jasa Notaris tetap berdiri sebagai komponen yang berbeda.
Karena itu, pemilik PT dan Yayasan perlu mengecek jenis layanan sebelum mengajukan permohonan.
Dengan memahami tarif dan mekanisme sejak awal, perusahaan dapat menyiapkan anggaran legalitas secara lebih tepat.
Butuh Bantuan Mengurus Legalitas PT atau Yayasan?
Mengurus badan hukum bukan hanya soal mendirikan perusahaan. Setiap perubahan, pembubaran, dan administrasi tertentu juga membutuhkan perhatian pada dokumen, prosedur, serta biaya.
Colegality.id dapat membantu Anda memahami kebutuhan legalitas bisnis, mulai dari pendirian PT, perubahan Anggaran Dasar, pembubaran badan usaha, hingga administrasi perusahaan.
Jangan sampai biaya tambahan muncul karena Anda belum memahami jenis layanan yang digunakan.