Pemerintah Targetkan Kebijakan BBM Satu Harga Terwujud pada 2027
educare.co.id, Surabaya – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa kebijakan BBM satu harga ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2027. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta pada Kamis (20/02/2025). Ia menegaskan bahwa pemerintah berencana untuk menghentikan subsidi BBM dan mengalihkannya langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dosen Administrasi Publik Universitas Airlangga (UNAIR), Agie Nugroho Soegiono, SIAN, MPP, menanggapi rencana tersebut dengan menekankan pentingnya mekanisme yang transparan dan berbasis data akurat. Menurutnya, saat ini belum ada sistem yang ketat dalam penyaluran BBM bersubsidi, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih baik.
“Uang yang dianggarkan untuk mensubsidi itu harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Di sini mekanismenya harus transparan dan berbasis data yang sangat akurat, sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan,” ujar Agie.
Dampak Kebijakan
Agie menjelaskan bahwa kebijakan BBM satu harga berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar Jawa, terutama di daerah terpencil yang selama ini menghadapi harga BBM lebih tinggi akibat minimnya infrastruktur distribusi. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat infrastruktur guna memastikan stabilitas pasokan dan menghindari lonjakan biaya operasional.
“Masyarakat di daerah terpencil harus didukung bukan hanya dengan satu harga, tetapi juga dengan infrastruktur yang diperkuat agar pasokan BBM bisa stabil dan biaya operasional tidak meningkat. Karena memang BBM harganya jadi tinggi di luar Jawa karena pasokannya sulit dan cara sampai ke daerah terpencil itu susah,” tambahnya.
Selain itu, Agie mengungkapkan bahwa sektor transportasi dan industri kecil akan merasakan dampak langsung dari penghapusan subsidi BBM. Dengan kenaikan harga BBM, terdapat potensi peningkatan biaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk menyediakan subsidi tarif angkutan umum agar masyarakat memiliki alternatif mobilitas yang lebih terjangkau.
Transisi Kebijakan
Terkait transisi kebijakan, Agie menekankan pentingnya skema perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan sektor terdampak agar harga barang tidak meningkat secara signifikan. Ia juga menyoroti perlunya sosialisasi intensif kepada masyarakat agar semua pihak siap menghadapi perubahan ini.
“Kebijakan ini merupakan langkah besar menuju keadilan energi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur, akurasi data, dan pengawasan yang ketat. Jika tiga faktor ini diterapkan dengan baik, maka BBM satu harga dapat menciptakan ekonomi yang lebih efisien dan berkeadilan,” pungkas Agie.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan distribusi energi yang lebih merata dan memastikan bahwa subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan.
