EDUCARE.CO.ID – Jualan lewat marketplace kini menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang. Mulai dari usaha rumahan hingga brand besar, semuanya memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumen.
Namun, perkembangan e-commerce juga mendorong pemerintah memperketat aspek legalitas usaha.
Bagi seller yang berjualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, atau platform digital lainnya, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemerintah memperkuat ketentuan legalitas bagi pedagang yang menjalankan usaha melalui platform digital.
Lantas, apakah semua seller marketplace wajib memiliki NIB? Apa saja dokumen yang perlu disiapkan? Berikut penjelasannya.
Aturan Baru Pertegas Legalitas Seller Marketplace
Pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026 untuk mengatur penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik.
Aturan tersebut menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
Regulasi baru ini mempertegas kewajiban legalitas bagi pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital. Ketentuan tersebut mencakup marketplace, social commerce, dan toko online mandiri.
Salah satu dokumen penting dalam ketentuan tersebut ialah NIB.
Marketplace juga perlu memastikan pedagang memenuhi ketentuan legalitas sebelum menjalankan aktivitas perdagangan melalui platform.
Untuk seller yang sudah berjualan sebelum aturan baru berlaku, pemerintah menyediakan masa penyesuaian selama 18 bulan.
Sementara itu, pedagang baru mendapat masa penyesuaian selama 6 bulan untuk melengkapi NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Mengapa NIB Penting untuk Seller Online?
NIB bukan sekadar nomor administrasi.
Dokumen ini menjadi identitas resmi pelaku usaha. Pemerintah menerbitkannya melalui sistem OSS setelah pelaku usaha mengisi data bisnis sesuai ketentuan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menilai NIB memiliki manfaat yang lebih luas bagi pelaku usaha.
Menurutnya, NIB membantu pelaku usaha memenuhi regulasi sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan, pembinaan, dan kemitraan di pasar digital.
Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha juga memiliki identitas bisnis yang lebih mudah diverifikasi.
Hal tersebut penting ketika usaha mulai berkembang dan membutuhkan kerja sama dengan pihak lain.
Seller Kecil Juga Perlu Urus NIB
Ukuran usaha tidak otomatis menghapus kebutuhan legalitas.
Pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengurus NIB sebagai perorangan melalui OSS. Mereka tidak harus langsung mendirikan PT atau CV.
Pilihan ini membuat proses legalisasi lebih sederhana bagi orang yang baru merintis bisnis online.
Namun, pelaku usaha tetap perlu memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan bisnisnya.
Kode KBLI membantu menentukan bidang usaha serta kebutuhan perizinan berikutnya.
Karena itu, seller sebaiknya tidak memilih kode usaha secara sembarangan.
Dokumen yang Perlu Disiapkan Seller
Selain NIB, seller mungkin perlu menyiapkan beberapa dokumen lain. Kebutuhannya bergantung pada bentuk usaha dan jenis produk.
1. NIB
NIB menjadi identitas utama pelaku usaha. Seller dapat mengurusnya melalui sistem OSS.
Pelaku usaha perorangan maupun badan usaha dapat memiliki NIB.
2. KBLI
Saat mengurus NIB, seller perlu menentukan kode KBLI.
Pilih kode yang sesuai dengan aktivitas usaha dan produk yang dijual. Kesalahan memilih KBLI dapat memengaruhi kebutuhan izin usaha berikutnya.
3. NPWP
Seller juga perlu memperhatikan aspek perpajakan.
Ketentuan mengenai pemungutan pajak melalui marketplace turut berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025.
Aturan tersebut menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto dalam kondisi yang memenuhi ketentuan.
Pelaku usaha perorangan dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun tidak terkena pemungutan tersebut apabila memenuhi persyaratan dan menyampaikan surat pernyataan sesuai aturan.
4. KTP dan Rekening Bank
Seller perorangan membutuhkan identitas diri untuk proses pendaftaran.
Rekening bank juga perlu sesuai dengan identitas yang digunakan agar proses pencairan dana berjalan lancar.
5. Dokumen Badan Usaha
Seller yang menjalankan bisnis melalui perusahaan perlu menyiapkan dokumen perusahaan.
Dokumen tersebut antara lain akta pendirian dan NPWP perusahaan. Jika pendaftaran dilakukan oleh perwakilan, seller juga perlu menyiapkan surat kuasa sesuai kebutuhan.
6. Izin Produk
Tidak semua produk cukup dengan NIB.
Produk tertentu membutuhkan izin tambahan sesuai kategorinya.
Contohnya, produk makanan dan minuman dapat membutuhkan sertifikasi halal. Produk kosmetik dan kesehatan dapat membutuhkan izin dari BPOM.
Produk tertentu juga dapat memerlukan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau dokumen lain sesuai ketentuan.
Seller Reguler dan Official Store Punya Persyaratan Berbeda
Marketplace memiliki berbagai kategori seller. Dua kategori yang sering menjadi perhatian ialah seller reguler dan official store.
Seller Reguler
Seller reguler perorangan biasanya memulai pendaftaran dengan data dasar.
Data tersebut meliputi KTP, nomor ponsel, email, dan rekening bank.
Namun, perkembangan aturan perdagangan digital membuat seller reguler tetap perlu memperhatikan kewajiban legalitas usaha.
Artinya, status sebagai seller kecil atau seller reguler tidak otomatis membuat pelaku usaha bebas dari kewajiban legalitas.
Official Store atau Mall
Persyaratan official store biasanya lebih lengkap.
Seller perlu memenuhi ketentuan platform sekaligus menunjukkan legalitas bisnis.
Dokumen yang dapat diminta antara lain NIB, NPWP, serta bukti kepemilikan atau otorisasi merek.
Jika seller menggunakan badan usaha, platform juga dapat meminta akta pendirian dan dokumen pendukung lainnya.
Platform seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan Lazada memiliki mekanisme verifikasi masing-masing.
Karena itu, seller perlu mengecek persyaratan terbaru pada platform yang digunakan.
Cara Mengurus NIB Lewat OSS
Mengurus NIB kini dapat dilakukan secara online.
Pelaku usaha dapat menggunakan sistem OSS untuk mendaftarkan bisnisnya.
Berikut gambaran prosesnya:
- Buat akun OSS menggunakan NIK, email, dan nomor telepon aktif.
- Lakukan verifikasi akun melalui metode yang tersedia.
- Login ke OSS dan pilih layanan perizinan berusaha.
- Masukkan data pelaku usaha sesuai identitas.
- Isi informasi usaha, termasuk bidang usaha dan KBLI.
- Lengkapi data lokasi dan modal usaha sesuai kondisi bisnis.
- Periksa seluruh data sebelum mengirim permohonan.
- Terbitkan NIB setelah seluruh tahapan selesai.
- Cek kebutuhan izin tambahan sesuai bidang dan produk usaha.
Setelah NIB terbit, seller dapat mengikuti proses verifikasi legalitas pada marketplace masing-masing.
Tahapan unggah dokumen dapat berbeda antara satu platform dan platform lainnya.
Jangan Salah Pilih KBLI Saat Membuat NIB
Salah satu bagian penting dalam proses pembuatan NIB ialah pemilihan KBLI.
Seller perlu menyesuaikan kode tersebut dengan aktivitas bisnis yang benar-benar dijalankan.
Misalnya, usaha perdagangan barang tentu membutuhkan klasifikasi yang berbeda dari jasa.
Pemilihan KBLI juga dapat memengaruhi izin tambahan yang perlu dipenuhi.
Karena itu, seller sebaiknya memahami kegiatan usaha sebelum mengajukan NIB.
Jika masih ragu, konsultasi dengan pihak yang memahami legalitas usaha dapat membantu menghindari kesalahan sejak awal.
Apa Risiko Jika Seller Mengabaikan Legalitas?
Legalitas usaha berkaitan dengan kepastian hukum.
Studi Ade Meutia Ananda, Sofyan Jafar, dan Arif Rahman dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pada 2025 membahas implikasi hukum bagi UMKM yang tidak memiliki NIB dan sertifikat standar.
Studi tersebut mencatat potensi sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan. Bentuknya dapat berupa peringatan, denda, hingga penghentian sementara kegiatan usaha sesuai aturan yang berlaku.
Penelitian itu juga menemukan sejumlah hambatan dalam proses legalisasi UMKM.
Kurangnya pemahaman mengenai regulasi menjadi salah satu persoalan. Kesulitan mengakses sistem OSS secara mandiri juga dapat menghambat pelaku usaha.
Karena itu, seller sebaiknya tidak menunggu sampai muncul masalah baru mulai mengurus legalitas.
NIB Bisa Buka Jalan untuk Mengembangkan Bisnis
Legalitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif.
NIB juga dapat membantu pelaku usaha membangun identitas bisnis yang lebih jelas.
Ketika bisnis berkembang, seller mungkin membutuhkan pembiayaan, kerja sama dengan distributor, kemitraan, atau akses program pembinaan UMKM.
Legalitas usaha dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses tersebut.
Selain itu, dokumen bisnis yang lengkap dapat membantu meningkatkan kepercayaan mitra dan konsumen.
Seller juga memiliki dasar yang lebih kuat ketika ingin mengembangkan toko menjadi brand dengan skala lebih besar.
Kapan Seller Perlu Mempertimbangkan PT atau CV?
Memiliki NIB tidak berarti seller harus langsung mendirikan PT atau CV.
Pelaku usaha mikro dapat menjalankan usaha secara perorangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, kebutuhan bisnis dapat berubah ketika usaha mulai berkembang.
Seller dapat mempertimbangkan badan usaha ketika transaksi semakin besar, jumlah mitra bertambah, kebutuhan investasi meningkat, atau pemilik ingin memisahkan aset pribadi dan aset bisnis.
Dengan begitu, keputusan mendirikan PT atau CV sebaiknya menyesuaikan kondisi dan rencana bisnis.
Legalitas Jadi Bagian Penting Bisnis Marketplace
Perdagangan digital terus berkembang. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperkuat aturan bagi pelaku usaha di dalamnya.
Berdasarkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026, seller marketplace perlu memperhatikan legalitas usaha, termasuk NIB.
Bagi seller lama, masa penyesuaian memberikan waktu untuk melengkapi dokumen. Sementara itu, seller baru perlu memperhatikan ketentuan sejak awal membuka usaha.
Mengurus NIB melalui OSS menjadi salah satu langkah awal yang dapat dilakukan.
Setelah itu, seller dapat melengkapi dokumen lain sesuai jenis usaha dan produk.
Legalitas yang tertata sejak awal membuat bisnis lebih siap ketika berkembang. Toko online pun tidak hanya mengejar penjualan, tetapi juga membangun fondasi usaha yang lebih jelas.
Mau Jualan Online Tanpa Bingung Urusan Legalitas?
Mengurus NIB, menentukan KBLI, menyiapkan dokumen usaha, hingga memahami kebutuhan izin produk bisa terasa rumit bagi seller yang baru memulai.
Colegality.id membantu pelaku usaha menata legalitas bisnis agar lebih siap berkembang di era marketplace.
Mulai dari kebutuhan NIB dan perizinan usaha hingga pendirian PT/CV, konsultasikan kebutuhan bisnis Anda bersama tim yang memahami proses legalitas.