EDUCARE.CO.ID – Menjadi content creator kini tidak lagi sekadar membuat dan mengunggah konten. Banyak kreator telah menjadikan aktivitas digital sebagai sumber penghasilan sekaligus bisnis.
Pendapatan tersebut bisa berasal dari monetisasi YouTube, TikTok, dan platform lain. Kreator juga bisa memperoleh penghasilan melalui endorsement, sponsorship, affiliate marketing, penjualan produk digital, kelas online, hingga jasa konsultasi.
Perkembangan tersebut membuat aspek legalitas usaha semakin relevan bagi content creator yang menjalankan aktivitas secara profesional.
Pemerintah juga memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025. Aturan tersebut menyesuaikan klasifikasi kegiatan ekonomi dengan perkembangan bisnis digital, termasuk aktivitas content creator.
Lantas, apakah semua content creator wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)?
Tidak Semua Content Creator Wajib Punya NIB
Kewajiban memiliki NIB tidak otomatis berlaku bagi setiap orang yang membuat konten di media sosial.
Berdasarkan sumber Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) pada 22 Juni 2026, kewajiban NIB perlu melihat aktivitas ekonomi yang dijalankan kreator.
Kemenekraf juga menjelaskan bahwa kreator dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak diwajibkan memiliki NIB.
Namun, situasinya berbeda ketika aktivitas kreatif sudah berkembang menjadi usaha profesional.
Beberapa aktivitas yang perlu mulai memperhatikan legalitas antara lain:
- rutin menerima endorsement berbayar;
- memperoleh pendapatan dari monetisasi platform;
- menjalankan affiliate marketing secara komersial;
- menyediakan jasa pembuatan konten;
- membuka kelas atau konsultasi berbayar;
- menjual produk digital maupun fisik;
- memiliki kontrak rutin dengan brand atau agensi;
- membangun tim untuk mengelola bisnis konten.
Dengan demikian, jumlah followers bukan penentu utama.
Akun dengan 20 ribu followers bisa saja sudah menjalankan bisnis secara aktif. Sebaliknya, akun dengan ratusan ribu followers belum tentu menjalankan kegiatan usaha secara komersial.
Apa Dasar Aturan NIB untuk Content Creator?
Ketentuan perizinan usaha saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Aturan tersebut menggantikan dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021 sejak 5 Juni 2025.
Dalam sistem perizinan berbasis risiko, pemerintah menentukan kebutuhan izin berdasarkan karakter dan tingkat risiko kegiatan usaha.
Sementara itu, NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha. Penerbitannya dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Sistem tersebut mengatur kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko. Tingkat risiko kemudian menentukan dokumen dan perizinan yang perlu dipenuhi pelaku usaha.
Selain PP 28 Tahun 2025, terdapat beberapa regulasi yang relevan bagi bisnis digital.
Pertama, Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025. Regulasi ini memperbarui klasifikasi kegiatan ekonomi sesuai perkembangan model bisnis.
Kedua, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Aturan tersebut berkaitan dengan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik.
BPS juga telah memasukkan aktivitas baru dalam perkembangan ekonomi digital melalui KBLI 2025. Implementasinya berlaku secara nasional paling lambat 18 Juni 2026.
Kapan Content Creator Perlu Mengurus NIB?
NIB semakin relevan ketika aktivitas content creator sudah memiliki pola bisnis yang jelas.
Misalnya, kreator memperoleh pendapatan secara rutin, membuat kontrak komersial, menjual jasa, atau menawarkan produk kepada konsumen.
Gambaran sederhananya sebagai berikut:
| Kondisi Content Creator | Perlu Mempertimbangkan NIB? |
|---|---|
| Membuat konten sebagai hobi tanpa penghasilan | Belum tentu |
| Sesekali memperoleh penghasilan dengan nilai terbatas | Perlu melihat aktivitas usahanya |
| Penghasilan masih di bawah PTKP | Berdasarkan klarifikasi Kemenekraf, tidak diwajibkan NIB |
| Rutin menerima endorsement atau sponsorship | Mulai perlu memperhatikan legalitas |
| Menjual jasa produksi konten | Perlu memperhatikan legalitas |
| Menjual kelas, konsultasi, template, atau produk digital | Perlu memperhatikan legalitas |
| Menjual barang melalui platform digital | Perlu memperhatikan NIB dan ketentuan PMSE |
| Memiliki tim serta kontrak dengan banyak brand | Perlu mempertimbangkan struktur usaha yang lebih rapi |
Kemenekraf menempatkan NIB sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian dan pengakuan bagi kreator yang telah menjalankan kegiatan usaha secara profesional.
Karena itu, kreator perlu melihat pola bisnisnya secara keseluruhan. Bukan hanya melihat jumlah followers atau popularitas akun.
Punya NIB Tidak Berarti Harus Langsung Bikin PT
Ada anggapan bahwa content creator harus mendirikan Perseroan Terbatas (PT) sebelum memiliki NIB.
Anggapan tersebut tidak tepat.
Content creator dapat menjalankan usaha sebagai orang perseorangan. Artinya, kreator tidak harus langsung mendirikan PT hanya untuk memperoleh NIB.
Namun, NIB, PT, dan NPWP memiliki fungsi yang berbeda.
- NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam sistem OSS.
- PT atau badan usaha menunjukkan bentuk dan struktur hukum bisnis.
- NPWP dan kewajiban pajak berkaitan dengan administrasi serta kewajiban perpajakan.
Ketiganya dapat saling berkaitan dalam pengelolaan bisnis. Namun, masing-masing memiliki fungsi tersendiri.
Ketika bisnis semakin besar, kreator dapat mempertimbangkan bentuk badan usaha. Misalnya saat mulai memiliki karyawan, membutuhkan investasi, bekerja dengan perusahaan besar, atau ingin memisahkan aset pribadi dan aset bisnis.
Jangan Salah Pilih KBLI untuk Bisnis Content Creator
Pemilihan KBLI sebaiknya tidak hanya berdasarkan nama profesi.
Kreator perlu memetakan aktivitas yang benar-benar menghasilkan pendapatan. Dari sana, kegiatan utama dan kegiatan pendukung dapat ditentukan dengan lebih tepat.
Satu content creator bahkan bisa menjalankan beberapa aktivitas usaha sekaligus.
Contohnya, kreator video memiliki aktivitas yang berbeda dengan influencer yang menawarkan jasa promosi. Kreator yang menjual merchandise juga memiliki aktivitas perdagangan.
Begitu pula kreator yang membuka kelas online. Aktivitas tersebut memiliki karakter jasa yang berbeda dari produksi konten.
Sementara itu, kreator yang sudah membangun production house memiliki lingkup bisnis yang lebih luas.
Karena itu, jangan menentukan KBLI hanya dari label “content creator”. Petakan seluruh sumber pendapatan terlebih dahulu. Setelah itu, tentukan kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang benar-benar dijalankan.
Cara tersebut membantu mengurangi risiko memilih klasifikasi usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya.
Apa Manfaat NIB bagi Content Creator?
Ketika bisnis mulai berkembang, NIB dapat membantu memperjelas identitas usaha.
Legalitas juga menjadi semakin penting ketika kreator mulai bekerja dengan perusahaan, brand, lembaga keuangan, atau mitra bisnis lain.
Beberapa manfaat NIB antara lain:
- memberikan identitas resmi sebagai pelaku usaha;
- membantu proses perizinan lanjutan;
- mendukung verifikasi vendor dan mitra;
- memperkuat kredibilitas bisnis;
- membuka akses terhadap pembiayaan tertentu;
- mendukung peluang mengikuti program pengembangan UMKM;
- membantu pengembangan bisnis secara lebih terstruktur.
Berdasarkan keterangan Kemenekraf, NIB juga dapat membuka akses terhadap pembiayaan perbankan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), investasi, pelatihan, pendampingan, inkubasi bisnis, serta fasilitas pengembangan usaha lainnya.
Manfaat tersebut semakin relevan ketika kreator mulai menerima kontrak dengan nilai lebih besar.
Perusahaan biasanya memiliki proses procurement dan compliance yang lebih terstruktur. Karena itu, identitas usaha yang jelas dapat membantu proses kerja sama.
Apa Risikonya Jika Bisnis Tidak Memiliki NIB?
Content creator yang sudah menjalankan kegiatan usaha perlu melihat apakah aktivitasnya memiliki kewajiban perizinan.
Jika perizinan memang diwajibkan tetapi tidak dipenuhi, berbagai kendala dapat muncul.
Risiko tersebut antara lain:
- kesulitan memenuhi persyaratan vendor perusahaan;
- hambatan dalam proses due diligence;
- keterbatasan akses terhadap fasilitas pembiayaan tertentu;
- kesulitan mengikuti program pemerintah tertentu;
- hambatan ketika mengurus perizinan lanjutan;
- potensi sanksi administratif jika kewajiban perizinan berlaku tetapi tidak dipenuhi.
PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan kegiatan usaha yang dijalankan.
Namun, hal tersebut tidak berarti seluruh pengguna media sosial otomatis menjadi pelaku usaha.
Penilaian tetap perlu melihat model bisnis, aktivitas ekonomi, tingkat risiko, serta ketentuan sektoral yang berlaku.
Sudah Punya NIB Lama, Harus Daftar Ulang?
Perubahan menuju KBLI 2025 tidak otomatis membuat content creator harus mencabut NIB lama dan melakukan pendaftaran dari awal.
BPS menjelaskan bahwa penyesuaian kode dapat berlangsung melalui sistem OSS apabila tidak ada perubahan substansi kegiatan usaha.
Penyesuaian manual dapat diperlukan ketika terdapat perubahan dalam kegiatan bisnis.
Contohnya:
- ruang lingkup usaha;
- kegiatan utama;
- maksud dan tujuan badan usaha;
- struktur kegiatan usaha;
- aktivitas bisnis yang berbeda dari data sebelumnya.
Kemenekraf juga menjelaskan bahwa kreator yang telah memiliki NIB berdasarkan KBLI 2020 tidak perlu mencabut atau mendaftarkan ulang NIB selama tidak terjadi perubahan struktur kegiatan usaha.
Checklist Content Creator Sebelum Mengurus NIB
Sebelum masuk ke sistem OSS, kreator sebaiknya memahami bisnisnya terlebih dahulu.
Langkah ini membantu menentukan KBLI dan kebutuhan perizinan dengan lebih tepat.
Berikut checklist yang bisa digunakan:
- Catat seluruh sumber penghasilan dari aktivitas digital.
- Tentukan aktivitas yang menjadi sumber pendapatan utama.
- Pisahkan endorsement, produksi konten, perdagangan, kelas, dan jasa lainnya.
- Tentukan KBLI berdasarkan kegiatan usaha sebenarnya.
- Siapkan identitas dan alamat usaha.
- Tentukan bentuk usaha yang akan digunakan.
- Periksa tingkat risiko dan izin tambahan melalui OSS.
- Evaluasi kembali KBLI ketika model bisnis berkembang.
Dengan pemetaan tersebut, kreator tidak perlu sekadar mengikuti KBLI yang digunakan kreator lain.
Content Creator Perlu Melihat Bisnisnya, Bukan Sekadar Followers
Perkembangan ekonomi digital membuat profesi content creator semakin dekat dengan dunia usaha.
Namun, tidak semua kreator otomatis memiliki kewajiban NIB. Kewajiban tersebut bergantung pada aktivitas ekonomi dan model bisnis yang dijalankan.
Berdasarkan sumber Kemenekraf/Bekraf, kreator dengan penghasilan di bawah PTKP tidak diwajibkan memiliki NIB. Sementara itu, kreator yang telah menjalankan kegiatan komersial secara profesional perlu mulai memperhatikan aspek legalitas.
KBLI 2025 juga menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital membutuhkan klasifikasi usaha yang semakin sesuai dengan model bisnis baru.
Karena itu, kreator perlu memetakan seluruh sumber pendapatan sebelum menentukan KBLI. Langkah tersebut penting agar legalitas yang dipilih benar-benar sesuai dengan kegiatan usaha.
Pada akhirnya, NIB dapat menjadi bagian dari fondasi administrasi bisnis ketika aktivitas content creator mulai berkembang. Legalitas yang tertata juga dapat membantu kreator membangun kredibilitas dan mempersiapkan bisnis untuk kerja sama yang lebih luas.