Komunikasi Publik Pejabat Disorot, UNAIR Tawarkan 4 Solusi Perbaikan
educare.co.id,– Lemahnya komunikasi publik pejabat pemerintah kembali menuai sorotan. Alih-alih memperkuat kepercayaan masyarakat, gaya komunikasi yang kaku dan minim empati justru menciptakan jarak antara rakyat dan pemerintah, meski para pejabat sudah diganjar dengan tunjangan komunikasi yang tinggi.
Menurut Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si., dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, banyak pejabat publik di Indonesia masih terjebak dalam pola komunikasi elitis, normatif, bahkan arogan. “Publik sering merasa bukan diajak berdialog, melainkan digurui. Padahal dalam demokrasi, komunikasi mestinya menekankan transparansi, empati, dan partisipasi,” jelasnya.
Budaya Politik Feodal dan Minim Akuntabilitas
Suko menilai lemahnya komunikasi pejabat publik dipengaruhi budaya politik feodal yang masih mengakar. Hubungan atasan–bawahan yang kaku membuat komunikasi berjalan satu arah. Selain itu, keterampilan komunikasi melayani masih kurang dikuasai.
Ia juga menyoroti lemahnya akuntabilitas pejabat. Minimnya budaya meminta maaf atau mengundurkan diri menjadi cerminan kultur politik patrimonial dan oligarkis. “Di banyak negara maju, mundur adalah bentuk tanggung jawab moral. Sayangnya, di Indonesia hal itu dianggap kelemahan,” ujarnya.
Langkah Perbaikan
Sebagai solusi, Suko menawarkan empat langkah strategis. Pertama, membekali pejabat dengan keterampilan komunikasi, termasuk listening skill dan crisis communication. Kedua, membangun budaya akuntabilitas sehingga permintaan maaf atau pengunduran diri dipandang sebagai bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan. Ketiga, memanfaatkan media digital untuk dialog dan transparansi, bukan sekadar pencitraan. Keempat, teladan komunikasi empatik dari pemimpin tertinggi agar bisa diteladani seluruh birokrasi.
“Jika hal ini dilakukan konsisten, pejabat publik akan lebih dipercaya dan dekat dengan masyarakat. Komunikasi bukan hanya soal etika, tapi kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
(SCP)
