EDUCARE.CO.ID – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan berdampak langsung pada aktivitas pendidikan. Untuk menjaga keselamatan warga sekolah sekaligus memastikan murid tetap belajar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan protokol pembelajaran darurat akibat kabut asap.
Berdasarkan rilis Kemendikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Kemendikdasmen akan memperbarui Surat Edaran (SE) Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran dalam kondisi darurat asap.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 11 Agustus 2026 menunjukkan dampak Karhutla telah menjangkau ribuan satuan pendidikan dan ratusan ribu murid.
571 Ribu Murid Terdampak Karhutla
Kabut asap membuat sejumlah daerah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hingga data 11 Agustus 2026, sebanyak 3.524 satuan pendidikan telah menjalankan PJJ.
Kebijakan tersebut menjangkau sekitar 571.338 murid di sejumlah wilayah Kalimantan. Daerah yang masuk dalam data tersebut meliputi:
- Kalimantan Barat;
- Kota Pontianak;
- Kabupaten Kubu Raya;
- Kabupaten Kayong Utara;
- Kota Palangka Raya;
- Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Kota Banjarbaru.
Angka tersebut menunjukkan bahwa dampak Karhutla tidak hanya menyentuh persoalan lingkungan dan kesehatan. Aktivitas pendidikan juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi udara yang tidak aman.
Tiga Prinsip Pembelajaran Saat Kabut Asap
Kemendikdasmen menempatkan tiga prinsip utama dalam menghadapi gangguan pembelajaran akibat Karhutla.
Pertama, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas. Sekolah perlu menyesuaikan kegiatan belajar dengan kondisi kualitas udara dan tingkat risiko kabut asap.
Kedua, hak belajar murid tetap berjalan. Ketika kondisi tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, sekolah dapat menggunakan skema PJJ.
Ketiga, pemulihan perlu disiapkan sejak awal. Pemerintah tidak hanya fokus menjaga pembelajaran selama bencana, tetapi juga menyiapkan langkah pemulihan setelah kondisi kembali normal.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah akan bergerak bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga keberlangsungan pendidikan.
“Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait guna memastikan seluruh murid terdampak Karhutla tidak kehilangan hak belajar dan terus melakukan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien,” tutur Abdul Mu’ti di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Kepala Sekolah Jadi Pengendali PJJ
Kemendikdasmen juga meminta kepala sekolah memastikan pelaksanaan PJJ berjalan sesuai kebutuhan murid.
Kepala sekolah memegang kendali atas pelaksanaan sekaligus pengawasan pembelajaran selama kondisi darurat. Sementara itu, pengawas, pembina, dan penilik membantu sekolah melalui pemantauan dan pembinaan.
Peran tersebut menjadi penting agar sekolah tidak hanya memindahkan pembelajaran dari ruang kelas ke rumah. Guru dan sekolah juga perlu memastikan murid tetap mendapatkan pengalaman belajar yang efektif selama kondisi darurat.
Banjarbaru Terapkan PJJ 24–28 Agustus
Salah satu daerah yang mengambil langkah khusus ialah Kota Banjarbaru. Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tertanggal 21 Agustus 2026, seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut akan menjalankan PJJ pada 24–28 Agustus 2026.
Meski murid mengikuti pembelajaran dari rumah, pendidik dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas di sekolah sesuai ketentuan jam kerja.
Pelaksanaan PJJ tetap mengikuti jadwal pembelajaran normal. Kegiatan belajar dimulai pukul 07.30 WITA.
Kebijakan tersebut menjadi bentuk penyesuaian aktivitas pendidikan terhadap kondisi Karhutla dan kualitas udara di wilayah Banjarbaru.
Kemendikdasmen Siapkan Posko Pendidikan Darurat
Selain memperbarui SE Menteri, Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat respons pendidikan selama Karhutla.
Kemendikdasmen akan mengaktifkan Posko Pendidikan Darurat Karhutla di lima provinsi prioritas. Pemerintah juga akan memantau status pembelajaran melalui pelaporan harian pada Dapodik.
Langkah tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi satuan pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran di daerah terdampak.
Masker dan Paket Kesehatan untuk Sekolah
Kemendikdasmen juga menyiapkan bantuan kesehatan bagi satuan pendidikan yang terdampak kabut asap.
Bantuan tersebut mencakup masker medis dan paket kesehatan. Pemerintah akan menyalurkannya kepada sekolah sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Selain itu, Kemendikdasmen terus memantau perkembangan kualitas udara menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian.
Pemantauan berlangsung hingga akhir September 2026. Data ISPU menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah pembelajaran di daerah terdampak.
Sekolah Siapkan Ruang Kelas Aman Asap
Untuk menjaga kegiatan belajar tetap berlangsung, Kemendikdasmen juga menyiapkan beberapa alternatif pembelajaran.
Pemerintah menyediakan modul pembelajaran yang dapat digunakan selama PJJ. Selain itu, sekolah rujukan di setiap kecamatan terdampak akan menyiapkan ruang kelas yang lebih aman dari paparan asap.
Kemendikdasmen juga menyiapkan layanan psikososial bagi warga sekolah. Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi psikologis murid selama menghadapi situasi bencana.
Dana BOP dan BOS Bisa Digunakan secara Fleksibel
Kemendikdasmen turut memberikan fleksibilitas penggunaan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kebutuhan darurat akibat kabut asap.
Kebijakan tersebut dapat membantu satuan pendidikan memenuhi kebutuhan yang muncul selama kondisi darurat. Dengan begitu, sekolah memiliki ruang untuk menyesuaikan dukungan operasional sesuai situasi di lapangan.
Hak Belajar Murid Tetap Jadi Prioritas
Respons Kemendikdasmen terhadap Karhutla menunjukkan bahwa kondisi darurat tidak boleh membuat pendidikan berhenti. Ketika kualitas udara memburuk dan pembelajaran tatap muka tidak memungkinkan, sekolah perlu menggunakan metode yang lebih aman.
PJJ, pemantauan kualitas udara, bantuan kesehatan, ruang kelas aman asap, layanan psikososial, serta fleksibilitas dana operasional menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga keberlangsungan pendidikan.
Dengan protokol pembelajaran darurat yang diperkuat, Kemendikdasmen berharap murid di wilayah terdampak tetap dapat belajar tanpa mengabaikan keselamatan mereka.
