EDUCARE.CO.ID – Pemerintah resmi meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat budaya integritas di lingkungan pendidikan. Peluncuran yang berlangsung di Jakarta, Senin (11/5/2026), melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan sumber rilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun karakter generasi muda melalui pendidikan yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan antikorupsi sejak dini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan harus membentuk karakter peserta didik. Menurutnya, sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kejujuran dan tanggung jawab.
“Seluruh proses pendidikan harus bermuara pada pembentukan karakter dan penguatan integritas peserta didik,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta.
Sekolah Didorong Bangun Budaya Integritas
Kemendikdasmen menilai pendidikan antikorupsi perlu hadir dalam seluruh proses pembelajaran. Karena itu, pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam terus diperkuat agar peserta didik tidak sekadar memahami teori, tetapi juga menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
Selain melalui pembelajaran di kelas, pemerintah juga mendorong penguatan hidden curriculum melalui budaya sekolah yang sehat, transparan, dan bebas praktik koruptif.
Abdul Mu’ti menegaskan, sekolah harus menjadi contoh nyata lingkungan yang menjunjung tinggi integritas. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media dalam membangun budaya antikorupsi secara konsisten.
Pemerintah Soroti Pentingnya Reformasi Integritas
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menyebut pendidikan antikorupsi sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi dan pembangunan karakter bangsa.
Ia mengungkapkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 masih berada di angka 34 dari 100. Karena itu, pemerintah ingin memperkuat pendidikan integritas sejak usia dini.
Menurut Akhmad, penegakan hukum saja tidak cukup untuk menekan praktik korupsi. Pemerintah perlu membangun budaya jujur melalui pendidikan.
Ia meminta pemerintah daerah segera memasukkan pendidikan antikorupsi ke kegiatan sekolah, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
KPK Tekankan Pentingnya Budaya Antikorupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, menilai pendidikan antikorupsi menjadi strategi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Setyo, panduan tersebut memuat lima kompetensi utama. Kompetensi itu meliputi taat aturan, menjaga amanah, memahami kepemilikan, mengelola dilema etis, dan membangun budaya antikorupsi.
“Kami ingin pendidikan antikorupsi memiliki standar yang sama dari pusat hingga daerah,” ujar Setyo.
Melalui peluncuran panduan ini, pemerintah berharap sekolah dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi yang jujur, berkarakter, dan memiliki integritas kuat di masa depan.
