educare.co.id, Surabaya, 13 Agustus 2025 – Aksi pengibaran bendera bajak laut dari animasi One Piece berdampingan dengan bendera Merah Putih sebagai bentuk protes tengah ramai dibicarakan di media sosial, termasuk menjadi tren di Instagram dan X.
Menanggapi fenomena ini, pakar komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si., menyebutnya sebagai bentuk kreativitas masyarakat dalam melayangkan protes kepada pemerintah. Ia menilai pemerintah perlu berdialog untuk mengetahui motif di balik aksi tersebut.
“Banyak aksi serupa dilakukan oleh silent majority yang menyatakan kekecewaannya terhadap keadaan negeri ini. Kekecewaan tersebut harus dibaca negara dengan data ilmiah dan statistik, bukan dipertontonkan sebagai pertengkaran di panggung politik,” ujarnya.
Suko menegaskan bahwa pengibaran bendera ini adalah bentuk kebebasan berpendapat yang tidak seharusnya direspons dengan tindakan represif. Ia mengibaratkan aksi tersebut seperti “ngambek”-nya anak kepada orang tua, yang sebaiknya dihadapi dengan mendengarkan dan mengajak bicara untuk mencari jalan tengah.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya ruang dialog yang memberi akses komunikasi langsung antara rakyat dan pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik harus mempertimbangkan suara rakyat dan melibatkan mereka dalam proses perumusannya.
“Perlu melibatkan rakyat secara langsung dalam perumusan kebijakan. Saat pemilihan, para pejabat selalu memohon suara rakyat. Maka setelah terpilih, rakyat juga harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan yang pro rakyat. Jangan hanya menjadikan rakyat sebagai objek kebijakan dan sumber suara saja,” pungkasnya. (SCP)
