EDUCARE.CO.ID-Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana meminta pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, pengelola destinasi, serta wisatawan untuk mengutamakan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan selama libur sekolah 2026.
Berdasarkan rilis Kementerian Pariwisata, imbauan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pariwisata Nomor SE/3/HK.01.03/MP/2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Saat Libur Sekolah Tahun 2026. Menpar menandatangani surat edaran itu pada 4 Juni 2026.
Widiyanti menjelaskan bahwa periode libur sekolah selalu mendorong peningkatan aktivitas wisata di berbagai daerah. Karena itu, seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan sejak dini.
Libur Sekolah Dorong Peningkatan Mobilitas Wisatawan
Menurut Widiyanti, libur sekolah menjadi salah satu periode dengan tingkat mobilitas wisatawan yang tinggi.
Akibatnya, destinasi wisata sering mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Selain itu, sarana transportasi dan fasilitas pendukung juga menghadapi beban yang lebih besar.
Karena kondisi tersebut, seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat koordinasi dan langkah antisipasi.
Widiyanti menilai kesiapan destinasi wisata sangat menentukan kualitas pengalaman wisatawan selama musim liburan.
“Penyelenggara transportasi dan pengelola destinasi perlu memastikan seluruh moda transportasi, anjungan, serta wahana permainan memenuhi standar kelayakan dan prosedur keselamatan,” ujar Widiyanti.
Pemerintah Daerah Perlu Tingkatkan Pengawasan
Melalui surat edaran tersebut, Kementerian Pariwisata meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan di destinasi wisata.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan penerapan standar Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) berjalan secara konsisten.
Pemerintah daerah juga perlu mengawasi operasional destinasi agar sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
Kemudian, pemerintah daerah perlu menyediakan area istirahat yang memadai bagi pengemudi dan operator transportasi wisata.
Langkah tersebut penting untuk menjaga kondisi fisik para pengemudi selama musim liburan.
Pengelola Destinasi Harus Periksa Fasilitas Secara Berkala
Kementerian Pariwisata juga meminta pengelola destinasi menjalankan standar operasional prosedur secara disiplin.
Selain itu, pengelola perlu menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap aktivitas wisata.
Pengelola juga perlu memeriksa fasilitas dan wahana secara rutin. Langkah ini menjadi sangat penting untuk wahana yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Tidak hanya itu, pengelola perlu menghitung kapasitas kunjungan secara akurat.
Melalui pengaturan kapasitas yang baik, destinasi dapat menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus mempertahankan kualitas layanan.
Wisatawan Perlu Cari Informasi Sebelum Berkunjung
Di sisi lain, Menpar juga mengingatkan wisatawan agar lebih aktif mencari informasi sebelum melakukan perjalanan.
Wisatawan perlu memahami kondisi destinasi, cuaca, dan potensi risiko dari aktivitas yang dipilih.
Selain itu, wisatawan juga perlu mematuhi aturan yang berlaku di setiap lokasi wisata.
Langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan maupun gangguan selama berwisata.
Karena itu, wisatawan memiliki peran penting dalam menciptakan suasana liburan yang aman dan nyaman.
Keselamatan Wisata Jadi Tanggung Jawab Bersama
Widiyanti menegaskan bahwa keselamatan wisata tidak hanya bergantung pada pengelola destinasi.
Sebaliknya, seluruh pihak perlu mengambil peran sesuai tanggung jawab masing-masing.
Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan. Pengelola destinasi perlu menjaga standar layanan. Sementara itu, wisatawan perlu mematuhi aturan yang berlaku.
Melalui kolaborasi tersebut, sektor pariwisata dapat menghadirkan pengalaman wisata yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan.
Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap seluruh pihak menjadikan surat edaran ini sebagai pedoman selama periode libur sekolah 2026.
Dengan kesiapan yang lebih baik, destinasi wisata Indonesia dapat menyambut lonjakan wisatawan tanpa mengurangi aspek keselamatan, keamanan, maupun kualitas layanan.
