EDUCARE.CO.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperluas layanan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bagi Anak Tidak Sekolah (ATS). Untuk mempercepat perluasan tersebut, Kemendikdasmen memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan sumber rilis Kemendikdasmen Nomor 668/sipers/A6/VIII/2026 menjelaskan bahwa kerja sama itu mulai berjalan melalui pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) PJJ jenjang pendidikan menengah tahun ajaran 2026/2027.
MPLS Jadi Langkah Awal Adaptasi Murid PJJ
Kemendikdasmen menjadikan MPLS sebagai tahap awal bagi murid baru untuk mengenal sistem pembelajaran jarak jauh. Selain itu, sekolah memanfaatkan kegiatan ini untuk mengenali kebutuhan belajar setiap murid.
Selanjutnya, sekolah menyusun layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing peserta didik. Dengan langkah tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan inklusif.
Wamendikdasmen: PJJ Butuh Ekosistem Bersama
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa keberhasilan PJJ tidak bisa bergantung pada pemerintah pusat atau sekolah saja.
“Keberhasilan PJJ bergantung pada kemampuan kita membangun ekosistem bersama. Pemerintah pusat menyiapkan kebijakan, pemerintah daerah menjangkau anak, sekolah menghadirkan layanan belajar, dan masyarakat memastikan setiap anak memperoleh kesempatan kembali belajar,” ujarnya.
Karena itu, Fajar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama. Ia juga optimistis penguatan tata kelola, sistem penyelenggaraan, dan penjaminan mutu akan membuat kualitas PJJ semakin baik.
PJJ Dorong Karakter dan Literasi Digital
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa MPLS PJJ tidak sekadar memperkenalkan lingkungan belajar.
Menurutnya, kegiatan tersebut membantu murid membangun karakter, kemandirian, dan literasi digital. Bekal itu membuat murid lebih siap mengikuti pembelajaran jarak jauh secara mandiri.
Jawa Timur: Sekolah Harus Menjangkau Anak
Dukungan terhadap program ini datang dari berbagai pemerintah daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menilai PJJ sebagai strategi penting untuk menjangkau anak-anak yang terkendala jarak dan kondisi sosial ekonomi.
“Filosofi Pendidikan Jarak Jauh adalah sekolah yang mendatangi anak, bukan menunggu anak datang ke sekolah,” kata Emil.
Karena itu, ia menilai pendidikan harus hadir di tengah masyarakat, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau.
Sumatera Barat Ingin Tidak Ada Anak Kehilangan Hak Belajar
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, berharap PJJ membuka akses belajar yang lebih luas bagi anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan.
“Kami berharap tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, program ini dapat menjadi jembatan bagi anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan formal.
DKI Jakarta Tekankan Peran Keluarga dan Masyarakat
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan bahwa keberhasilan belajar anak tidak hanya ditentukan oleh sekolah.
Sebaliknya, keluarga dan lingkungan masyarakat memegang peran penting dalam mendukung keberlanjutan proses belajar murid PJJ.
“Dukungan keluarga di rumah dan lingkungan sekitar sangat menentukan keberhasilan anak dalam mengikuti pembelajaran,” jelas Nahdiana.
Karena itu, ia mengajak orang tua untuk terlibat aktif dalam mendampingi anak selama belajar dari rumah.
Kolaborasi Jadi Kunci Perluasan Akses Pendidikan
Pelaksanaan MPLS PJJ tahun ajaran 2026/2027 menjadi langkah awal perluasan implementasi Pendidikan Jarak Jauh di berbagai daerah. Selanjutnya, Kemendikdasmen akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap semakin banyak Anak Tidak Sekolah dapat kembali belajar. Dengan akses pendidikan yang lebih luas, mereka memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup pada masa depan.
