EDUCARE.CO.ID – Pengelolaan kawasan transmigrasi membutuhkan data yang akurat dan mudah diakses. Hal itu mendorong Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (TEP UNDIP) mengembangkan sistem informasi lahan berbasis Web Geographic Information System (WebGIS) di Kawasan Transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua.
WebGIS tersebut akan menggabungkan informasi tentang kondisi lahan, status dan legalitas, penggunaan, nilai ekonomi, hingga peluang pengembangan. Data yang terintegrasi dapat membantu pemerintah melihat kondisi kawasan secara lebih utuh sebelum menentukan kebijakan.
Berdasarkan sumber Universitas Diponegoro (UNDIP), pengembangan sistem ini menjadi bagian dari koordinasi TEP UNDIP bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Keerom. Tim menggelar koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom pada Kamis (13/8).
Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan data dan persoalan pengelolaan kawasan, terutama di Permukiman Transmigrasi Woslay.
UNDIP Satukan Data Lahan Lewat WebGIS
TEP UNDIP membawa konsep manajemen lahan integratif dalam pengembangan sistem tersebut. Tim ingin menghubungkan data pertanahan dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan kondisi kawasan.
Data itu mencakup status dan legalitas lahan, penggunaan lahan, kondisi kawasan, nilai ekonomi, hingga peluang investasi.
Ketua Tim 16 Ekspedisi Patriot UNDIP 2026, Dr. Sariffuddin, mengatakan integrasi data dapat membantu pemerintah memahami kondisi lahan secara lebih menyeluruh.
“Data yang terintegrasi menjadi penting agar kondisi lahan dapat dilihat secara lebih utuh. Melalui sistem informasi berbasis WebGIS, berbagai informasi tersebut nantinya dapat menjadi referensi bersama dalam melihat kondisi, kebutuhan, dan potensi pengembangan kawasan ke depan,” ujar Sariffuddin.
Tim memanfaatkan teknologi open source untuk membangun platform tersebut. Sistem ini akan memuat informasi administrasi lahan atau land tenure, nilai ekonomi lahan atau land value, penggunaan lahan, serta site analysis.
Dengan teknologi berbasis spasial, pemerintah dapat melihat kondisi lahan berdasarkan lokasi. Sistem juga dapat membantu menghubungkan data dari berbagai sektor.
Data Sertifikasi Lahan Ikut Masuk Pemetaan
Koordinasi dengan OPD Kabupaten Keerom turut menunjukkan pentingnya pencocokan data pertanahan dan transmigrasi.
Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom menyatakan kesiapan untuk mendukung kebutuhan data dan aspek teknis dalam kajian. Data hasil pengukuran lahan menjadi salah satu sumber penting bagi proses pemetaan kawasan.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom juga menyoroti persoalan sertifikasi lahan permukiman. Kantor Pertanahan telah memiliki data pengukuran lahan transmigrasi. Namun, sebagian transmigran masih belum memiliki sertifikat lahan permukiman.
Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom, Berth Berotabus, menilai pencocokan data dapat membantu pemerintah menemukan bagian yang masih membutuhkan tindak lanjut.
“Data-data transmigrasi terkait pengukuran sudah tersedia di Kantor Pertanahan dan sebelumnya telah dilakukan pengukuran beberapa kali. Data tersebut perlu dicocokkan agar dapat diketahui bagian mana yang masih kurang dan perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.
Persoalan lahan juga muncul dari sisi pemanfaatan. Sebagian transmigran di SP1 sudah memiliki sertifikat lahan usaha. Namun, mereka belum memanfaatkan seluruh lahan tersebut secara optimal.
Temuan itu menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan tidak cukup hanya melihat kepemilikan dan legalitas. Pemerintah juga perlu mengetahui kondisi penggunaan lahan serta peluang pengembangannya.
Senggi Punya Potensi Ekonomi yang Perlu Dikaji
Bapperida Kabupaten Keerom mendorong pemerintah melakukan review kawasan sebelum menentukan arah pengembangan Senggi.
Kajian tersebut perlu melihat posisi strategis Keerom yang berada di antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan potensi Senggi dalam mendukung pertanian dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Perwakilan Bapperida Kabupaten Keerom menyebut data kawasan yang lengkap dapat membantu pemerintah melihat peluang Senggi secara lebih menyeluruh.
“Review kawasan perlu dilakukan agar arah pengembangan Senggi dapat dilihat secara lebih utuh, termasuk dengan mempertimbangkan posisi Keerom yang berada di antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan,” ujarnya.
Bapperida juga mendorong Bagian Hukum ikut dalam pembahasan lanjutan. Tim membutuhkan informasi mengenai histori kawasan dan aspek legal dalam keputusan Bupati untuk memperkuat proses kajian.
Pemetaan Tidak Berhenti pada Status Tanah
TEP UNDIP akan menggunakan masukan dari berbagai OPD sebagai bahan penyusunan basis data dan pemetaan Kawasan Transmigrasi Senggi.
Tim tidak hanya melihat status dan legalitas lahan. Mereka juga akan mengkaji aksesibilitas, kondisi sosial ekonomi, pemanfaatan lahan, potensi kawasan, serta faktor lain yang memengaruhi perkembangan Permukiman Transmigrasi Woslay.
Pendekatan tersebut membuat pemetaan menjawab dua kebutuhan sekaligus: siapa yang memiliki lahan dan bagaimana masyarakat memanfaatkannya.
Data yang lebih lengkap juga dapat membantu pemerintah menentukan persoalan yang harus mendapat prioritas.
WebGIS Dukung Transformasi Kawasan Transmigrasi
Pengembangan WebGIS menjadi bagian dari konsep Trans Tuntas yang mendorong percepatan transformasi transmigrasi. Dalam analisisnya, TEP UNDIP turut memperkenalkan data investasi untuk melihat kesiapan kawasan secara lebih terukur.
Sistem informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara data, kondisi lapangan, dan perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah pun dapat menggunakan informasi tersebut untuk melihat persoalan sekaligus peluang kawasan.
Ke depan, TEP UNDIP akan melanjutkan pengumpulan data, pemetaan, koordinasi lintas sektor, dan analisis kawasan. Tim kemudian akan menggunakan hasil tersebut untuk menyempurnakan sistem WebGIS sesuai kebutuhan daerah.
Jika sistem berjalan sesuai rencana, pemerintah Kabupaten Keerom dapat memiliki basis informasi yang lebih kuat untuk mengelola kawasan transmigrasi. Data lintas sektor juga dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Kolaborasi TEP UNDIP dan Pemerintah Kabupaten Keerom menunjukkan peran perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi berbasis pengetahuan bagi kebutuhan daerah. Inisiatif ini juga sejalan dengan semangat “UNDIP Bermartabat, UNDIP Bermanfaat” serta mendukung SDG 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan dan SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
