EDUCARE.CO.ID – Mendirikan perusahaan bukan sekadar membuat akta dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Calon pengusaha juga perlu menentukan bentuk badan usaha, merencanakan modal, dan memilih bidang kegiatan usaha secara tepat sejak awal.
Keputusan tersebut mungkin terlihat sederhana saat bisnis baru berdiri. Namun, ketika perusahaan mulai berkembang, mencari investor, mengajukan perizinan tambahan, atau menjalin kerja sama dengan mitra besar, kekeliruan dalam pendirian dapat memicu pekerjaan administratif tambahan dan biaya yang tidak perlu.
Karena itu, calon pengusaha perlu memeriksa sejumlah aspek hukum sebelum menandatangani akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau mendirikan Commanditaire Vennootschap (CV).
Berikut tiga kesalahan yang perlu dihindari agar proses pendirian perusahaan lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis.
1. Mendirikan CV Tanpa Mempertimbangkan Rencana Beralih ke PT
Banyak pelaku usaha memilih CV ketika ingin memulai bisnis bersama rekan. Bentuk usaha ini dapat menjadi pilihan sesuai kebutuhan mereka. Namun, persoalan dapat muncul ketika bisnis berkembang dan para pemilik ingin beralih ke PT tanpa menyiapkan rencana hukumnya.
Perbedaan status hukum menjadi hal penting dalam menentukan pilihan tersebut. PT merupakan badan hukum, sedangkan CV tidak memiliki status badan hukum. Perbedaan ini memengaruhi struktur kepemilikan, pengelolaan aset, dan tanggung jawab para pihak.
Oleh sebab itu, pelaku usaha tidak bisa mengubah CV menjadi PT hanya dengan mengganti nama atau memperbarui data perusahaan. Mereka perlu merencanakan proses pendirian PT dan menangani berbagai hubungan hukum yang sebelumnya menggunakan nama CV.
Apa dampaknya bagi bisnis?
Peralihan dari CV ke PT tidak otomatis memindahkan seluruh aset, rekening bank, NIB, maupun perjanjian kerja sama. Pemilik usaha perlu memeriksa setiap dokumen dan menentukan langkah yang sesuai, termasuk memperbarui data, mengalihkan aset, atau menyesuaikan perjanjian dengan pihak ketiga.
Jika pemilik mengabaikan proses tersebut, perusahaan berpotensi menghadapi biaya pengurusan tambahan dan hambatan operasional. Selain itu, ketidaksesuaian dokumen dapat menyulitkan perusahaan saat menjalin kerja sama dengan mitra baru.
Karena itu, calon pengusaha sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan bisnis jangka panjang sebelum memilih bentuk usaha. Jika sejak awal mereka menargetkan ekspansi, kemitraan strategis, atau masuknya investor, pilihan bentuk badan usaha perlu mengikuti rencana tersebut.
Dengan perencanaan yang tepat, pemilik dapat mengurangi kebutuhan penyesuaian administratif ketika bisnis berkembang.
2. Mencantumkan Modal Disetor Tanpa Menyiapkan Bukti Setoran
Kesalahan kedua berkaitan dengan penentuan modal perusahaan. Sebagian pelaku usaha mungkin menganggap angka modal dalam akta hanya sebagai formalitas. Padahal, mereka perlu merencanakan modal secara realistis dan memastikan dokumen pendukungnya sesuai.
Undang-Undang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa paling sedikit 25 persen dari modal dasar PT harus ditempatkan dan disetor penuh. Perusahaan juga perlu membuktikan penyetoran tersebut dengan bukti yang sah. Sementara itu, pendiri pada umumnya menentukan besaran modal dasar dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus untuk bidang usaha tertentu.
Masalah dapat muncul ketika pendiri mencantumkan modal disetor dalam akta, tetapi tidak menyiapkan bukti penyetoran atau tidak mencatat transaksi secara tertib.
Mengapa bukti setoran penting?
Bukti setoran membantu perusahaan menunjukkan kesesuaian antara dokumen pendirian, realisasi modal, dan pencatatan keuangan. Dokumen yang tertata juga memudahkan perusahaan ketika mengajukan pembiayaan, menjalani pemeriksaan yang relevan, atau mengikuti proses uji tuntas bersama calon investor.
Sebaliknya, ketidaksesuaian data dapat menimbulkan pertanyaan mengenai realisasi modal dan menyulitkan pembuktian apabila muncul sengketa.
Meski begitu, pencatatan modal yang tidak sesuai tidak otomatis membuat pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atau menyebabkan pemeriksaan pajak. Konsekuensinya bergantung pada fakta, bentuk ketidaksesuaian, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagaimana cara menghindarinya?
Pertama, tentukan modal sesuai kebutuhan dan kemampuan bisnis. Kedua, pastikan para pendiri menjalankan mekanisme penyetoran sesuai ketentuan. Ketiga, simpan bukti transaksi dan catat setiap penyetoran secara tertib.
Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat menjaga konsistensi dokumen legalitas dan catatan keuangan sejak awal. Modal pun berfungsi sebagai bagian dari perencanaan bisnis, bukan sekadar angka dalam akta.
3. Memasukkan Terlalu Banyak KBLI Tanpa Memetakan Kegiatan Usaha
Kesalahan berikutnya muncul ketika pelaku usaha mencantumkan banyak Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan harapan perusahaan dapat menjalankan berbagai kegiatan pada masa mendatang.
Padahal, pemilihan KBLI perlu mengikuti aktivitas bisnis yang benar-benar direncanakan. Pelaku usaha sebaiknya tidak menambahkan kode hanya untuk memperpanjang daftar kegiatan usaha tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan persyaratan perizinannya.
Pemerintah mengatur perizinan berusaha berbasis risiko melalui PP Nomor 28 Tahun 2025. Dalam sistem tersebut, persyaratan perizinan mengikuti karakteristik dan tingkat risiko setiap kegiatan usaha.
Artinya, satu kegiatan mungkin cukup dengan NIB, sedangkan kegiatan lain membutuhkan sertifikat standar, izin tambahan, atau pemenuhan persyaratan sektoral.
Apa risiko salah memilih KBLI?
Ketika kode KBLI tidak sesuai dengan kegiatan yang dijalankan, perusahaan dapat menghadapi ketidaksesuaian data perizinan. Pelaku usaha mungkin perlu menyesuaikan data, mengurus persyaratan tambahan, atau menghentikan sementara kegiatan tertentu sampai mereka memenuhi ketentuan yang berlaku.
Namun, satu kode KBLI yang belum memenuhi persyaratan tidak otomatis menghentikan seluruh kegiatan perusahaan. Dampaknya bergantung pada jenis usaha, kewajiban yang belum terpenuhi, dan aturan yang mengaturnya.
Selain itu, pelaku usaha perlu memperhatikan perkembangan klasifikasi usaha. Pemerintah telah menerbitkan KBLI 2025 beserta pedoman penyesuaian dalam sistem perizinan. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa kesesuaian kode dengan aktivitas bisnis dan ketentuan terbaru.
Perubahan kode tidak selalu mengharuskan perusahaan mengurus seluruh izin dari awal. Pelaku usaha perlu menilai apakah perubahan tersebut hanya menyangkut klasifikasi atau juga mengubah substansi kegiatan dan persyaratan perizinannya.
Bagaimana menentukan KBLI yang sesuai?
Mulailah dengan memetakan kegiatan utama dan kegiatan pendukung perusahaan. Setelah itu, periksa kode yang sesuai, persyaratan perizinan, serta ketentuan khusus untuk setiap bidang usaha.
Jika perusahaan berencana mengembangkan lini bisnis baru, pertimbangkan kebutuhan tersebut dalam perencanaan awal. Dengan begitu, pelaku usaha dapat menentukan KBLI secara lebih terarah tanpa memasukkan kode yang tidak relevan.
Hindari Kesalahan Legalitas Sebelum Perusahaan Berdiri
Ketiga kesalahan tersebut menunjukkan bahwa pendirian PT atau CV membutuhkan perencanaan yang matang. Pelaku usaha perlu mempertimbangkan bentuk badan usaha, memastikan realisasi modal sesuai dokumen, dan memilih KBLI berdasarkan kegiatan yang akan dijalankan.
Langkah tersebut membantu perusahaan mengurangi risiko penyesuaian administratif, biaya tambahan, serta hambatan ketika bisnis mulai berkembang. Selain itu, dokumen legalitas yang tertata dapat mendukung proses kerja sama dan pengembangan usaha.
Karena itu, jangan terburu-buru menandatangani akta sebelum memahami kebutuhan bisnis dan konsekuensi dari setiap keputusan. Pemeriksaan sejak awal dapat membantu pemilik menentukan langkah yang lebih sesuai dengan rencana perusahaan.
Butuh Bantuan Mendirikan PT/CV dan Mengurus Legalitas Usaha?
Colegality.id siap membantu pelaku usaha mempersiapkan legalitas bisnis, mulai dari pendirian PT/CV hingga pengurusan NIB dan pemetaan KBLI sesuai kebutuhan usaha.