Survei P3M-UI: Kepuasan Publik terhadap Kemendikdasmen Tembus 89,8 Persen, Bukti Nyata Pendidikan Indonesia Makin Maju
EDUCARE.CO.ID, Depok, 29 Oktober 2025 — Sebuah kabar menggembirakan datang dari dunia pendidikan nasional. Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia (P3M-UI) merilis hasil survei nasional yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Kemendikdasmen mencapai 89,8 persen.
Kemendikdasmen Dinilai Berhasil Majukan Pendidikan Nasional
Survei yang dilakukan pada 1–17 Oktober 2025 ini melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi. Hasilnya, 89,8 persen masyarakat menilai kinerja Kemendikdasmen baik hingga sangat baik, sementara 89,1 persen responden optimistis program pendidikan dasar dan menengah akan terus membaik di masa mendatang.
Acara pemaparan hasil survei digelar dalam Diskusi Terbuka di Kampus UI Depok pada 23 Oktober 2025, dihadiri oleh staf pengajar, peneliti, mahasiswa, serta media nasional.
Program Unggulan Kemendikdasmen Paling Dikenal Publik
Peneliti senior P3M-UI, Dr. Prima Ariestonandri, menjelaskan bahwa pengenalan publik terhadap program unggulan Kemendikdasmen cukup tinggi, yakni berkisar 59,3–77,7 persen.
Tiga program yang paling dikenal yaitu:
-
Wajib Belajar 13 Tahun (77,7%)
-
Digitalisasi Pembelajaran (75,8%)
-
Sistem Penerimaan Murid Baru (75,0%)
Tingkat implementasi ketiga program tersebut juga mendapat penilaian positif antara 96,0–98,7 persen, menunjukkan kepercayaan kuat masyarakat terhadap keberhasilan program pendidikan nasional.
Pendidikan Nasional dan Peran Daerah
Dalam sesi panelis, Guru Besar FIA UI Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum menegaskan pentingnya sinergi antara Kemendikdasmen dan pemerintah daerah. Ia menyoroti bahwa setelah otonomi daerah, tanggung jawab layanan pendidikan dasar dan menengah berada di daerah, sehingga keberhasilan Kemendikdasmen sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah.
Langkah ke Depan: Kolaborasi dan Evaluasi Kebijakan
Kepala P3M-UI, Prof. Dr. Wahyu Sulistiadi, menambahkan bahwa survei ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek penelitian dan evaluasi kebijakan pendidikan. Ia berharap kajian selanjutnya tidak hanya fokus pada opini publik, tetapi juga melibatkan peran para pemangku kepentingan agar pembangunan pendidikan dasar dan menengah semakin merata di seluruh Indonesia.
( SCP )
