Kemendikdasmen Luncurkan Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya, Buka Akses Keterampilan Kerja dan Wirausaha

educare.co.id, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan program bertajuk Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya, sebuah inisiatif yang ditujukan untuk memberdayakan anak-anak putus sekolah (APS) dari jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

Peluncuran program yang mengusung tema “Kembali Berdaya, Kembali Bermakna” ini dilaksanakan di Jakarta dan menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP) di berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk membuka akses keterampilan kerja dan wirausaha bagi APS agar mampu mandiri dan bersaing di dunia kerja maupun usaha.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah.

“Langkah ini menjadi komitmen kami untuk mengaktifkan kembali pendidikan nonformal. Karena saat ini, yang dituntut adalah kompetensi keahlian tidak hanya ijazah. Program ini memberikan peluang lebih besar untuk anak putus sekolah dapat bersaing di dunia kerja maupun merintis usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Menteri Abdul Mu’ti, dalam siaran tertulis Dikdasmen (7/7).

Ia menambahkan, program ini merupakan solusi konkret untuk menurunkan angka pengangguran sekaligus mengurangi jumlah APS, terutama dari SMK. Menteri Abdul Mu’ti juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan gerakan ini.

“Program PKK dan PKW juga bentuk partisipasi semesta dalam memastikan bahwa pendidikan benar-benar hadir untuk semua dan setiap anak Indonesia memiliki ruang untuk kembali berdaya dan kembali bermakna,” tambahnya.

Apresiasi terhadap inisiatif ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Ia menilai program tersebut relevan dengan kebutuhan saat ini, terutama dalam menjawab tantangan pengangguran dan pemberdayaan ekonomi lokal.

“Gerakan ini menjawab tantangan pengangguran dan menggerakan ekonomi lokal di daerah masing-masing. Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas dalam revitalisasi terutama link and match bersama industri dalam keberhasilan program,” ujar Hadrian.

Pelatihan Vokasional dan Dukungan Kolaboratif

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menekankan bahwa program ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang langsung dapat diaplikasikan dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

“APS dari SMK ini akan mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan DUDI secara intensif selama satu sampai dua bulan sebagai bekal mereka untuk terjun ke dunia usaha maupun dunia industri,” terang Tatang.

Ia menjelaskan bahwa program akan dilaksanakan secara nasional, menjangkau 33 provinsi dan menggandeng 245 LKP. Wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal juga menjadi sasaran utama, demi pemerataan akses dan kesempatan.

Pemerintah daerah, lanjut Tatang, memiliki peran penting dalam menyediakan data APS dan memfasilitasi mereka untuk mengikuti pelatihan yang digelar di LKP berpengalaman dan memiliki jejaring kerja sama dengan DUDI, UMKM, hingga platform digital.

“Jadi, selesai program, untuk yang memilih PKK, APS SMK ini dapat langsung bekerja maksimal satu tahun setelah selesai program karena LKP penyelenggara telah bekerja sama dengan DUDI dan peserta juga sudah mengikuti uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi. Sementara untuk peserta PKW, mereka bisa langsung membuka usaha karena selain ada pendampingan usaha, peserta juga diberikan bantuan modal usaha. Misalnya, untuk membeli bahan baku dan sebagainya,” jelas Tatang.

Menjawab Tantangan Daerah

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menyambut baik program ini dan menilai kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mengatasi tingginya angka APS di daerah.

“Para APS tetap menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendukung mereka sehingga memiliki bekal untuk bekerja maupun berwirausaha. Pelaksanaan PKK dan PKW di berbagai LKP harus melihat potensi lokal sehingga lulusan mampu terserap ke dunia kerja dan merintis usaha berkelanjutan,” pesan Purwanto.

Sementara itu, salah satu LKP pelaksana program, LKP Dwi Tunggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat, telah menyiapkan pelatihan tata busana bagi 14 peserta APS dari wilayah sekitarnya.

“Mereka rata-rata putus sekolah karena faktor ekonomi, malas sekolah, atau karena kenakalan remaja. Mereka sangat antusias dengan program ini,” ujar pimpinan LKP Dwi Tunggal, Sulaeha.

Salah satu peserta, Nabila Aditya, mengungkapkan harapannya terhadap program ini. Sejak putus sekolah pada 2023 dari SMK Riyadhul Jannah, Subang, Nabila harus bekerja serabutan demi menghidupi keluarganya.

“Ini seperti melanjutkan mimpi saya. Saya dulu SMK Jurusan Tata Busana, tapi tidak pernah ikut praktikum karena tidak ada biaya. Dengan program ini, saya berharap bisa membuka usaha menjahit sendiri di rumah seperti mimpi saya dulu,” kata Nabila.

Dengan menyasar langsung kebutuhan dan potensi peserta, program Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya diharapkan tidak hanya menjadi jembatan kembali ke dunia produktif, tetapi juga membuka lembaran baru kehidupan bagi ribuan generasi muda Indonesia.