EDUCARE.CO.ID – Indonesia mendorong lahirnya aturan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) global yang lebih berpihak kepada anak. Usulan tersebut disampaikan dalam forum perdana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tata kelola AI secara khusus.
Berdasarkan sumber rilis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dalam Global Dialogue on AI Governance di Jenewa, Swiss, Selasa (7/7/2026).
Forum tersebut menjadi pertemuan pertama PBB yang secara khusus membahas tata kelola AI di tingkat global. Sebanyak 108 negara anggota PBB menghadiri forum tersebut. Para kepala pemerintahan, menteri, dan pimpinan organisasi internasional ikut berdiskusi mengenai masa depan kecerdasan artifisial.
Indonesia Minta Perlindungan Anak Jadi Prioritas
Indonesia mengajak negara-negara anggota PBB membentuk koalisi global yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam pengembangan AI.
Selain itu, Indonesia juga mendorong penyusunan standar internasional yang mampu melindungi anak dari risiko eksploitasi algoritma. Di saat yang sama, pemerintah berharap aturan tersebut tetap memberi ruang bagi inovasi dan perkembangan teknologi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan forum ini menjadi kesempatan penting untuk membangun tata kelola AI yang lebih inklusif.
“Dialog ini menjadi kesempatan penting untuk membangun tata kelola AI global yang inklusif, berpusat pada manusia, berorientasi pada pembangunan, dan diperkuat melalui kerja sama internasional,” ujar Meutya.
Indonesia Tawarkan Pengalaman PP TUNAS
Indonesia tidak hanya menyampaikan gagasan. Pemerintah juga memperkenalkan pengalaman nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Regulasi tersebut mengatur perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah membatasi akses anak berusia di bawah 16 tahun terhadap platform digital yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Meutya menjelaskan implementasi PP TUNAS sudah memberikan hasil nyata. Selama lima bulan pertama, pemerintah berhasil melindungi sekitar lima juta akun anak.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa regulasi mampu berjalan berdampingan dengan inovasi teknologi.
AI Harus Mendukung Pembangunan Negara Berkembang
Indonesia juga menegaskan bahwa AI harus menjadi alat pembangunan yang memberi manfaat bagi semua negara.
Menurut Meutya, Presiden Prabowo Subianto memandang AI bukan sekadar teknologi yang harus diawasi risikonya. Sebaliknya, AI perlu membantu mempercepat pembangunan, khususnya di negara berkembang.
Karena itu, Indonesia meminta tata kelola AI global ikut menjawab berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi akses teknologi, pembangunan infrastruktur digital, tata kelola data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembiayaan.
“AI harus menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, bukan hanya teknologi yang dinikmati oleh negara-negara maju,” tegas Meutya.
Pemerintah Siapkan Etika AI Nasional
Di dalam negeri, pemerintah juga menyusun regulasi baru berupa Peta Jalan dan Etika AI Nasional.
Regulasi tersebut akan menjadi pedoman pengembangan AI di berbagai sektor. Pemerintah ingin memastikan pemanfaatan AI berlangsung secara transparan, bertanggung jawab, dan tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan utama.
Indonesia Ajak Dunia Perkuat Kolaborasi
Indonesia turut mengajak negara-negara anggota PBB memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan AI.
Pemerintah mengusulkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemitraan teknologi, akses komputasi awan, pengembangan AI berbasis bahasa lokal, hingga dukungan pembiayaan yang lebih merata.
Selain itu, Indonesia mendorong penerapan prinsip interoperabilitas. Dengan pendekatan tersebut, setiap negara dapat membangun regulasi sesuai kebutuhan masing-masing tanpa kehilangan standar perlindungan yang kuat.
Melalui usulan tersebut, Indonesia berharap tata kelola AI global mampu menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat dunia.
