EDUCARE.CO.ID – Bisnis konstruksi membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan mengerjakan proyek. Pengusaha juga perlu menyiapkan legalitas yang sesuai dengan bidang usaha.
Salah satu legalitas penting bagi badan usaha jasa konstruksi adalah SBUJK atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sertifikat ini menunjukkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha dalam menjalankan pekerjaan konstruksi.
Karena itu, pengusaha perlu memahami SBUJK sebelum mengambil proyek. Terlebih lagi, sejumlah proyek memiliki persyaratan legalitas dan sertifikasi tertentu.
Berdasarkan sumber informasi mengenai jasa konstruksi, SBUJK menjadi bagian penting dalam pemenuhan legalitas sekaligus penguatan profesionalitas badan usaha.
Apa Itu SBUJK?
SBUJK adalah sertifikat untuk badan usaha yang menjalankan kegiatan jasa konstruksi. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) menerbitkan sertifikat ini sesuai ketentuan sertifikasi jasa konstruksi yang berlaku.
SBUJK menunjukkan bidang pekerjaan dan kemampuan badan usaha. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan pekerjaan sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang dimilikinya.
Pengusaha juga perlu menyesuaikan SBUJK dengan bidang usaha. Sebab, setiap perusahaan dapat memiliki kebutuhan klasifikasi yang berbeda.
Jadi, perusahaan sebaiknya tidak asal memilih jenis SBUJK. Pemilihan yang tepat perlu mempertimbangkan kegiatan usaha, KBLI, serta pekerjaan yang ingin perusahaan jalankan.
Dasar Hukum SBUJK
Ketentuan mengenai jasa konstruksi mengacu pada beberapa regulasi. Di antaranya:
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Berbagai peraturan Menteri PUPR dan ketentuan LPJK terkait jasa konstruksi.
Melalui aturan tersebut, pemerintah menetapkan standar dan ketentuan bagi penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.
Karena itu, pengusaha perlu mengikuti aturan yang berlaku. Perusahaan juga perlu memperbarui pemahaman ketika pemerintah mengeluarkan regulasi baru.
Jenis SBUJK yang Perlu Pengusaha Ketahui
SBUJK memiliki klasifikasi berdasarkan bidang pekerjaan. Oleh sebab itu, pengusaha perlu mengetahui jenis layanan yang sesuai dengan kegiatan bisnisnya.
1. Jasa Konsultansi Konstruksi
Pertama, ada jasa konsultansi konstruksi. Bidang ini mencakup layanan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan proyek.
Contohnya meliputi:
- Jasa perencanaan konstruksi.
- Jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
- Layanan manajemen dan aspek teknis proyek.
Melalui layanan tersebut, konsultan membantu klien menyiapkan maupun mengawasi pekerjaan konstruksi.
2. Jasa Pelaksana Konstruksi
Selanjutnya, terdapat jasa pelaksana konstruksi atau kontraktor. Bidang ini mencakup berbagai pekerjaan pembangunan.
Beberapa contohnya yaitu:
- Bangunan gedung, seperti gedung komersial dan bangunan residensial.
- Bangunan sipil, seperti jalan, jembatan, dan irigasi.
- Instalasi mekanikal dan elektrikal, seperti listrik, AC, dan perpipaan.
- Jasa konstruksi spesialis, termasuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu.
- Berbagai pekerjaan pelaksanaan konstruksi lainnya.
Namun, perusahaan tetap perlu memilih klasifikasi yang sesuai dengan kegiatan usaha. Dengan begitu, legalitas perusahaan dapat mendukung pekerjaan yang dijalankan.
3. Jasa Konstruksi Terintegrasi
Selain dua kelompok tersebut, ada pula jasa konstruksi terintegrasi. Layanan ini menggabungkan beberapa tahapan pekerjaan dalam satu layanan.
Salah satu contohnya adalah konsep design and build. Dalam model tersebut, proses perencanaan dan pelaksanaan konstruksi berjalan dalam satu rangkaian pekerjaan.
Kualifikasi SBUJK Menentukan Kemampuan Usaha
Selain jenis pekerjaan, SBUJK juga mengenal kualifikasi badan usaha. Kualifikasi tersebut berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menangani pekerjaan konstruksi.
Secara umum, kualifikasinya mencakup:
- Kecil: K1, K2, dan K3.
- Menengah: M1 dan M2.
- Besar: B1 dan B2.
Karena itu, pengusaha perlu memilih kualifikasi berdasarkan kapasitas perusahaan. Target proyek juga perlu menjadi pertimbangan.
Dengan memilih kualifikasi yang sesuai, perusahaan dapat lebih mudah menyesuaikan legalitas dengan kebutuhan bisnis. Sebaliknya, pilihan yang tidak tepat dapat menimbulkan kendala saat perusahaan mengikuti proyek tertentu.
Kenapa SBUJK Penting bagi Pengusaha Konstruksi?
SBUJK bukan hanya dokumen administrasi. Lebih dari itu, sertifikasi dapat mendukung berbagai kebutuhan bisnis konstruksi.
Memperkuat Legalitas Perusahaan
Pertama, SBUJK membantu perusahaan memenuhi ketentuan legalitas pada sektor jasa konstruksi.
Karena itu, pengusaha perlu memastikan sertifikat sesuai dengan bidang usaha. Dokumen yang tepat juga membantu perusahaan menjalankan kegiatan secara lebih tertib.
Meningkatkan Kepercayaan Klien
Selanjutnya, sertifikasi dapat memperkuat kredibilitas perusahaan. Klien dan calon mitra dapat melihat bidang serta kualifikasi yang dimiliki badan usaha.
Dengan demikian, SBUJK dapat menjadi salah satu bagian dari profil profesional perusahaan ketika mencari proyek baru.
Membuka Peluang Proyek
SBUJK juga berkaitan dengan persyaratan pada proyek tertentu. Terlebih lagi, beberapa proyek pemerintah maupun swasta menetapkan dokumen legalitas dan sertifikasi sebagai bagian dari persyaratan.
Oleh sebab itu, perusahaan yang ingin memperluas pasar perlu memastikan dokumen legalitasnya sudah sesuai.
Meningkatkan Daya Saing
Pasar konstruksi memiliki persaingan yang ketat. Karena itu, perusahaan perlu menunjukkan kesiapan dari sisi legalitas dan kemampuan usaha.
SBUJK dapat membantu perusahaan membangun profil yang lebih profesional di hadapan klien dan mitra bisnis.
Mendukung Kepatuhan Usaha
Selain untuk kebutuhan proyek, sertifikasi membantu perusahaan menjalankan kegiatan sesuai klasifikasi usaha.
Dengan begitu, perusahaan dapat mengurangi risiko akibat ketidaksesuaian bidang pekerjaan dengan legalitas yang dimiliki.
SBUJK dan Pajak Jasa Konstruksi
SBUJK juga berkaitan dengan pembahasan pajak jasa konstruksi. Namun, pengusaha perlu berhati-hati saat menentukan tarif pajak.
Jenis pekerjaan, status sertifikasi, kualifikasi usaha, dan aturan perpajakan dapat memengaruhi perhitungan PPh Final jasa konstruksi. Karena itu, perusahaan tidak sebaiknya langsung menggunakan satu tarif untuk semua pekerjaan.
Selain itu, aturan perpajakan dapat mengalami perubahan. Pengusaha perlu mengecek ketentuan terbaru sebelum menghitung kewajiban pajak.
Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari kesalahan dalam menentukan tarif maupun melakukan pelaporan pajak.
Jangan Asal Memilih SBUJK
Setiap perusahaan konstruksi memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pengusaha perlu melihat beberapa hal sebelum mengurus SBUJK.
Pertama, cek KBLI dan bidang usaha. Selanjutnya, tentukan pekerjaan konstruksi yang ingin perusahaan jalankan.
Setelah itu, perusahaan dapat menyesuaikan klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Pengusaha juga perlu menyiapkan persyaratan badan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut penting agar sertifikasi benar-benar mendukung kegiatan bisnis. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya memiliki dokumen legalitas, tetapi juga mendapatkan sertifikasi yang sesuai kebutuhan.
SBUJK Bukan Sekadar Formalitas
Pada akhirnya, SBUJK memiliki peran penting dalam bisnis konstruksi. Sertifikat ini membantu perusahaan memenuhi kebutuhan legalitas sekaligus menunjukkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha.
Selain itu, SBUJK dapat mendukung kredibilitas perusahaan dan membuka peluang untuk mengikuti proyek dengan persyaratan tertentu.
Karena itu, pengusaha konstruksi sebaiknya tidak menganggap SBUJK sebagai formalitas semata. Pilih klasifikasi dan kualifikasi sesuai bidang usaha agar legalitas benar-benar mendukung perkembangan bisnis.
Butuh Bantuan Mengurus SBUJK?
Menentukan SBUJK yang sesuai bisa menjadi tantangan, terutama ketika pengusaha harus mencocokkan KBLI, bidang pekerjaan, klasifikasi, kualifikasi, dan persyaratan.
Colegality.id dapat membantu mengecek kebutuhan SBUJK sesuai bidang usaha kamu. Cukup kirimkan KBLI atau jelaskan bidang usaha konstruksi yang dijalankan.
Selanjutnya, tim Colegality akan membantu mengecek jenis SBUJK yang sesuai, persyaratan, proses pengurusan, serta estimasi biayanya.