EDUCARE.CO.ID – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Barat. Upaya ini berlanjut melalui penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
Berdasarkan sumber rilis Kemen PPPA, RTL bertujuan memastikan hasil pelatihan memberi dampak nyata di daerah. Program ini juga menitikberatkan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di wilayah rawan bencana.
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat Kemen PPPA, Dian Ekawati, menegaskan pentingnya tindak lanjut setelah pelatihan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menerapkan hasil kegiatan sesuai kebutuhan setempat.
Kemen PPPA akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Koordinasi ini bertujuan memantau perkembangan RTL dan memetakan kebutuhan program selanjutnya.
“Kami berharap kegiatan ini tidak berakhir sampai pada hari ketiga. Apa yang telah diperoleh dapat diterapkan di daerah dan terus dikembangkan melalui diskusi, ide, dan inovasi. Dalam lima bulan ke depan, kami akan melanjutkan koordinasi dan meninjau hasil kegiatan sebagai bahan melihat perkembangan dan kebutuhan penguatan di daerah,” ujar Dian.
Sumbar Siapkan Penguatan Kelembagaan Subklaster
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti RTL. Rencana tersebut mencakup advokasi kepada perangkat daerah dan penguatan kelembagaan subklaster.
Pemerintah daerah juga berencana membentuk atau memperbarui Surat Keputusan (SK). Dokumen ini akan menjadi dasar pembagian tugas dan koordinasi antarpihak.
Langkah tersebut menyasar Subklaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPKBGPP). Penguatan kelembagaan diharapkan memperjelas peran setiap pihak dalam menjalankan program perlindungan.
Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, Sri Fuji Lestari, menyebut penguatan kelembagaan sebagai salah satu prioritas RTL.
Ia menilai advokasi kepada perangkat daerah perlu berjalan agar subklaster dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
“Untuk tindak lanjut ke depan, kami akan melakukan advokasi kepada perangkat daerah terkait untuk memperkuat subklaster PPKBGPP. Salah satunya dengan membentuk tim PPKBGPP atau menyesuaikan dan melengkapi Surat Keputusan (SK) yang sudah ada, sehingga pelaksanaan tugas dan koordinasi dapat berjalan lebih jelas,” ujar Sri.
Perkuat Kapasitas Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana
RTL juga menargetkan peningkatan kapasitas perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Fokusnya mencakup masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.
Program ini akan memperkuat pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Materi edukasi juga mencakup dampak bencana dan perubahan iklim terhadap kelompok rentan.
Selain itu, program ini akan membekali masyarakat dengan pengetahuan mengenai adaptasi dan mitigasi risiko. Bekal tersebut penting untuk membantu mereka mengenali ancaman serta mengambil langkah yang sesuai.
Sri menegaskan bahwa perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya membutuhkan pemahaman yang memadai. Pengetahuan tentang risiko bencana dapat mendukung kesiapsiagaan sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan berbasis gender.
“Penguatan kapasitas juga menjadi bagian dari rencana tindak lanjut, khususnya bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya di daerah rawan bencana. Kami perlu meningkatkan pemahaman mereka mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, termasuk memahami dampak bencana dan perubahan iklim serta langkah-langkah adaptasi dan mitigasinya,” jelas Sri.
Kemen PPPA Buka Ruang Kolaborasi Lintas Lembaga
Pelaksanaan RTL turut mendorong keterlibatan organisasi masyarakat dan lembaga terkait. Kolaborasi ini bertujuan memperluas edukasi serta mendukung akses terhadap layanan perlindungan.
Sejumlah agenda masuk dalam rencana tindak lanjut. Agenda tersebut meliputi edukasi mekanisme pengaduan, dukungan psikososial dan kesehatan, serta peningkatan kapasitas relawan.
Program ini juga mencakup pemberdayaan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Berbagai pihak dapat berkolaborasi sesuai peran dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Kerja sama lintas lembaga diharapkan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, penyedia layanan, relawan, dan masyarakat. Koordinasi yang baik juga dapat membantu pihak terkait merespons kebutuhan warga saat bencana meningkatkan risiko kekerasan.
RTL Jadi Langkah Lanjutan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kemen PPPA mendorong pemerintah daerah menerjemahkan hasil pelatihan menjadi program berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan mengoptimalkan layanan perlindungan.
Koordinasi lintas sektor juga memegang peran penting dalam pelaksanaan program. Setiap pihak perlu menyesuaikan langkahnya dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Melalui RTL, Kemen PPPA berharap penguatan kapasitas tidak berhenti pada kegiatan pelatihan. Pemerintah daerah bersama mitra terkait perlu melanjutkan upaya tersebut agar perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya memperoleh perlindungan yang lebih baik di wilayah rawan bencana.