EDUCARE.CO.ID – Sekolah di wilayah rawan bencana membutuhkan perhatian lebih, terutama ketika banjir berulang mengganggu kegiatan belajar. Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam dialog Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat bersama guru dan kepala sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (26/9).
Pemerintah menilai revitalisasi sekolah bukan sekadar memperbaiki bangunan yang rusak. Program tersebut juga harus memastikan siswa tetap memiliki ruang belajar yang aman dan layak ketika bencana melanda.
Di Demak, pemerintah telah menjalankan revitalisasi pada 89 satuan pendidikan pada 2025. Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan 111 satuan pendidikan untuk mendapatkan revitalisasi pada tahap berikutnya.
Sekolah Rawan Banjir Jadi Perhatian
Sejumlah sekolah di Demak berada di wilayah yang berulang kali mengalami banjir. Kondisi tersebut membuat kerusakan fasilitas pendidikan menjadi persoalan yang perlu segera pemerintah tangani.
Untuk lokasi tertentu, pemerintah juga mempertimbangkan konsep bangunan yang lebih sesuai dengan karakter wilayah, termasuk sekolah panggung.
Pendekatan tersebut bertujuan mengurangi risiko gangguan pembelajaran ketika banjir kembali terjadi.
Atip menegaskan bahwa pemerintah perlu menempatkan sekolah di daerah bencana sebagai salah satu prioritas.
“Prioritas pertama adalah penyelesaian sekolah-sekolah di daerah bencana. Siswa tidak boleh kehilangan tempat dan waktu belajar karena fasilitasnya rusak akibat bencana,” ujar Atip.
Menurutnya, kerusakan fasilitas tidak boleh membuat siswa kehilangan kesempatan mengikuti pembelajaran.
Pemerintah Daerah Didorong Ikut Menentukan Prioritas
Dalam dialog tersebut, Kepala SD Negeri Batursari 1, Suwono, meminta pemerintah melibatkan pemerintah daerah dalam menentukan sekolah penerima revitalisasi.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki informasi mengenai kondisi sekolah yang berlangsung langsung di lapangan. Data tersebut dapat membantu pemerintah menentukan kebutuhan secara lebih tepat.
Menanggapi aspirasi itu, Atip mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian khusus kepada sekolah dengan kerusakan berat, terutama yang berada di kawasan terdampak bencana.
Selain penentuan prioritas, ia mengingatkan pentingnya pengawasan bersama selama pembangunan berlangsung. Pengawasan tersebut perlu memastikan pekerjaan sesuai kebutuhan, spesifikasi, dan aturan yang berlaku.
Revitalisasi Harus Kembalikan Fungsi Sekolah
Berdasarkan sumber rilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah menempatkan revitalisasi sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
Karena itu, perbaikan tidak boleh berhenti pada bangunan fisik. Setelah proses revitalisasi selesai, sekolah harus kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat siswa belajar.
Atip menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi tidak hanya terlihat dari bangunan yang berdiri kembali.
“Yang kita bangun bukan hanya bangunannya. Yang harus kita pastikan adalah anak-anak tetap punya tempat untuk belajar,” kata Atip.
Pesan tersebut menegaskan bahwa fasilitas pendidikan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan proses belajar siswa.
Guru TK Belum S1 Didorong Melanjutkan Pendidikan
Selain membahas kondisi sekolah, dialog di Demak juga menyoroti persoalan kualifikasi pendidik.
Kepala TKN Pembina Mranggen, Istirokah, menyampaikan kebutuhan guru TK yang telah mengajar lebih dari 20 tahun, tetapi belum memiliki ijazah S1.
Kondisi tersebut membuat sebagian guru belum dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan proses sertifikasi.
Atip menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan beasiswa bagi guru yang perlu memenuhi kualifikasi D4/S1.
Sementara itu, pemerintah masih mengkaji aspirasi terkait pendidik PAUD nonformal. Pembahasan tersebut mempertimbangkan regulasi serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Demak Catat Sekitar 8.000 Anak Tidak Sekolah
Persoalan lain muncul dari angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Demak.
Data sementara per 31 Agustus mencatat sekitar 8.000 anak tidak sekolah. Pemerintah masih melakukan verifikasi untuk memastikan data tersebut tidak mengalami pengulangan dan setiap anak dapat teridentifikasi dengan tepat.
Kepala SMP Negeri 2 Mranggen, Heri Sarwanto, menyampaikan bahwa sekolah menghadapi tuntutan yang semakin kompleks. Di sisi lain, sebagian keluarga masih memandang pendidikan dari manfaat bantuan yang mereka terima.
Ia juga mempertanyakan pendekatan untuk menangani anak yang belum memiliki kemauan kembali ke sekolah formal.
Atip menjelaskan bahwa pemerintah perlu memperluas cara pandang mengenai pendidikan. Menurutnya, proses belajar tidak selalu harus berlangsung melalui sekolah formal.
Pemerintah dapat menggunakan jalur lain, termasuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Tujuan sekolah bukan semata-mata untuk mencari kerja, tetapi agar kita menjadi manusia yang cerdas,” ujarnya.
Gardu Teladan dan PKBM Jadi Bagian Penanganan ATS
Pemerintah Kabupaten Demak menjalankan pendekatan lintas sektor untuk menangani anak tidak sekolah.
Salah satunya melalui Gerakan Terpadu Temukan, Layanan, dan Integrasikan (Gardu Teladan). Pemerintah juga melibatkan PKBM dan program Ayo Sekolah Kembali.
Pendekatan tersebut bertujuan menemukan anak yang belum bersekolah, mengetahui penyebabnya, lalu menghubungkan mereka dengan layanan pendidikan yang sesuai.
Dengan demikian, penanganan ATS tidak hanya mengandalkan sekolah formal. Pemerintah juga dapat menggunakan jalur pendidikan alternatif sesuai kondisi masing-masing anak.
Demak Butuh Ratusan Formasi Guru
Kebutuhan tenaga pendidik juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Haris Wahyudi Ridwan, menyebut sekitar 20 guru dan tenaga kependidikan memasuki masa pensiun setiap bulan.
Jika dihitung selama satu tahun, jumlah tersebut mencapai lebih dari 200 orang.
Persoalan semakin terasa karena Demak belum mendapatkan formasi penerimaan tenaga pendidik yang mencukupi dalam dua tahun terakhir.
Pemerintah daerah berharap kebutuhan sekitar 400 formasi dapat terpenuhi untuk mengurangi kekosongan tenaga pendidik di sekolah.
Atip mengatakan pemerintah terus menata kebutuhan dan pengelolaan guru secara bertahap. Pemerintah juga menyesuaikan langkah tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
Revitalisasi Sekolah Harus Berjalan Bersama dengan Penguatan Guru
Persoalan pendidikan di Demak menunjukkan bahwa pembangunan sekolah tidak berdiri sendiri.
Bangunan yang aman memang menjadi kebutuhan dasar. Namun, sekolah juga membutuhkan guru yang cukup, pendidik dengan kualifikasi yang sesuai, serta strategi untuk menjangkau anak yang belum bersekolah.
Karena itu, revitalisasi 89 sekolah dan usulan 111 sekolah berikutnya perlu berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia pendidikan.
Di wilayah rawan bencana, pendekatan tersebut menjadi semakin penting. Siswa membutuhkan bangunan yang aman agar tetap dapat belajar. Pada saat yang sama, mereka juga membutuhkan guru dan sistem pendidikan yang mampu menjangkau kebutuhan mereka.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan persoalan pendidikan di Demak tidak hanya selesai pada pembangunan fisik. Lebih jauh, setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memperoleh layanan pendidikan yang layak.