EDUCARE.CO.ID – Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia akan menggelar Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Forum ini menjadi ruang untuk memperkuat ekosistem musik nasional dan mendorong tindak lanjut berbagai rekomendasi strategis.
KMI 2026 mengusung tema “Bergerak Bersama Mengimplementasikan Ekosistem Musik Indonesia yang Berdaulat”. Melalui agenda ini, Kementerian Kebudayaan ingin memperluas kolaborasi lintas sektor sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku musik, terutama dari kawasan Indonesia Timur.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa KMI bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, forum ini menjadi bagian dari upaya negara memajukan kebudayaan nasional, sebagaimana amanat Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945.
“Konferensi Musik Indonesia juga merupakan bagian yang sangat penting untuk membangun serta mengembangkan ekosistem musik Indonesia sebagaimana telah dicanangkan,” ujar Fadli dalam taklimat media KMI 2026 di Gedung Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa musik juga memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif. Karena itu, Kementerian Kebudayaan terus mendorong pengembangan talenta dan penguatan ekosistem seni, termasuk musik.
Makassar Jadi Pusat Pertemuan Musik Indonesia Timur
Kementerian Kebudayaan memilih Makassar sebagai lokasi KMI 2026 karena kota ini memiliki peran penting dalam ekosistem musik Indonesia Timur. Makassar juga menjadi titik temu bagi komunitas musik dari berbagai daerah, termasuk Papua, Manado, dan Maluku.
Forum ini akan mempertemukan musisi, produser, komunitas, asosiasi, serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Mereka dapat bertukar gagasan dan membahas langkah konkret untuk memperkuat industri musik nasional.
Fadli Zon juga menyoroti kekayaan musik tradisi Indonesia. Menurutnya, keberagaman etnis di Tanah Air menghadirkan karakter dan tradisi musik yang berbeda di setiap daerah.
Perkembangan teknologi digital turut membuka peluang baru bagi musik Indonesia. Musisi kini dapat memperkenalkan karya kepada audiens yang lebih luas, mulai dari musik tradisional hingga karya kontemporer.
Kementerian Kebudayaan melihat peluang tersebut sebagai jalan untuk memperluas jangkauan musik Nusantara ke tingkat global. Namun, upaya ini membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar ekosistem musik nasional tumbuh secara berkelanjutan.
Royalti, Musik AI, hingga Perlindungan Musisi Jadi Agenda
KMI 2026 akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari konferensi utama, kelas intensif, sesi internasional, bincang publik, hingga lokakarya. Panitia juga menyiapkan sesi dengar karya, festival musik, dan panggung pertunjukan.
Sejumlah isu strategis akan menjadi pembahasan utama dalam forum tersebut. Topiknya mencakup tata kelola royalti, penerapan revisi regulasi hak cipta, serta etika pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dalam musik.
Peserta juga akan membahas data mining dan pengembangan basis data musik. Agenda lain mencakup lisensi kekayaan intelektual, kolaborasi musik dan film, serta pendidikan musik.
Selain itu, KMI 2026 akan menyoroti ketersediaan tempat pertunjukan (venue) dan perizinan acara. Forum ini juga membahas potensi ekonomi industri musik, perlindungan pekerja musik, serta peningkatan kesejahteraan pelaku industri.
Isu kesetaraan perempuan, dukungan bagi musik tradisi dan religi, serta pengembangan ekspor musik Indonesia turut masuk dalam agenda. Pembahasan tersebut diharapkan membantu para pemangku kepentingan merumuskan langkah yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Libatkan Pemerintah, Musisi, dan Pelaku Industri
Kementerian Kebudayaan menilai penguatan ekosistem musik membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Karena itu, KMI 2026 melibatkan berbagai kementerian, lembaga, asosiasi, perusahaan, dan pelaku musik.
Dalam taklimat media, sejumlah tokoh turut hadir, antara lain Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpan Pinjam Indonesia Anggito Abimanyu, Co-Founder Indonesia World Music Series Aristofani Fahm, serta Staf Ahli Wali Kota Makassar Andi Fadly Arifuddin.
Komponis Otto Sidharta dan musisi Gilang Ramadhan juga hadir dalam kegiatan tersebut. Perwakilan Danantara, Garuda Indonesia, Pertamina, serta sejumlah asosiasi dan pegiat musik turut mengikuti diskusi.
Fadli Zon hadir bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo. Sejumlah pejabat Kementerian Kebudayaan juga mendampingi, termasuk Ahmad Mahendra, Restu Gunawan, Fryda Lucyana, dan Annisa Rengganis.
Fadli menegaskan bahwa kemajuan musik Indonesia tidak dapat bertumpu pada satu institusi. Pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan masyarakat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Dorong Musik Indonesia Berdaulat di Negeri Sendiri
Kementerian Kebudayaan ingin KMI 2026 menghasilkan langkah nyata bagi pengembangan musik nasional. Forum ini tidak hanya membahas tantangan industri, tetapi juga membuka ruang kolaborasi untuk memperluas peluang musisi Indonesia.
Fadli Zon menekankan bahwa musik Indonesia perlu memiliki posisi kuat di pasar domestik. Pada saat yang sama, pelaku musik tetap dapat menghargai keberagaman musik dari berbagai negara.
“Musik Indonesia harus menjadi tuan rumah di negara sendiri, berdaulat dulu di Indonesia. Artinya, kita tidak menjadi pasar dari produk-produk musik lain, namun tetap mengapresiasi seluruh jenis musik yang universal,” pungkas Fadli.
Berdasarkan berita Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mengenai Konferensi Musik Indonesia 2026, kegiatan ini akan berlangsung di Makassar pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. KMI 2026 berfokus pada penguatan ekosistem musik nasional melalui kolaborasi lintas sektor dan pembahasan isu strategis, mulai dari royalti, hak cipta, teknologi AI, hingga kesejahteraan pekerja musik.