CDT Talks #3 Dorong Transformasi Digital Pendidikan Berbasis Data dan Kolaborasi

educare.co.id, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menggelar Collaborative Digital Transformation Talks (CDT Talks) edisi ketiga sebagai upaya mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam transformasi digital pendidikan. Kegiatan yang mengusung tema “Dari Data ke Dampak: Merumuskan Kebijakan Pendidikan yang Berdaya Guna“ ini diselenggarakan secara luring di Ruang Inovasi Gedung Pusdatin, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Rumah Pendidikan, Rabu (25/6).

Acara tersebut menghadirkan para pakar dari lembaga pemerintah, swasta, dan pemda untuk membahas bagaimana data dapat diolah menjadi dasar kebijakan yang relevan dan berdampak dalam dunia pendidikan.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Yudhistira Nugraha, dalam paparannya menekankan pentingnya membangun ekosistem data pendidikan melalui pendekatan Sensing, Understanding, dan Acting.

“Transformasi pendidikan tidak bisa terjadi tanpa tata kelola data yang kuat, literasi data di semua level, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan setiap keputusan berdampak nyata bagi peserta didik,” ujarnya dalam siaran tertulis dikdasmen (30/6).

Yudhistira menjelaskan, sejak 2011 penguatan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan pendidikan. Menurutnya, validitas, integrasi, dan keberlanjutan data menjadi kunci dalam membangun ekosistem pendidikan yang tangguh.

“Membangun ekosistem pendidikan bukan hanya soal digitalisasi, tapi komitmen negara dalam memastikan hak belajar setiap warga negara terpenuhi melalui data yang akurat dan saling terkoneksi,” tambahnya.

Kemendikdasmen juga telah memanfaatkan data untuk berbagai program strategis, seperti penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga pelacakan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara by name dan by desa melalui integrasi antarlembaga.

Senada dengan hal itu, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Bappenas, Dini Maghfirra, menekankan pentingnya harmonisasi data lintas sektor dalam kerangka inisiatif Satu Data Indonesia.

“Data hanya akan berdampak nyata jika standar, kode referensi, dan siapa yang berwenang memproduksinya jelas. Tanpa itu, kita berisiko salah sasaran dalam intervensi kebijakan,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pengembangan portal integratif yang memungkinkan pembaruan data penerima bantuan sosial secara real time menjadi langkah krusial dalam meningkatkan akurasi dan efektivitas program pembangunan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, turut berbagi pengalaman tentang pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan di lingkungan pendidikan Jakarta.

“Pengambilan keputusan di dunia pendidikan harus berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Di Jakarta, kami memanfaatkan berbagai sumber data seperti Dapodik, Rapor Pendidikan, hingga dashboard internal untuk memastikan setiap kebijakan, mulai dari pelatihan guru, penempatan pegawai, hingga bantuan sosial, benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Data bukan hanya alat administratif, tapi fondasi transformasi pendidikan,” jelas Nahdhiana.

Berbagai kebijakan strategis, seperti pelatihan guru, distribusi tenaga pendidik, serta program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dikembangkan dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas OPD. Sistem informasi yang digunakan secara real time mendukung peningkatan layanan pendidikan yang lebih merata dan berdampak langsung pada kesejahteraan peserta didik.

Sementara itu, Choirul Amri, Customer Solution Consultant Data Analytics dari Google Indonesia, menekankan pentingnya penerapan Data Science dan Artificial Intelligence dalam pendidikan. Teknologi ini, menurutnya, mampu mendukung tugas guru, menganalisis kebutuhan murid, dan menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif.

“Bahkan warung kecil di desa pun sudah menerapkan prinsip personalisasi berbasis data. Maka di era digital, guru dan pemangku kebijakan pun harus memanfaatkan teknologi secara cerdas untuk mengambil keputusan yang berdampak,” ujarnya.

Choirul menambahkan, penguasaan literasi data dan kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci dalam menghadirkan inovasi yang bermakna di bidang pendidikan.

Dari sisi kebijakan publik, perwakilan Think Policy, Nariswari Nurjaman, menyatakan bahwa penggunaan data yang strategis dapat menghasilkan kebijakan pendidikan yang etis, ekonomis, dan praktis.

“Kebijakan yang responsif dan berdampak tidak cukup hanya berbasis niat baik, ia harus berbasis data yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. Data bukan sekadar angka, tapi alat untuk mendorong keadilan, efisiensi, dan keputusan yang lebih kontekstual,” ujar Nariswari Nurjaman.

Ia juga menegaskan pentingnya proses kolaboratif lintas sektor serta peran masyarakat dalam mendorong reformasi kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

CDT Talks #3 menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan tak terlepas dari komitmen kolektif untuk menjadikan data sebagai pondasi utama pengambilan keputusan. Melalui sinergi antar lembaga, penguatan SDM, dan budaya literasi data, kebijakan pendidikan yang inklusif dan responsif dapat terwujud.

Lebih dari 100 peserta hadir secara langsung, terdiri dari guru, tenaga kependidikan, serta perwakilan Dinas Pendidikan dari wilayah JABODETABEK. Sementara ratusan lainnya mengikuti secara daring. CDT Talks terus menjadi wadah pertukaran gagasan, praktik baik, dan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong kebijakan berbasis bukti demi kemajuan pendidikan Indonesia.