EDUCARE.CO.ID – Memulai bisnis atas nama pribadi memang terasa praktis. Pemilik dapat mengatur operasional, mengambil keputusan, dan mengelola keuangan tanpa perlu membentuk struktur perusahaan yang rumit. Namun, ketika bisnis mulai berkembang, kebutuhan legalitas dan pengelolaan usaha ikut berubah.
Pengusaha perlu mempertimbangkan satu pertanyaan penting: apakah usaha perorangan masih sesuai dengan kebutuhan bisnis, atau sudah waktunya membentuk PT maupun CV?
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi Perizinan Berusaha (PB) sesuai kegiatan dan tingkat risiko bisnisnya.
Aturan yang berlaku sejak 5 Juni 2025 ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Salah satu ketentuan pentingnya mewajibkan pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas sekaligus bukti pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Namun, kewajiban tersebut tidak berarti setiap pengusaha harus mendirikan Perseroan Terbatas (PT) atau Persekutuan Komanditer (CV). Pelaku usaha tetap dapat memilih bentuk usaha sesuai kebutuhan, skala operasional, dan rencana pengembangan bisnis.
NIB Menjadi Identitas Usaha, Izin Tambahan Mengikuti Tingkat Risiko
Melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemerintah mengelompokkan kegiatan bisnis berdasarkan tingkat risikonya. Pengelompokan ini menentukan jenis dokumen dan persyaratan yang perlu pelaku usaha penuhi.
Secara umum, ketentuannya meliputi:
- Risiko rendah: Pelaku usaha cukup memiliki NIB sebagai identitas sekaligus legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha.
- Risiko menengah: Pelaku usaha membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar. Pemenuhan serta verifikasi persyaratannya mengikuti tingkat risiko.
- Risiko tinggi: Pelaku usaha membutuhkan NIB dan izin yang sesuai sebelum menjalankan kegiatan operasional atau komersial.
Selain dokumen tersebut, kegiatan tertentu juga membutuhkan persyaratan dasar maupun Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
Artinya, NIB saja belum tentu memenuhi seluruh persyaratan legalitas setiap bisnis. Pengusaha perlu memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang benar-benar menggambarkan aktivitas usahanya.
Apa Perbedaan Usaha Perorangan, PT, dan CV?
Memilih bentuk usaha bukan sekadar menentukan nama perusahaan. Keputusan ini turut menentukan kepemilikan, pola pengelolaan, tanggung jawab hukum, hingga peluang kerja sama pada masa mendatang.
Berikut perbedaan ketiga bentuk usaha tersebut.
1. Usaha Perorangan: Praktis, tetapi Pemilik Menanggung Risiko Sendiri
Usaha perorangan merupakan bisnis yang satu orang miliki dan jalankan atas nama pribadi. Banyak pelaku UMKM menggunakan bentuk ini untuk menjalankan usaha perdagangan, toko, kuliner, hingga layanan jasa.
Keunggulan utamanya terletak pada pengelolaan yang sederhana. Pemilik dapat menentukan strategi, mengatur operasional, dan mengambil keputusan tanpa melibatkan pemegang saham atau sekutu lain.
Namun, pemilik juga perlu memahami konsekuensi hukumnya. Usaha perorangan biasa tidak memiliki status badan hukum yang terpisah dari pemilik. Karena itu, pemilik pada prinsipnya menanggung kewajiban usaha secara pribadi. Kerugian bisnis pun dapat berdampak pada harta pribadinya.
Bentuk usaha ini dapat menjadi pilihan bagi pengusaha yang masih menjalankan bisnis secara mandiri dengan kebutuhan operasional relatif sederhana.
2. PT: Berbadan Hukum dan Memiliki Pemisahan Kekayaan
Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang modalnya terbagi dalam saham. PT memiliki kekayaan dan kedudukan hukum yang terpisah dari pemegang saham.
Struktur tersebut memberikan prinsip tanggung jawab terbatas. Pada prinsipnya, pemegang saham menanggung risiko sebatas nilai saham yang mereka miliki, bukan seluruh kewajiban perusahaan menggunakan harta pribadi.
Meski demikian, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur sejumlah pengecualian. Pemegang saham tetap dapat menghadapi tanggung jawab pribadi, misalnya ketika mereka menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi atau melakukan perbuatan melawan hukum.
PT juga menawarkan struktur kepemilikan yang lebih jelas melalui saham. Mekanisme ini dapat membantu perusahaan mengundang investor, menambah pemegang saham, atau memperluas kepemilikan bisnis.
Di sisi lain, pengusaha perlu menyiapkan tata kelola dan administrasi yang lebih formal. PT memiliki organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Perusahaan juga perlu memenuhi kewajiban pelaporan serta perpajakan sesuai ketentuan.
PT tidak selalu membutuhkan dua pendiri. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat mendirikan Perseroan Perorangan yang hanya membutuhkan satu orang pendiri dan berstatus badan hukum.
Perseroan Perorangan dapat menjadi pilihan bagi pengusaha yang ingin memisahkan kekayaan pribadi dan perusahaan tanpa harus membentuk PT dengan beberapa pemegang saham. Namun, bentuk ini tetap memiliki kewajiban administrasi, termasuk penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan.
3. CV: Menggabungkan Peran Pengelola dan Pemodal
Persekutuan Komanditer atau CV merupakan bentuk usaha yang melibatkan sekutu aktif dan sekutu pasif. Keduanya menjalankan peran berbeda dalam persekutuan.
Sekutu aktif mengelola kegiatan usaha dan menjalankan operasional. Sementara itu, sekutu pasif menyetorkan modal tanpa ikut mengurus kegiatan sehari-hari.
Struktur tersebut memungkinkan beberapa pihak bekerja sama menjalankan bisnis tanpa menggunakan sistem kepemilikan saham seperti PT.
Namun, pengusaha perlu memahami risiko hukum setiap sekutu. Sekutu aktif dapat menanggung kewajiban CV hingga harta kekayaan pribadinya. Sebaliknya, sekutu pasif pada prinsipnya membatasi tanggung jawab sebesar modal yang disetorkan selama tidak ikut melakukan pengurusan yang dapat memperluas tanggung jawabnya.
Berbeda dengan PT, CV bukan badan hukum yang memiliki pemisahan kekayaan sebagaimana perseroan terbatas.
Untuk mendirikan CV, para sekutu perlu membuat akta melalui notaris. Selanjutnya, notaris mendaftarkan CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Kelebihan dan Risiko Usaha Perorangan, PT, serta CV
Setiap bentuk usaha menawarkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda. Karena itu, pengusaha perlu menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan bisnis, bukan hanya membandingkan biaya pendirian.
| Bentuk usaha | Kelebihan | Keterbatasan |
|---|---|---|
| Perorangan | Pengelolaan sederhana dan keputusan lebih cepat | Pemilik menanggung tanggung jawab pribadi |
| PT | Berstatus badan hukum, memiliki pemisahan kekayaan, dan struktur saham yang jelas | Membutuhkan tata kelola serta administrasi lebih formal |
| CV | Menggabungkan peran pengelola dan pemodal | Sekutu aktif dapat menanggung risiko hingga harta pribadi |
Pertimbangan pengusaha sebaiknya tidak berhenti pada biaya pendirian. Tanggung jawab hukum, pengelolaan keuangan, kebutuhan modal, dan rencana jangka panjang juga perlu masuk dalam perhitungan.
Apakah Usaha Atas Nama Pribadi Sulit Berkembang?
Anggapan bahwa usaha perorangan sulit berkembang tidak sepenuhnya tepat. Pengusaha tetap dapat mengembangkan bisnis atas nama pribadi selama memenuhi ketentuan legalitas, perpajakan, dan persyaratan sektoral yang berlaku.
Bahkan, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, istilah pelaku usaha mencakup badan usaha maupun perseorangan. Dengan demikian, pelaku usaha perseorangan juga memiliki peluang untuk mengikuti proses pengadaan selama memenuhi persyaratan kualifikasi pada setiap paket pekerjaan.
Lalu, mengapa sebagian pengusaha mulai mempertimbangkan PT atau CV?
Salah satu alasannya berkaitan dengan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Ketika perusahaan menangani proyek lebih besar, mencari tambahan modal, menjalin kerja sama dengan banyak pihak, atau merekrut lebih banyak tenaga kerja, struktur usaha yang lebih formal dapat membantu pengelolaan bisnis.
PT, misalnya, menyediakan mekanisme kepemilikan saham yang dapat mendukung rencana masuknya investor. Sementara itu, CV menawarkan pola kerja sama antara sekutu yang mengelola bisnis dan sekutu yang menyediakan modal.
Namun, pembentukan PT atau CV tidak otomatis mendatangkan investor, pinjaman, maupun kemenangan tender. Calon mitra dan penyelenggara pengadaan tetap mempertimbangkan kemampuan finansial, rekam jejak, kelengkapan dokumen, serta persyaratan lainnya.
Lima Kondisi yang Membuat Pengusaha Perlu Mempertimbangkan Perubahan Bentuk Usaha
Pengusaha sebaiknya mengembangkan bentuk usaha berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar mengikuti tren. Beberapa kondisi berikut dapat menjadi bahan pertimbangan:
- Skala bisnis terus meningkat. Pertumbuhan operasional mulai membutuhkan struktur pengelolaan dan pembagian tanggung jawab yang lebih tertata.
- Kerja sama bisnis semakin luas. Sejumlah mitra atau perusahaan mensyaratkan bentuk badan usaha dan dokumen legalitas tertentu.
- Bisnis membutuhkan tambahan modal. Pengusaha mulai mencari investor atau mitra yang ingin mengambil bagian dalam kepemilikan perusahaan.
- Pemilik ingin memisahkan harta pribadi dan perusahaan. Kebutuhan ini mendorong pengusaha mempertimbangkan bentuk usaha yang menyediakan pemisahan kekayaan secara hukum.
- Bisnis menargetkan proyek atau tender tertentu. Pengusaha perlu menyesuaikan bentuk usaha dan dokumen legalitas dengan persyaratan kualifikasi penyedia.
Sebelum mengubah bentuk usaha, pemilik juga perlu memeriksa kelanjutan kontrak, aset, perizinan, rekening, dan kewajiban bisnis yang sudah berjalan. Langkah ini membantu pengusaha menghindari persoalan administrasi maupun hukum selama proses perubahan.
Urus Legalitas Sejak Awal agar Bisnis Siap Berkembang
PP Nomor 28 Tahun 2025 menegaskan pentingnya perizinan dalam kegiatan usaha. Legalitas bukan sekadar dokumen pelengkap, melainkan salah satu fondasi untuk menjalankan bisnis sesuai ketentuan.
Usaha perorangan tetap dapat menjadi pilihan bagi pengusaha yang baru memulai. Namun, ketika kebutuhan bisnis berubah, pemilik dapat mempertimbangkan Perseroan Perorangan, PT, atau CV sesuai tujuan dan konsekuensi hukum masing-masing.
Hal terpenting, pastikan usaha memiliki NIB dan memenuhi seluruh persyaratan perizinan berdasarkan KBLI, tingkat risiko, skala, lokasi, serta ketentuan sektoral yang berlaku.
Ingin mengembangkan bisnis dengan bentuk badan usaha yang sesuai kebutuhan?
Jangan sampai salah memilih bentuk usaha justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Colegality membantu pelaku usaha memahami kebutuhan legalitas, menentukan bentuk badan usaha, serta mempersiapkan proses pendirian dan dokumen perizinan.
Bangun fondasi hukum bisnis yang lebih tertata dan siapkan usaha untuk berkembang bersama Colegality.id.