EDUCARE.CO.ID – Mengurus NIB bukan berarti kewajiban legalitas perusahaan selesai. Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan penanaman modal dan masuk kategori wajib lapor, ada kewajiban lain yang perlu diperhatikan, yaitu Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
LKPM menjadi sarana bagi pemerintah untuk memantau perkembangan investasi perusahaan. Melalui laporan ini, pemerintah dapat melihat realisasi investasi, tenaga kerja, perkembangan kegiatan usaha, hingga kendala yang perusahaan hadapi.
Kewajiban tersebut berlaku melalui sistem Online Single Submission (OSS). Karena itu, PT Penanaman Modal Asing (PMA) maupun PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) perlu memastikan status dan kewajiban pelaporannya sejak NIB terbit.
Aturan teknis LKPM saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025. Regulasi tersebut berlaku sejak 2 Oktober 2025 dan mencabut Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021.
Apa Itu LKPM?
LKPM merupakan laporan berkala mengenai perkembangan realisasi penanaman modal serta permasalahan yang perusahaan hadapi dalam menjalankan kegiatan usaha.
Laporan ini membantu pemerintah memantau komitmen investasi yang tercatat dalam sistem perizinan.
Bagi perusahaan, LKPM juga menjadi bagian dari administrasi kepatuhan usaha. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai tenggat pelaporan tiba untuk mulai menyiapkan data.
Apakah PT PMA dan PT PMDN Wajib Lapor?
Kewajiban LKPM mengikuti ketentuan skala usaha dan kegiatan usaha yang perusahaan jalankan.
Permen 5/2025 mengatur penyampaian LKPM untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah pelaku usaha memperoleh NIB, termasuk kegiatan usaha utama dan pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, PT PMA maupun PT PMDN perlu mengecek kewajiban LKPM berdasarkan kegiatan usaha dan skala perusahaan masing-masing.
Usaha mikro mendapat pengecualian dari kewajiban LKPM. Sementara itu, pelaku usaha yang masuk kategori wajib lapor perlu mengikuti periode pelaporan sesuai skala usahanya.
Dengan kata lain, perusahaan tidak cukup hanya melihat status PMA atau PMDN. Perusahaan juga perlu memastikan skala usaha dan kegiatan yang tercatat dalam OSS.
Kapan PT PMA dan PMDN Harus Lapor LKPM?
Periode pelaporan LKPM berbeda berdasarkan skala usaha.
Untuk usaha kecil, perusahaan menyampaikan LKPM setiap semester.
Sementara itu, usaha menengah dan besar menyampaikan LKPM setiap triwulan.
Jadwal pelaporannya sebagai berikut:
Usaha kecil:
- Semester I: paling lambat 15 Juli.
- Semester II: paling lambat 15 Januari tahun berikutnya.
Usaha menengah dan besar:
- Triwulan I: paling lambat 15 April.
- Triwulan II: paling lambat 15 Juli.
- Triwulan III: paling lambat 15 Oktober.
- Triwulan IV: paling lambat 15 Januari tahun berikutnya.
Perusahaan perlu memasukkan jadwal tersebut ke kalender compliance. Dengan begitu, tim tidak perlu menyiapkan laporan secara mendadak.
Apa Saja yang Dilaporkan dalam LKPM?
LKPM tidak hanya mencatat nominal investasi.
Perusahaan juga perlu menyiapkan berbagai data yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan usaha.
Beberapa informasi yang perlu perusahaan perhatikan antara lain:
- realisasi penanaman modal;
- jumlah tenaga kerja;
- perkembangan produksi barang atau jasa;
- pemenuhan persyaratan dasar;
- perizinan berusaha;
- kewajiban dan tanggung jawab perusahaan;
- kendala yang perusahaan hadapi.
Karena itu, proses penyusunan LKPM membutuhkan data dari beberapa bagian perusahaan.
Tim keuangan dapat menyiapkan data investasi. Bagian HR dapat memperbarui data tenaga kerja. Sementara itu, tim operasional dapat menyiapkan informasi mengenai kegiatan usaha dan produksi.
LKPM Menggunakan Sistem Self Declaration
Pelaporan LKPM menggunakan prinsip self declaration.
Artinya, perusahaan mengisi sendiri data realisasi penanaman modal melalui sistem OSS.
Karena itu, perusahaan harus memastikan setiap angka sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah kemudian dapat melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap laporan tersebut.
Kesalahan input dapat menimbulkan masalah saat proses verifikasi. Karena itu, perusahaan sebaiknya mencocokkan data LKPM dengan dokumen internal sebelum melakukan submit.
Jangan Menganggap Investasi Nihil Berarti Tidak Perlu Lapor
Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa perusahaan tidak perlu melapor ketika belum memiliki tambahan investasi.
Padahal, perusahaan yang masuk kategori wajib lapor tetap perlu memperhatikan kewajiban LKPM sesuai tahap kegiatan dan periode pelaporan.
Jika perusahaan berada pada tahap persiapan atau konstruksi, data realisasi perlu perusahaan laporkan sesuai kondisi yang terjadi.
Perusahaan juga perlu menjelaskan kendala jika kegiatan usaha belum berjalan sesuai rencana.
Dengan begitu, laporan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan investasi.
Apa Sanksi Jika PT Tidak Lapor LKPM?
Pemerintah menerapkan sanksi LKPM secara bertahap.
Perusahaan tidak otomatis kehilangan NIB hanya karena melewatkan satu periode pelaporan. Namun, pelanggaran berulang dapat meningkatkan risiko sanksi administratif.
Kondisi yang dapat memicu sanksi antara lain ketika perusahaan tidak menyampaikan LKPM selama dua periode berturut-turut.
Selain itu, aturan juga mengatur kondisi ketika perusahaan menyampaikan LKPM tanpa tambahan realisasi penanaman modal selama empat periode berturut-turut dalam kondisi tertentu.
Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan bukan hanya tenggat waktu, tetapi juga konsistensi isi laporan.
Tahapan Sanksi LKPM
Jika perusahaan masuk kondisi yang memicu sanksi, pemerintah menerapkan tahapan secara berjenjang.
1. Peringatan Tertulis Pertama
Tahap awal dimulai dengan peringatan tertulis.
Perusahaan perlu segera memenuhi kewajiban LKPM setelah menerima peringatan.
2. Peringatan Tertulis Kedua
Jika perusahaan kembali tidak memenuhi kewajibannya, pemerintah dapat memberikan peringatan kedua.
Pada tahap ini, perusahaan sebaiknya segera melakukan pemeriksaan internal untuk mengetahui penyebab masalah.
3. Peringatan Tertulis Ketiga
Pelanggaran yang terus berlanjut dapat membawa perusahaan ke peringatan ketiga.
Tahap ini menjadi sinyal bahwa perusahaan harus segera memperbaiki kepatuhan.
4. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha
Jika perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban setelah tahapan peringatan, pemerintah dapat menjatuhkan penghentian sementara kegiatan usaha sesuai mekanisme yang berlaku.
Sanksi ini tentu dapat mengganggu aktivitas operasional perusahaan.
5. Pencabutan Perizinan Berusaha
Jika pelanggaran terus berlanjut dan perusahaan tidak memenuhi kewajiban sesuai tahapan yang berlaku, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai masalah masuk tahap akhir.
Apakah NIB Bisa Dicabut karena LKPM?
NIB memang dapat masuk dalam cakupan pencabutan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan perizinan berbasis risiko.
Namun, perusahaan tidak boleh menyederhanakan aturan dengan anggapan bahwa satu kali terlambat LKPM langsung membuat NIB dicabut.
Pemerintah menerapkan mekanisme sanksi secara bertahap. Perusahaan juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki kepatuhan pada setiap tahapan.
Meski begitu, risiko pencabutan tetap perlu menjadi perhatian ketika perusahaan terus mengabaikan kewajiban.
Apa Dampaknya bagi PT PMA dan PMDN?
LKPM berkaitan langsung dengan administrasi penanaman modal.
Jika perusahaan memiliki riwayat pelaporan yang tidak tertib, proses pembinaan dan pengawasan dapat menjadi lebih serius.
Sebaliknya, perusahaan yang menjaga administrasi tetap rapi akan lebih mudah memantau perkembangan investasinya sendiri.
Data LKPM juga membantu perusahaan melihat perkembangan realisasi investasi, tenaga kerja, dan kegiatan usaha dari waktu ke waktu.
Karena itu, LKPM sebaiknya masuk dalam agenda business compliance, bukan hanya pekerjaan administratif menjelang deadline.
Cara Melaporkan LKPM melalui OSS
Perusahaan dapat melakukan pelaporan LKPM melalui akun OSS.
Secara umum, alurnya meliputi beberapa tahap:
Pertama, login ke akun OSS perusahaan menggunakan akses resmi.
Kedua, masuk ke menu Pelaporan dan pilih LKPM.
Ketiga, pilih kegiatan usaha dan lokasi yang akan perusahaan laporkan.
Keempat, tentukan tahap kegiatan usaha sesuai kondisi perusahaan.
Kelima, masukkan data realisasi investasi, tenaga kerja, produksi, serta informasi lain yang diperlukan.
Keenam, periksa seluruh data sebelum melakukan submit.
Ketujuh, kirim laporan dan simpan bukti penyampaiannya.
Setelah itu, perusahaan perlu memantau status laporan. Jika sistem meminta perbaikan, segera lakukan koreksi sesuai informasi yang diminta.
Kesalahan yang Sering Membuat LKPM Bermasalah
Perusahaan perlu menghindari beberapa kesalahan umum.
Pertama, menunggu terlalu dekat dengan deadline.
Kedua, menggunakan angka investasi yang tidak sesuai dengan dokumen internal.
Ketiga, mengabaikan data tenaga kerja.
Keempat, tidak memperbarui informasi perusahaan dalam OSS.
Kelima, tidak memantau notifikasi setelah laporan terkirim.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan data LKPM tetap konsisten dengan kondisi usaha.
Jika perusahaan memiliki beberapa lokasi atau kegiatan usaha, tim juga perlu memastikan setiap kewajiban pelaporan masuk dalam pemeriksaan.
Cara Menjaga LKPM Tetap Tertib
Perusahaan tidak membutuhkan sistem yang rumit untuk menjaga kepatuhan LKPM.
Mulailah dengan menunjuk PIC LKPM.
Selanjutnya, buat kalender khusus untuk seluruh jadwal pelaporan. PIC juga dapat membuat checklist data sebelum periode pelaporan berakhir.
Perusahaan kemudian bisa membagi tugas antarbagian.
Tim keuangan menyiapkan data investasi. HR memperbarui data tenaga kerja. Tim operasional menyiapkan perkembangan kegiatan usaha.
Terakhir, lakukan review internal sebelum PIC mengirim laporan melalui OSS.
Cara sederhana ini dapat mengurangi risiko lupa deadline dan kesalahan input.
PT PMA dan PMDN Perlu Menjadikan LKPM Bagian dari Compliance
Kewajiban LKPM tidak berhenti ketika perusahaan mendapatkan NIB.
Selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha yang masuk kategori wajib lapor, tim perlu memperhatikan kewajiban pelaporan sesuai skala dan kegiatan usahanya.
Perubahan regulasi juga membuat perusahaan perlu memperbarui pemahaman secara berkala.
Saat ini, Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 menjadi salah satu regulasi utama yang mengatur tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal melalui OSS.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya fokus pada pendirian badan usaha dan penerbitan NIB. Kepatuhan setelah izin terbit juga perlu mendapat perhatian yang sama.
Colegality Bantu Kelola Kepatuhan LKPM
LKPM menjadi bagian penting dari administrasi penanaman modal bagi perusahaan yang masuk kategori wajib lapor.
Kesalahan jadwal, data yang tidak sesuai, atau laporan yang terus terlewat dapat membawa perusahaan masuk ke tahapan pembinaan dan sanksi administratif.
Colegality.id siap membantu PT PMA dan PT PMDN memahami kewajiban LKPM, menyiapkan kebutuhan administrasi OSS, mengecek data pelaporan, serta mendampingi kebutuhan legalitas dan compliance perusahaan.
Jangan tunggu sampai OSS memberikan teguran. Pastikan LKPM perusahaan Anda tertib, akurat, dan sesuai jadwal.