EDUCARE.CO.ID, Depok — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) mengambil sikap tegas dalam mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Diskriminasi. Sikap ini diwujudkan melalui simposium nasional bertajuk “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Komprehensif” yang diselenggarakan di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, pada 16-17 September 2025.
Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Purwanto, menegaskan bahwa diskriminasi masih menjadi masalah nyata di Indonesia. Ia meyakini bahwa hukum anti-diskriminasi yang komprehensif harus menjadi instrumen keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh warga, terutama kelompok rentan. “Peran universitas bukan hanya menghasilkan analisis akademik, tetapi juga menghadirkan pengetahuan yang bermanfaat untuk mengubah kebijakan publik dan memperkuat masyarakat sipil,” kata Prof. Semiarto.
Kerangka Hukum Nasional dan Manfaatnya
Fitri Sumarni dari Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi (KAIN) menjelaskan bahwa ketiadaan kerangka hukum nasional yang komprehensif membuat upaya advokasi untuk mengakhiri diskriminasi menjadi sulit. Menurutnya, RUU ini akan mendefinisikan berbagai kerentanan yang sering menjadi sasaran diskriminasi, seperti status kesehatan, status ekonomi, orientasi seksual, identitas gender, dan disabilitas. RUU ini juga akan menetapkan mekanisme yang jelas bagi korban untuk mengakses keadilan dan sanksi bagi pelaku.
Sejalan dengan hal tersebut, Claude Cahn dari Human Rights Officer (OHCHR) menyatakan bahwa undang-undang anti-diskriminasi akan membantu pemerintah mengidentifikasi masalah nyata di masyarakat dan memperkuat lembaga negara. “Dengan satu UU saja, mereka bisa memenuhi banyak kewajiban internasional soal hak asasi manusia,” ujarnya.
Simposium ini dirancang sebagai ruang strategis untuk mengumpulkan rekomendasi konkret dan terukur dari berbagai sektor, yang akan memperkuat posisi advokasi dan mendorong komitmen bersama menuju Indonesia yang lebih adil dan inklusif. (DSM)
