Wamen PPPA Ajak Kolaborasi Lintas Sektor untuk Wujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

educare.co.id, Jakarta – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar bertajuk “Creative Management Strategy in Creativepreneurship” yang digelar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Sabtu (19/7).

Dalam paparannya, Veronica mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan manusia tidak semata ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga oleh partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan manusia sangat bergantung pada kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Kebijakan tidak bisa hanya bersifat top-down, melainkan harus inklusif, melibatkan partisipasi aktif dari komunitas, masyarakat sipil, dunia usaha, dan terutama dunia akademik. Pendekatan ini esensial agar setiap kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, sehingga dampaknya terasa langsung di lapangan,” ujar Wamen PPPA, dalam siaran tertulis KemenPPPA (23/7).

Lebih lanjut, Veronica menyoroti urgensi penguatan ekonomi keluarga melalui pengembangan sektor care economy, yang mencakup profesi seperti caregiver dan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Ia menilai bahwa pekerjaan di sektor ini perlu diakui secara profesional dengan standar dan sertifikasi yang jelas, sebagai upaya untuk memperluas akses kerja bagi perempuan dan menekan risiko pekerja migran yang tidak terlindungi hukum.

“Pengembangan care economy akan menjadi roadmap pemerintah untuk mendukung kesetaraan gender dan memperluas kesempatan kerja bagi kelompok perempuan rentan. Dengan menciptakan care center yang berkualitas, mengembangkan sistem pelatihan dan sertifikasi bagi caregiver dan pekerja rumah tangga dengan perlindungan hukum, Indonesia dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus mengatasi masalah sosial yang ada,” kata Wamen PPPA.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pengembangan sektor care economy sangat bergantung pada dukungan profesional di bidang manajemen. Menurutnya, manajer dan praktisi manajemen memiliki peran strategis untuk menjembatani arah kebijakan dengan realita di lapangan.

“Profesional manajemen harus mampu menjadi penghubung antara arah kebijakan publik dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dengan pendekatan yang strategis dan berbasis data, mereka diharapkan dapat merancang solusi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial, terutama bagi kelompok perempuan dan anak-anak yang rentan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Veronica turut menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi perempuan, termasuk melalui penyusunan SOP yang responsif gender. Ia menyebut fasilitas seperti cuti melahirkan, ruang menyusui, serta kebijakan anti diskriminasi dan kekerasan seksual sebagai bentuk nyata dari budaya institusi yang adil dan berpihak.

“Kami mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, hingga para pemimpin untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Isu kesetaraan gender dan perlindungan anak tidak boleh dianggap sebagai agenda sampingan, melainkan harus menjadi bagian integral dari strategi besar pembangunan nasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJ, Prof. Dr. Mohamad Rizan, M.M., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamen PPPA dalam seminar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas mahasiswa Magister Manajemen UNJ merupakan praktisi dari berbagai sektor, termasuk perbankan, kementerian, dan BUMN.

Rizan juga menyampaikan bahwa UNJ telah membuka program doktoral di bidang Manajemen Bisnis dan menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga. Ia berharap Kementerian PPPA dapat berkolaborasi lebih lanjut, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.