educare.co.id, Surabaya – Gagasan ‘Sekolah Kemiskinan’ yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto menuai sorotan publik. Program ini dipandang sebagai terobosan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas dan landasan konsep tersebut: apakah ini merupakan solusi jangka panjang atau justru langkah instan yang belum teruji?
Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Prof Tuti Budirahayu Dra MSi, memberikan analisis kritisnya terhadap gagasan tersebut dalam sebuah wawancara.
“Sekolah pada dasarnya adalah lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial. Apakah sekolah ini akan menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, atau justru menjadi pesaing bagi sekolah-sekolah tersebut?” ungkap Prof Tuti.
Ia menilai bahwa ide pendirian ‘Sekolah Kemiskinan’ belum dilandasi oleh kajian mendalam terhadap kondisi nyata sistem persekolahan di Indonesia. Menurutnya, wacana ini cenderung menyerupai proyek pemerintah lain yang membutuhkan anggaran besar namun berpotensi tidak berjalan maksimal.
“Seperti proyek-proyek pemerintah sebelumnya, banyak bangunan sekolah yang cepat ambruk dan mangkrak. Ini menjadi pertanyaan serius,” tambahnya.
Prof Tuti juga menekankan bahwa pembangunan sekolah baru bukanlah jawaban utama atas persoalan kemiskinan. Ia menyoroti bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan peningkatan kualitas sekolah yang sudah ada. Perbaikan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman dinilai lebih efektif dalam jangka panjang.
“Sekolah-sekolah yang ada bisa diperbaiki dan disesuaikan untuk memenuhi standar pendidikan yang lebih baik. Sehingga, mampu membekali siswa dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan,” jelas Guru Besar Bidang Sosiologi Pendidikan itu.
Ia menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan program seperti ‘Sekolah Kemiskinan’ hanya dapat dicapai dengan perencanaan yang matang dan komitmen jangka panjang, bukan sekadar pembangunan fisik yang bersifat simbolik.
