Payment ID Ditunda, Pakar UNAIR Tekankan Literasi Digital dan Keamanan Siber

EduJurnal EduNews

educare.co.id, Surabaya – Rencana Bank Indonesia (BI) untuk meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025 ditunda. Payment ID adalah sistem identitas pembayaran yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basisnya. Meskipun penundaan terjadi, wacana ini memunculkan beragam tanggapan, salah satunya dari Aziz Fajar, S.Kom., M.Kom., seorang dosen dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Universitas Airlangga (UNAIR).

Menurut Aziz, konsep Payment ID memiliki kelebihan dalam membantu lembaga keuangan mendeteksi potensi kecurangan atau  fraud. Ia menambahkan bahwa sistem yang terintegrasi ini akan memudahkan pemerintah dalam melihat data keuangan, tanpa perlu membuka data tahunan secara manual. Sebagai contoh, jika seseorang yang biasanya bertransaksi harian dalam jumlah kecil tiba-tiba melakukan transaksi besar, Payment ID dapat dengan mudah melacak siapa pengirim dan penerimanya.

Namun, Aziz juga mengingatkan adanya tantangan besar terkait keamanan data pengguna. Ia menekankan bahwa kasus kebocoran data KTP di Indonesia menjadi pelajaran penting. Menurutnya, tanpa perlindungan siber yang kuat, Payment ID justru bisa menimbulkan masalah baru. Ia menjelaskan, “Kalau data kita bisa bocor, nanti orang yang tidak berkepentingan dan berwenang bisa melihat bagaimana pola pengeluaran kita”. Data tersebut bahkan bisa dijual kepada perusahaan swasta, seperti perusahaan pinjaman online.

Aziz menegaskan bahwa implementasi Payment ID sangat bergantung pada kualitas keamanan sistem yang ada. Jika sistemnya berjalan baik, pemerintah dapat lebih mudah menggagalkan transaksi yang terindikasi judi online dan aktivitas ilegal lainnya. Namun, ia juga memperingatkan bahwa keamanan yang lemah bisa membuat masyarakat enggan bertransaksi digital dan kembali ke cara-cara offline. Hal ini dinilai bisa memperlambat roda ekonomi digital yang telah berkembang di Indonesia.

Oleh karena itu, Aziz menilai pemerintah perlu memperkuat infrastruktur cybersecurity terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan Payment ID. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Edukasi tentang keamanan transaksi digital perlu diberikan sejak dini, terutama di kalangan remaja, dan juga kepada orang tua. “Banyak orang tua merasa tidak akan bersentuhan dengan dunia digital, padahal kini dalam kehidupan sehari-hari hampir semua aktivitas pasti memiliki persinggungan dengan perangkat digital,” pungkas Aziz. (DSM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *