EDUCARE.CO.ID – Kebijakan baru pemerintah terkait pembatasan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun memicu perhatian luas di masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya menghadirkan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda. Aturan ini memungkinkan penangguhan atau suspension akun media sosial bagi anak yang belum mencapai usia tersebut sebagai langkah perlindungan dari berbagai konten digital yang berpotensi berdampak negatif terhadap perkembangan mereka.
Menanggapi kebijakan tersebut, Guru Besar Media Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Rachmah Ida, menegaskan bahwa aturan ini tidak dimaksudkan untuk menutup sepenuhnya akses anak terhadap media sosial. Menurutnya, pemerintah hanya menunda aktivasi akun hingga anak berada pada usia yang dianggap lebih siap secara mental dan sosial. Ia menilai kebijakan ini sebagai bentuk kepedulian negara dalam melindungi anak dari derasnya arus konten digital yang sulit dikendalikan, terutama bagi anak yang belum memiliki literasi digital yang cukup.
Dalam perspektif ilmu komunikasi, kebijakan ini dinilai berpotensi memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Pembatasan tersebut dapat mengurangi paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Tanpa regulasi yang jelas, anak-anak berisiko mengonsumsi berbagai konten yang sebenarnya bukan ditujukan bagi mereka, sehingga dapat memengaruhi pola pikir serta mempercepat proses pendewasaan sebelum waktunya.
Selain itu, peran orang tua dan keluarga tetap menjadi kunci utama dalam membentuk kebiasaan digital yang sehat. Orang tua diharapkan tidak menjadikan gawai sebagai solusi instan untuk menenangkan anak, melainkan aktif mendampingi mereka dalam menggunakan teknologi. Dengan pendampingan yang tepat serta dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini, diharapkan tercipta lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi tumbuh kembang anak di era digital.
