EDUCARE.CO.ID – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat lebih dari 109 juta warga Indonesia telah mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sepanjang 2026. Pada periode yang sama, pemerintah mulai mengoperasikan 21 rumah sakit baru di daerah tertinggal. Estimasi insiden tuberkulosis (TB) nasional juga menunjukkan penurunan untuk pertama kalinya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan tiga capaian tersebut dalam konferensi pers 2 Tahun Pemerintahan Bidang Kesehatan. Kegiatan itu berlangsung di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (22/10).
Menurut Budi, ketiga capaian tersebut menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Pemerintah menjalankan program ini selama 24 bulan terakhir untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
CKG Jangkau Lebih dari 109 Juta Warga Indonesia
Kemenkes mencatat sebanyak 109.300.240 orang telah mengikuti CKG dari total 130.344.650 sasaran. Jumlah pendaftar mencapai 116.313.018 orang.
Peserta tersebut terbagi dalam dua kelompok layanan. Sekitar 88 juta orang mengikuti CKG tahunan, sedangkan 21 juta lainnya berasal dari program CKG sekolah.
Layanan CKG kini menjangkau 10.319 Puskesmas atau sekitar 99,8 persen dari seluruh Puskesmas yang teregistrasi. Program ini juga telah menjangkau 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
Berdasarkan sumber Kementerian Kesehatan, CKG bertujuan meningkatkan rata-rata angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun.
Untuk mencapai target tersebut, Kemenkes memprioritaskan deteksi dini empat faktor risiko penyakit. Keempatnya meliputi hipertensi, diabetes, dislipidemia atau kolesterol tinggi, serta obesitas.
Faktor-faktor tersebut dapat memicu penyakit serius, seperti stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Karena itu, pemeriksaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular.
“Kalau kita bisa mengukur keempat faktor risiko tadi, kita bisa menurunkan sampai 80 persen dari kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, pembuluh darah, stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal,” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Kemenkes juga menyiapkan tindak lanjut bagi warga yang menunjukkan faktor risiko kesehatan. Petugas Puskesmas akan memberikan tata laksana dan pengobatan gratis sesuai kebutuhan pasien.
Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin membantu masyarakat mengendalikan faktor risiko dan menjaga indikator kesehatannya tetap normal.
Pemerintah Operasikan 21 RSUD di Daerah Tertinggal
Pemerintah juga memperluas akses layanan kesehatan melalui pembangunan 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tertinggal. Seluruh rumah sakit tersebut sebelumnya berstatus Kelas D.
Kemenkes membagi pembangunan ke dalam enam kelompok atau batch. Pada kelompok pertama dan kedua tahun 2025, pemerintah mengembangkan 22 RSUD. Sebanyak 21 unit telah menyelesaikan pembangunan dan kini beroperasi penuh.
Selanjutnya, pemerintah memasukkan 20 RSUD ke dalam kelompok ketiga dan keempat pada 2026. Adapun 24 RSUD lainnya masuk kelompok kelima dan keenam dengan rencana pembangunan pada 2027.
“Pembangunannya dibagi dalam beberapa tahap, 22 RSUD masuk batch 1 dan 2 tahun 2025, dengan 21 unit di antaranya sudah rampung 100 persen dan beroperasi penuh. Sebanyak 20 RSUD lain tergabung dalam batch 3 dan 4 tahun 2026, sedangkan 24 RSUD pada batch 5 dan 6 tahun 2027 masih dalam tahap perencanaan,” papar Budi.
Sejumlah rumah sakit kini memiliki peralatan medis untuk menangani berbagai penyakit serius. Fasilitas tersebut tersedia di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Buru, Bengkulu Tengah, serta Kabupaten Keerom di Papua.
Peralatan yang tersedia mencakup mammografi untuk mendeteksi kanker payudara, CT scan, serta catheterization laboratory (cath lab) untuk mendukung tindakan medis terkait penyakit jantung dan stroke.
Meski pembangunan fasilitas terus berjalan, Kemenkes masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis. Dari 66 RSUD tersebut, baru 34 unit atau sekitar 51 persen yang memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar secara lengkap.
Estimasi Insiden TB Nasional Mulai Menurun
Pada pilar ketiga, Kemenkes mencatat perkembangan dalam penanganan tuberkulosis. Data WHO Global TB Report mencantumkan estimasi kasus TB Indonesia pada 2026 sebanyak 1.080.000 kasus.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan estimasi 1.092.000 kasus pada 2024. Penurunan ini menjadi perkembangan penting dalam upaya pengendalian TB di Indonesia.
Hingga Oktober 2026, petugas kesehatan telah menemukan dan melaporkan 666.985 kasus. Jumlah tersebut mencapai 61 persen dari target 972.000 kasus.
Dari total temuan itu, sebanyak 599.425 pasien atau sekitar 90 persen dari target telah memulai pengobatan. Kemenkes terus memperluas pemeriksaan agar petugas dapat menemukan lebih banyak kasus dan segera mengarahkan pasien ke layanan pengobatan.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah memanfaatkan perangkat portable X-ray dan mesin tes molekuler Near Point of Care (NPOC). Kemenkes juga mengintegrasikan skrining TB dengan layanan CKG.
Selain mendatangi fasilitas kesehatan, petugas membawa pemeriksaan langsung ke lingkungan masyarakat. Langkah ini menyasar kelompok yang memiliki keterbatasan akses atau membutuhkan pendekatan pemeriksaan khusus.
Skrining TB Menjangkau Lapas, Pesantren, hingga Pekerja Transportasi Daring
Kemenkes memperluas pemeriksaan TB ke berbagai kelompok masyarakat. Di lingkungan pemasyarakatan, petugas telah memeriksa 40.910 warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
Program serupa juga menjangkau lingkungan pendidikan keagamaan. Sebanyak 24.623 santri di pondok pesantren mengikuti pemeriksaan TB.
Kemenkes turut menggandeng kementerian, lembaga, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan skrining. Kolaborasi tersebut mencakup pemeriksaan terhadap 8.914 karyawan dan mitra layanan transportasi daring, termasuk Gojek dan Grab.
Upaya jemput bola ini membantu petugas menjangkau kelompok masyarakat di luar fasilitas kesehatan. Dengan pemeriksaan yang lebih luas, pemerintah berupaya menemukan kasus lebih awal dan mempercepat penanganan pasien.
Kemenkes Pangkas Durasi Pengobatan Tuberkulosis
Selain memperluas skrining, Kemenkes juga mengembangkan pilihan terapi agar pasien lebih mudah menjalani pengobatan. Salah satu langkahnya ialah menggunakan regimen obat TB modern dengan durasi yang lebih singkat.
Budi menjelaskan bahwa perkembangan terapi telah memangkas waktu pengobatan dibandingkan regimen sebelumnya. Pasien yang dahulu harus menjalani terapi lebih dari satu tahun kini memiliki pilihan pengobatan dengan durasi yang lebih pendek.
“Dulu TB ini minum obatnya panjang sekali, bisa sampai lebih dari 1 tahun dia minum obat setiap hari. Sekarang turun jadi 12 bulan, turun lagi jadi 6 bulan, yang terakhir kita sudah bisa ada yang bisa 4 bulan. Jadi dengan demikian, obat-obatan TB-nya makin lama makin mudah diterima oleh masyarakat,” pungkas Budi Gunadi Sadikin.
Indonesia juga berpartisipasi dalam uji klinis tahap ketiga kandidat vaksin TB M72. Pemerintah menargetkan vaksin tersebut mulai diproduksi pada awal 2029.
Partisipasi dalam uji klinis ini menjadi bagian dari upaya pengembangan pencegahan TB. Namun, proses pengujian dan pemenuhan persyaratan tetap menjadi tahapan penting sebelum vaksin dapat digunakan secara luas.
Tiga Capaian Kesehatan Jadi Fokus Pemerintah
Dalam dua tahun pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat, Kemenkes mencatat perkembangan pada tiga bidang utama. CKG telah menjangkau lebih dari 109 juta warga, sementara 21 RSUD di daerah tertinggal kini melayani pasien.
Di sisi lain, estimasi insiden TB juga mulai menunjukkan penurunan. Pemerintah terus memperluas penemuan kasus dan mendorong pasien agar segera memulai pengobatan.
Meski mencatat sejumlah perkembangan, Kemenkes masih perlu memenuhi kebutuhan dokter spesialis di RSUD daerah tertinggal. Pemerintah juga perlu meningkatkan penemuan kasus TB agar target nasional tercapai.
Ketiga program tersebut memperlihatkan fokus pemerintah dalam memperluas layanan kesehatan. Upaya selanjutnya mencakup peningkatan akses pemeriksaan, pemerataan fasilitas medis, dan penguatan penanganan penyakit menular di berbagai wilayah Indonesia.
Penulis: Riezka Ayu Juniarty