Kemendikdasmen Perkuat Pendidikan Kesetaraan, 11.895 Lembaga Buka Kesempatan Belajar

Must read

EDUCARE.CO.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang tidak menempuh sekolah formal. Melalui Paket A, Paket B, dan Paket C, warga tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Program ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh ijazah yang diakui negara. Lulusan pendidikan kesetaraan bahkan dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Kemendikdasmen mendorong penguatan layanan ini sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan. Program tersebut menyasar anak tidak sekolah, pekerja produktif, hingga warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal (PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan pentingnya peran Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF). Menurutnya, lembaga tersebut melengkapi layanan sekolah formal sekaligus memperluas jangkauan pendidikan.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi bagian penting dari layanan tersebut. Keduanya membantu masyarakat yang menghadapi kendala untuk mengakses sekolah formal.

“Saat ini terdapat total 11.895 unit pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia, yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 13 tahun, sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terkendala mengakses sekolah formal,” ujar Gogot di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ijazah Paket A, B, dan C Diakui Negara

Kemendikdasmen memastikan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan hukum setara dengan ijazah pendidikan formal. Ketentuan ini berlaku bagi lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C.

Dasar hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan pengakuan tersebut, lulusan pendidikan kesetaraan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Mereka juga berhak menggunakan ijazah untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta.

“Para lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C berhak menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia,” tegas Gogot.

Kepastian ini memberi kesempatan bagi masyarakat yang pernah putus sekolah untuk kembali mengejar pendidikan. Mereka dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tanpa harus mengikuti jalur sekolah formal.

Nilai TKA Paket C Bisa Mendukung Pendaftaran Kuliah

Selain ijazah, warga belajar juga dapat menunjukkan kemampuan akademik melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kemendikdasmen mengacu pada Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 dalam mengatur peserta TKA dari jalur nonformal dan informal.

Peserta TKA dari pendidikan nonformal mencakup tiga kelompok berikut:

  • Murid kelas 6 program Paket A.
  • Murid kelas 9 program Paket B.
  • Murid kelas 12 program Paket C.

Sementara itu, jalur pendidikan informal mencakup murid sekolah rumah atau homeschooling.

Gogot menjelaskan bahwa hasil TKA dapat menjadi indikator capaian akademik warga belajar. Peserta Paket C juga dapat melampirkan nilai tersebut saat mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.

“Hasil TKA menjadi salah satu indikator objektif penyetaraan capaian belajar warga belajar nonformal. Nilai TKA Paket C ini dapat dilampirkan dan digunakan secara sah saat proses seleksi pendaftaran perguruan tinggi,” jelas Dirjen Gogot.

Berdasarkan sumber rilis Kemendikdasmen, sebanyak 103.362 warga belajar Paket C mengikuti TKA secara nasional tahun ini. Sebanyak 93.274 peserta mengikuti ujian secara daring. Sementara itu, 10.088 peserta menggunakan moda semi-daring.

Penyelenggara menggunakan mata pelajaran yang sama dengan pendidikan formal. Mereka juga menggelar TKA secara serentak untuk menjaga validitas hasil penilaian akademik.

Pendidikan Kesetaraan Bekali Warga dengan Keterampilan Kerja

Kemendikdasmen tidak hanya mendorong pendidikan kesetaraan untuk memenuhi kebutuhan ijazah. Pemerintah juga memperkuat program vokasional dan pelatihan kecakapan hidup.

Program tersebut membantu warga belajar mengembangkan keterampilan praktis. Peserta dapat memanfaatkan kemampuan itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja.

Pembekalan vokasional juga membuka peluang bagi masyarakat untuk membangun usaha secara mandiri. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan tidak hanya mendukung kelanjutan studi, tetapi juga pengembangan kemampuan ekonomi.

Pendekatan ini memperluas fungsi pendidikan nonformal. Warga belajar dapat mengejar kelulusan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia kerja.

SKB dan PKBM Tawarkan Pembelajaran Fleksibel

Fleksibilitas menjadi salah satu keunggulan pendidikan kesetaraan. SKB dan PKBM menyesuaikan waktu serta pola belajar dengan kondisi peserta.

Model ini membantu warga yang harus membagi waktu antara pendidikan, pekerjaan, dan tanggung jawab keluarga. Mereka tetap dapat mengikuti kegiatan belajar sesuai kebutuhan.

Meski menawarkan fleksibilitas, Kemendikdasmen tetap menjaga standar mutu pembelajaran di setiap SPNF. Lembaga pendidikan nonformal menggunakan kurikulum yang mengacu pada standar pendidikan formal.

Proses pembelajaran juga menerapkan target Satuan Kredit Kompetensi (SKK). Penyelenggara menyediakan tiga pilihan moda belajar, yaitu:

  • Tatap muka: tutor dan warga belajar bertemu secara langsung.
  • Pembelajaran berbasis modul: peserta mempelajari materi secara mandiri dengan panduan modul.
  • Pembelajaran daring: peserta memanfaatkan teknologi digital untuk mengikuti kegiatan belajar.

Selain kegiatan pembelajaran, tutor mengevaluasi hasil belajar pada setiap akhir semester. Evaluasi ini berlangsung di seluruh jenjang pendidikan kesetaraan.

Melalui evaluasi berkala, lembaga dapat memantau perkembangan kompetensi setiap peserta. Tutor juga dapat mengetahui bagian materi yang masih perlu diperkuat.

Kemendikdasmen Ajak Masyarakat Kembali Melanjutkan Pendidikan

Kemendikdasmen mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pendidikan kesetaraan. Keberadaan 11.895 lembaga pendidikan nonformal menjadi salah satu modal untuk memperluas kesempatan belajar di berbagai wilayah.

Gogot menekankan pentingnya kurikulum terstandar dan jaminan mutu pembelajaran. Pemerintah juga terus mendorong fleksibilitas waktu serta penguatan keterampilan vokasional.

“Dengan kurikulum yang terstandar, jaminan mutu pembelajaran, fleksibilitas waktu, serta keunggulan vokasional, kami mendorong seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan pendidikan kesetaraan demi meraih masa depan dan pendidikan yang lebih tinggi,” kata Dirjen Gogot.

Penguatan pendidikan kesetaraan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan. Melalui Paket A, Paket B, dan Paket C, masyarakat memiliki kesempatan untuk kembali belajar dan memperoleh pengakuan atas hasil pendidikannya.

Program ini juga membuka jalan bagi warga untuk melanjutkan studi dan mengembangkan keterampilan. Dengan akses yang semakin luas, kesempatan memperoleh pendidikan tidak harus berhenti karena usia, pekerjaan, atau kondisi tempat tinggal.

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest article