EDUCARE.CO.ID – Pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra. Berdasarkan rilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), berbagai langkah dilakukan untuk memastikan peserta didik tetap memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak meskipun sekolah mereka terdampak bencana.
Pemulihan tersebut mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah, penyediaan ruang kelas darurat, relokasi satuan pendidikan, hingga bantuan bagi guru dan peserta didik yang terdampak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa hak belajar anak menjadi prioritas utama dalam setiap proses penanganan bencana.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Karena itu, kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Abdul Mu’ti.
Hampir 5.000 Sekolah Terdampak Bencana
Data Kemendikdasmen per 9 Juni 2026 mencatat sebanyak 4.922 satuan pendidikan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terdampak bencana hidrometeorologi.
Meski menghadapi berbagai tantangan, seluruh sekolah tersebut telah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar. Tingkat keterlaksanaan pembelajaran bahkan telah mencapai 100 persen.
Sebanyak 4.828 sekolah sudah kembali menggunakan sekolah asal sebagai lokasi belajar. Sementara itu, 52 sekolah memanfaatkan ruang kelas darurat, 35 sekolah masih belajar di tenda, dan tujuh sekolah menggunakan bangunan publik atau menumpang di sekolah lain.
Kemendikdasmen menargetkan seluruh sekolah dapat meninggalkan tenda darurat sebelum tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai pada Juli mendatang.
“Fokus kami saat ini memastikan seluruh peserta didik dapat belajar di ruang yang lebih layak. Karena itu, penyediaan ruang kelas darurat dan percepatan revitalisasi terus kami lakukan agar pada tahun ajaran baru tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda,” lanjut Abdul Mu’ti.
Bantuan Pemulihan Capai Rp3,4 Triliun
Untuk mempercepat proses pemulihan, Kemendikdasmen mengalokasikan bantuan penanggulangan bencana dengan total nilai mencapai Rp3,408 triliun.
Dana tersebut mencakup revitalisasi 3.119 satuan pendidikan senilai Rp3,001 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan tunjangan khusus bagi guru terdampak sebesar Rp315,1 miliar.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Kemendikdasmen juga menyediakan berbagai dukungan pendidikan darurat. Bantuan tersebut meliputi 35 ribu paket perlengkapan sekolah, 169 tenda, 211 ruang kelas darurat, serta 197.670 buku pembelajaran.
Pemerintah juga memberikan dukungan psikososial kepada 870 satuan pendidikan dan bantuan operasional pendidikan darurat bagi 1.650 sekolah.
Menurut Abdul Mu’ti, proses pemulihan pendidikan harus mencakup kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidik secara menyeluruh.
“Pemulihan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan sekolah, tetapi juga memastikan guru dapat tetap mengajar dan peserta didik memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan pembelajaran,” katanya.
Ribuan Sekolah Masuk Program Revitalisasi
Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.283 sekolah memperoleh bantuan revitalisasi. Sementara itu, 1.639 sekolah membutuhkan dukungan sarana pendidikan tambahan.
Hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 3.119 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan total nilai Rp3,001 triliun.
Kemendikdasmen juga telah menyalurkan dana tahap pertama kepada 3.034 sekolah dengan nilai mencapai Rp2,050 triliun. Adapun 86 sekolah lainnya masih menjalani proses penyaluran dana sebesar Rp41,7 miliar.
Pembangunan Ruang Kelas Darurat Terus Dikebut
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah mempercepat pembangunan ruang kelas darurat untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
Saat ini, Kemendikdasmen menyiapkan 310 unit ruang kelas darurat yang tersebar di 88 satuan pendidikan. Sebanyak 171 unit telah selesai dan digunakan untuk kegiatan belajar. Selanjutnya, 40 unit masih dalam tahap pembangunan, sedangkan sisanya masuk proses perencanaan.
Langkah tersebut menjadi solusi sementara sebelum proses rehabilitasi sekolah selesai dilakukan.
Relokasi Sekolah di Kawasan Rawan Bencana
Tidak semua sekolah dapat kembali menempati lokasi lama. Sebanyak 97 satuan pendidikan harus direlokasi karena berada di kawasan yang dinilai tidak aman untuk kegiatan belajar mengajar.
Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang aman serta memiliki legalitas yang jelas.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa percepatan pemulihan pendidikan memerlukan dukungan banyak pihak.
“Pemulihan pendidikan pascabencana membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta berbagai mitra agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Tahun Ajaran Baru Diharapkan Berjalan Lebih Aman
Secara umum, kondisi layanan pendidikan di wilayah terdampak terus menunjukkan perkembangan positif. Kemendikdasmen kini fokus menyelesaikan revitalisasi sekolah, pembangunan ruang kelas darurat, relokasi satuan pendidikan, dan penyaluran bantuan pendidikan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap seluruh peserta didik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat memulai tahun ajaran 2026/2027 dengan fasilitas belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak.
