EDUCARE.CO.ID – Ingin menjalankan dua bisnis dengan dua PT Perorangan sekaligus? Pengusaha perlu memahami batas pendiriannya terlebih dahulu.
PT Perorangan memang menawarkan proses pendirian yang lebih sederhana. Satu orang dapat mendirikan badan usaha ini tanpa mencari mitra pendiri. Namun, aturan tetap membatasi jumlah pendirian dalam periode tertentu.
Pasal 153E ayat (2) UU Cipta Kerja mengatur bahwa satu orang hanya dapat mendirikan satu PT untuk usaha mikro dan kecil dalam satu tahun.
Selain itu, pengusaha juga perlu memperhatikan aturan perpajakan terbaru. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur penggabungan omzet untuk menentukan kelayakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5%.
Lantas, apakah seseorang bisa memiliki dua PT Perorangan atas nama sendiri? Bagaimana pula dampaknya terhadap kewajiban pajak?
Satu Orang Hanya Bisa Mendirikan 1 PT Perorangan dalam 1 Tahun
PT Perorangan merupakan badan hukum untuk menjalankan kegiatan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Satu orang dapat mendirikan perseroan ini sebagai pendiri sekaligus pemegang saham.
Berbeda dengan PT biasa, PT Perorangan tidak memerlukan minimal dua pendiri. Proses pendiriannya juga tidak mewajibkan akta notaris.
Meski prosesnya lebih sederhana, pengusaha tetap harus mengikuti batas pendirian. Pasal 153E ayat (2) UU Cipta Kerja menyatakan:
Pendiri hanya dapat mendirikan satu Perseroan Terbatas untuk usaha mikro dan kecil dalam satu tahun.
Artinya, seseorang tidak bisa langsung mendirikan dua PT Perorangan dalam periode satu tahun yang sama. Identitas pendiri yang sama tetap mengikuti batas tersebut.
Karena itu, calon pendiri perlu memeriksa riwayat pendirian sebelum mengajukan perseroan baru. Langkah ini membantu menghindari kendala saat mengurus pendaftaran melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).
Kapan Bisa Mendirikan PT Perorangan Kedua?
Lalu, bagaimana jika seseorang sudah memiliki satu PT Perorangan dan ingin membuka bisnis baru?
Pada prinsipnya, orang tersebut perlu menunggu hingga batas satu tahun terpenuhi. Setelah itu, ia dapat mempertimbangkan pendirian PT Perorangan berikutnya sesuai ketentuan.
Sebagai contoh, seseorang mendirikan PT Perorangan untuk bisnis pertamanya pada 2026. Ketika ingin membangun perseroan kedua, ia perlu memeriksa kembali waktu pendirian yang berlaku.
Ada satu hal penting yang perlu mendapat perhatian. Pasal 153E ayat (2) menggunakan frasa “dalam 1 (satu) tahun”. Namun, ketentuan tersebut tidak merinci metode penghitungan waktunya secara spesifik.
Aturan itu juga tidak menjelaskan secara tegas apakah penghitungan mengikuti tahun kalender atau 12 bulan berjalan.
Karena itu, pergantian tahun kalender belum tentu menjadi dasar yang cukup untuk mengajukan pendirian berikutnya. Calon pendiri sebaiknya memastikan ketentuan waktu melalui AHU terlebih dahulu.
Ingin Membuka Bisnis Baru Tanpa Menunggu? Pertimbangkan Alternatif Ini!
Pengusaha yang ingin segera mengembangkan bisnis dapat mempertimbangkan bentuk badan usaha lain. Pilihannya perlu menyesuaikan kebutuhan, kepemilikan, dan rencana bisnis.
1. PT Biasa atau Perseroan Persekutuan Modal
PT biasa cocok bagi pengusaha yang ingin membangun bisnis bersama mitra. Bentuk perseroan ini juga mendukung pembagian kepemilikan melalui saham.
Pada prinsipnya, PT biasa memerlukan minimal dua pendiri. Proses pendiriannya menggunakan akta notaris dan mengikuti ketentuan hukum perseroan terbatas.
2. CV atau Commanditaire Vennootschap
CV dapat menjadi pilihan bagi pengusaha yang ingin menjalankan bisnis bersama sekutu. Bentuk usaha ini mengenal dua jenis sekutu.
Sekutu aktif menjalankan kegiatan usaha. Sementara itu, sekutu komanditer memberikan modal tanpa menjalankan pengurusan perusahaan.
Berbeda dengan PT, CV bukan badan hukum. Karena itu, sekutu perlu memahami konsekuensi tanggung jawab sesuai kedudukan dan perannya.
3. UD atau Usaha Dagang
Pengusaha yang ingin menjalankan bisnis secara mandiri juga dapat mempertimbangkan Usaha Dagang (UD).
UD tidak memiliki status badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Dengan demikian, tanggung jawab kegiatan usaha pada dasarnya melekat pada pemilik.
Setiap pilihan memiliki konsekuensi hukum dan administrasi yang berbeda. Pengusaha perlu mempertimbangkan perizinan, tanggung jawab, kepemilikan, serta kewajiban pajak sebelum menentukan bentuk usaha.
Punya Beberapa PT Perorangan? Perhatikan Aturan Pajak Terbaru!
Selain batas pendirian, pengusaha perlu memahami perubahan ketentuan pajak melalui PP Nomor 20 Tahun 2026. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 22 April 2026.
Pemerintah tetap menyediakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Fasilitas ini memiliki batas peredaran bruto Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Namun, aturan baru tersebut juga mengatur penggabungan omzet. Ketentuan ini penting bagi orang pribadi yang memiliki beberapa PT Perorangan.
Omzet usaha pribadi tidak lagi menjadi satu-satunya dasar penghitungan. Pengusaha juga perlu memperhitungkan omzet PT Perorangan yang ia dirikan sesuai ketentuan.
Artinya, pemilik beberapa PT Perorangan tidak bisa menghitung batas omzet Rp4,8 miliar secara terpisah untuk setiap perseroan. Pengusaha perlu melihat jumlah peredaran bruto secara gabungan.
Sebagai ilustrasi, seseorang menjalankan usaha pribadi dan memiliki dua PT Perorangan. Ia perlu memperhitungkan seluruh omzet yang masuk dalam cakupan penggabungan menurut aturan pajak.
Jika omzet gabungan melampaui Rp4,8 miliar, wajib pajak terkait dapat kehilangan fasilitas PPh Final UMKM 0,5%. Pengusaha tetap perlu memperhatikan ketentuan dan masa peralihan yang berlaku.
Aturan ini juga mencakup ketentuan penghasilan suami dan istri serta PT Perorangan yang mereka dirikan.
Namun, penggabungan omzet tidak mengubah beberapa perseroan menjadi satu badan hukum. Setiap PT tetap memiliki identitas dan kewajiban administrasi perpajakan masing-masing.
Dengan demikian, pengusaha perlu membedakan dua hal. Status badan hukum setiap PT tetap berdiri sendiri. Sementara itu, aturan pajak dapat memperhitungkan omzet secara gabungan untuk menentukan kelayakan fasilitas tertentu.
PT Biasa dan CV Menghadapi Ketentuan Pajak Berbeda
PP Nomor 20 Tahun 2026 juga mengubah ketentuan penggunaan PPh Final UMKM 0,5% bagi sejumlah wajib pajak badan.
Menurut ketentuan dalam naskah aturan tersebut, PT biasa, CV, dan firma yang baru terdaftar sejak 22 April 2026 tidak lagi dapat menggunakan fasilitas tersebut.
Kelompok wajib pajak itu perlu menghitung pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum perpajakan. Mereka juga harus menyelenggarakan pembukuan sesuai peraturan yang berlaku.
Namun, aturan peralihan memberikan perlakuan bagi wajib pajak badan yang telah menggunakan fasilitas PPh Final sebelum perubahan berlaku.
Mereka masih dapat melanjutkan pemanfaatan fasilitas hingga sisa jangka waktunya berakhir. Ketentuan ini tetap mensyaratkan pemenuhan aturan peralihan.
Karena itu, pengusaha tidak cukup hanya membandingkan kemudahan pendirian setiap bentuk usaha. Mereka juga perlu menghitung konsekuensi pajak sebelum menentukan struktur bisnis.
Kesimpulan: Bisa Punya Lebih dari Satu PT Perorangan, tetapi Ada Batasnya
Seseorang dapat memiliki lebih dari satu PT Perorangan. Namun, ia harus mengikuti batas satu pendirian dalam satu tahun sesuai ketentuan UU Cipta Kerja.
Selain itu, PP Nomor 20 Tahun 2026 membawa ketentuan penggabungan omzet. Aturan ini dapat memengaruhi kelayakan penggunaan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5%.
Karena itu, pengusaha perlu merencanakan pendirian badan usaha dengan cermat. Pertimbangkan kebutuhan bisnis, struktur kepemilikan, tanggung jawab hukum, dan kewajiban perpajakan.
Jangan sampai keputusan mendirikan badan usaha justru menimbulkan kendala administrasi atau beban pajak yang tidak sesuai perkiraan.
Mau mendirikan PT Perorangan atau mengembangkan bisnis dengan badan usaha baru?
Pastikan pilihan bentuk usaha sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum. Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan kemudahan proses pendirian.
Konsultasikan kebutuhan legalitas bisnismu bersama Colegality! Colegality siap membantu pengusaha memahami pilihan badan usaha dan menyiapkan kebutuhan legalitas bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.

