EDUCARE.CO.ID – Pemerintah memperluas program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada 2026. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya memperbaiki bangunan sekolah, tetapi juga mendorong terciptanya ruang belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi sekolah memiliki tujuan lebih besar daripada pembangunan fisik. Menurutnya, kondisi lingkungan belajar turut memengaruhi motivasi dan kenyamanan peserta didik selama mengikuti pembelajaran.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2026 di Jakarta. Kegiatan yang berlangsung pada 10–13 November 2026 itu diikuti 766 peserta dari 383 SMA di 25 provinsi. Peserta terdiri atas kepala sekolah dan konsultan perencana.
“Revitalisasi ini adalah usaha kita dalam membangun sarana pendidikan yang layak, sarana pendidikan yang memungkinkan anak-anak kita dapat belajar dengan aman dan nyaman. Secara teoretis, lingkungan fisik yang aman dan nyaman memiliki pengaruh terhadap motivasi bagaimana anak-anak kita dapat belajar lebih baik lagi,” ujar Abdul Mu’ti.
Pemerintah Perluas Jangkauan Revitalisasi Lewat Swakelola
Dalam pelaksanaan program, pemerintah menerapkan mekanisme swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai Instruksi Presiden. Melalui mekanisme ini, sekolah terlibat langsung dalam mengelola pekerjaan revitalisasi tanpa menyerahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pola tersebut memberi sejumlah keuntungan, terutama dari sisi efisiensi anggaran. Sekolah dapat mengelola pekerjaan secara langsung sehingga pemerintah memiliki ruang untuk memperluas jangkauan bantuan dengan anggaran yang tersedia.
Pengalaman pada 2025 memperlihatkan hasil efisiensi tersebut. Dari target awal 10.667 sekolah, pemerintah berhasil merealisasikan revitalisasi terhadap 16.167 sekolah dengan anggaran yang sama.
Pada 2026, pemerintah juga menaikkan target program. Semula, target revitalisasi mencakup 71.744 satuan pendidikan. Namun, efisiensi anggaran dan penambahan alokasi mendorong target tersebut meningkat menjadi sekitar 80.744 satuan pendidikan.
Selain memperluas jangkauan, mekanisme swakelola juga memberi kesempatan kepada sekolah untuk mengawasi pekerjaan secara langsung. Keterlibatan tersebut dapat membantu sekolah menjaga kualitas hasil pembangunan karena mereka akan menggunakan dan merawat fasilitas tersebut dalam kegiatan sehari-hari.
Abdul Mu’ti juga menilai mekanisme swakelola dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan. Meski begitu, sejumlah kendala nonteknis, seperti bencana alam dan kondisi geografis yang sulit dijangkau, tetap dapat memengaruhi jadwal pelaksanaan.
Dampak program juga menjangkau masyarakat sekitar sekolah. Pembelian material dari toko setempat dan penyerapan tenaga kerja lokal dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar.
Mendikdasmen Ingatkan Sekolah Kelola Anggaran Sesuai Ketentuan
Di hadapan para peserta Bimtek, Abdul Mu’ti mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap seluruh aturan program. Kepala sekolah dan konsultan perencana perlu memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menempatkan revitalisasi sebagai tujuan akhir. Program ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan generasi Indonesia pada masa mendatang.
“Sekali lagi, revitalisasi ini bukan tujuan, tapi bagian dari investasi untuk membangun pendidikan yang berkualitas dalam rangka membangun generasi Indonesia di masa depan,” tegasnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa Bimtek tersebut bertujuan memastikan bantuan revitalisasi 2026 berjalan tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan transparan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin memastikan setiap sekolah menerima bantuan sesuai kebutuhan. Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat menghasilkan perubahan nyata bagi lingkungan belajar dan peserta didik.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap bantuan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik,” ujar Tatang.
Data Dapodik Catat 9.990 SMA Mengalami Kerusakan
Besarnya kebutuhan revitalisasi terlihat dari data kondisi bangunan sekolah. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2026, Direktorat SMA mencatat 9.990 SMA mengalami kerusakan.
Dari jumlah tersebut, Direktorat SMA menargetkan perbaikan terhadap 5.403 sekolah atau sekitar 54,08 persen. Pemerintah menangani sekolah dengan tingkat kerusakan sedang dan berat secara bertahap.
Pada 2025, program revitalisasi mencakup 2.240 sekolah. Selanjutnya, pemerintah menargetkan penanganan 1.477 sekolah pada 2026.
Selain program utama, pemerintah juga menyalurkan bantuan melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Skema tersebut mencakup 517 sekolah pada tahap pertama dan 1.169 sekolah pada tahap kedua.
Data tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan, khususnya pada jenjang SMA. Karena itu, pemerintah perlu mengatur prioritas penanganan agar sekolah dengan kondisi kerusakan yang membutuhkan perhatian lebih dapat memperoleh bantuan secara bertahap.
Bimtek Revitalisasi SMA Fokus pada Tiga Hal
Dalam Bimtek Revitalisasi SMA 2026, pemerintah membahas tiga fokus utama untuk memperkuat kesiapan sekolah dan konsultan perencana.
Pertama, peserta memperdalam pemahaman mengenai kebijakan dan pedoman teknis program revitalisasi. Pengetahuan ini penting agar setiap sekolah mengikuti ketentuan yang berlaku selama proses perencanaan dan pelaksanaan.
Kedua, pemerintah menyamakan persepsi antara kepala sekolah dan konsultan perencana dalam memeriksa tingkat kerusakan bangunan serta menyusun anggaran. Kesamaan pemahaman membantu para pihak menentukan kebutuhan perbaikan secara lebih tepat.
Ketiga, kegiatan ini memberikan pendampingan sekaligus meninjau dokumen perencanaan yang telah sekolah ajukan. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat membantu memastikan kesesuaian dokumen dengan kebutuhan dan ketentuan program.
Tatang Muttaqin menegaskan bahwa pemerintah ingin setiap alokasi bantuan menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan sekolah dan peserta didik.
“Sehingga setiap rupiah yang dialirkan betul-betul menghadirkan manfaat bagi sekolah dan juga siswa. Revitalisasi bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi juga membangun ruang belajar yang lebih aman, nyaman, dan bermutu bagi masa depan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
Revitalisasi Sekolah Jadi Investasi Mutu Pendidikan
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 memperlihatkan upaya pemerintah memperluas akses sekolah terhadap fasilitas pendidikan yang layak. Melalui mekanisme swakelola, pemerintah juga mendorong keterlibatan sekolah dan masyarakat dalam proses pembangunan.
Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai diperbaiki. Kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan anggaran, dan manfaat fasilitas bagi kegiatan belajar juga menjadi bagian penting dari evaluasi.
Pemerintah menempatkan revitalisasi sebagai investasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Dengan fasilitas yang aman dan nyaman, sekolah memiliki dukungan fisik yang lebih memadai untuk menjalankan proses pembelajaran dan membantu peserta didik berkembang.